URGENSI KRIMINALISASI PELAKU PELACURAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Abstract

This research aims to explain the concept and understanding of criminalization against prostitution actors, analyze the history and development of criminalization regulations against prostitution actors in Indonesia, and examine the factors that encourage the need for criminalization against prostitution actors in Indonesia.The research method used is the statutory approach and data collection method using a literature study. In addition, the researcher also conducted in-depth interviews with informants. All of the results obtained will be analyzed using the evaluation technique, namely whether it is appropriate or not, agree or disagree, true or false, valid or invalid by the researcher against a view, proposition, statement, formulation of norms, and decisions, both contained in primary and secondary legal materials. The processed data is analyzed qualitatively juridically by explaining the data results systematically to obtain meaning and conclusions.The research results show that the criminalization of prostitution actors refers to law enforcement actions that impose criminal sanctions on individuals involved in prostitution activities. This can take the form of fines, imprisonment, or even more severe punishments. The history of the regulation shows that the regulation of prostitution in Indonesia has undergone several changes throughout history. However, the regulation still does not regulate prostitution more concretely. In fact, there are many factors that encourage the need for criminalization of prostitution actors, such as religious norms and immoral norms.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan konsep kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran, menganalisis sejarah dan perkembangan pengaturan kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran di Indonesia, serta mengkaji faktor-faktor yang mendorong perlunya kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan cara pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan para informan. Demikian hasil keseluruhan yang didapatkan akan dianalisis data menggunakan teknik evaluasi yaitu tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Data yang telah diolah dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menjelaskan hasil data secara sistematis sehingga dapat memperoleh arti dan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran mengacu pada tindakan penegakan hukum yang menjatuhkan sanksi pidana kepada individu yang terlibat dalam kegiatan pelacuran. Hal ini dapat berupa denda, kurungan penjara, atau bahkan hukuman yang lebih berat. Sejarah pengaturan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelacuran di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sepanjang sejarah. Namun, tetap saja pengaturan tersebut tidak mengatur pelacuran secara lebih konkret. Padahal, banyak faktor-faktor yang mendorong perlunya kriminalisasi pelaku pelacuran seperti norma agama dan norma asusila.