OPTIMALISASI STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI ONLINE SCAMMING DI KALIMANTAN BARAT

Abstract

Abstract

This research discusses strategies to combat human trafficking crimes through online scamming in West Kalimantan. The high number of human trafficking cases in West Kalimantan poses a challenge for the government in eradicating these crimes. The emergence of a new form of human trafficking, namely online scamming, has become a task for the government and law enforcement officials to eliminate. The issue in this research is the ineffectiveness of strategies to combat human trafficking crimes through online scamming in West Kalimantan. This study aims to gather information and data on human trafficking through online scamming and the strategies used to combat these crimes in West Kalimantan.The research method used is empirical with a socio-legal approach. Data collection techniques in this study include library research and field research through non-participatory observation and direct communication techniques. The results of this research indicate that the government, through the West Kalimantan Regional Police, has already taken measures to combat human trafficking. However, human trafficking through online scamming remains unaddressed due to various challenges in its eradication. These challenges include the ineffectiveness of the human trafficking task force in West Kalimantan due to institutional egoism and a lack of personnel to conduct public outreach. Therefore, it can be concluded that the strategy to combat human trafficking through online scamming in West Kalimantan has not yet been effective. There is a need for concrete actions by the relevant institutions to address human trafficking through online scamming in West Kalimantan, starting with reducing institutional egoism and increasing outreach efforts to all societal instruments.

bstrak

Penelitian ini membahas tentang strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming yang dilakukan di Kalimantan Barat. Tingginya angka kasus perdagangan orang di Kalimantan Barat menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Munculnya bentuk baru tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui online scamming menjadi tugas pemerintah beserta aparatur penegak hukum untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum efektifnya strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming yang dilakukan di Kalimantan Barat.  Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi dan data tentang tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming dan strategi yang digunakan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara observasi non-partisipatif dan teknik komunikasi langsung. Hasil dari penelitian ini adalah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Namun tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming masih belum bisa diberantas karena kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemberantasannya. Dalam melakukan pemberantasannya kendala yang dihadapi berupa kurang efektifnya satuan tugas tindak pidana perdagangan orang di Kalimantan Barat karena egoisentris di lingkungan instansi dan kurangnya tenaga untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat masih belum berjalan efektif. Perlu adanya tindakan nyata oleh instansi terkait dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat, mulai dari pengurangan egosentris instansi, dan peningkatan sosialisasi keseluruh instrumen masyarakat.