RATIO DECIDENDI PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI TERITORIAL OBJEKTIF DAN PERLINDUNGAN DALAM EXTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA

Abstract

Abstract

Maria Pauline, who holds Dutch citizenship, has committed crimes in Indonesia by breaking into BNI with a total loss of state funds of 1.7 trillion Rupiah. Maria Pauline was arrested in Serbia. The extradition of Maria Pauline to Indonesia has become a separate legal issue considering that Indonesia and Serbia do not yet have an extradition treaty. This study aims to analyze the application of objective territorial and protection jurisdiction in the extradition case of Maria Pauline. The research method used is a normative juridical research method by prioritizing secondary data as the main data. This data was obtained through a literature search. Based on the research results, it can be seen that Indonesia has the authority to exercise its jurisdiction in convicting Maria Pauline because Indonesia is a country where crimes were committed and suffered huge losses. This is based on the principle of objective territorial and protection jurisdiction. Maria Pauline's extradition from Serbia to Indonesia was based on the principle of good and reciprocal relations between Indonesia and Serbia. This is a substitute considering that Indonesia does not yet have an extradition cooperation agreement with Serbia.

Abstrak

Maria Pauline, pemegang kewarganegaraan Belanda, telah melakukan tindak pidana kejahatan di Indonesia dengan melakukan pembobolan BNI dengan total kerugian uang negara sebesar 1, 7 Triliun Rupiah. Maria Pauline berhasil ditangkap di Serbia. Extradisi Maria Pauline ke Indonesia menjadi sebuah permasalahan hukum tersendiri mengingat Indonesia dan Serbia belum mempunyai perjanjian ekstradisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan dalam kasus extradisi Maria Pauline. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada data sekunder sebagai data utama. Data ini diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Indonesia berwenang melaksanakan yuridiksinya dalam menghukum Maria Pauline karena Indonesia adalah sebagai negara tempat kejahatan dilakukan dan mengalami kerugian yang besar. Hal ini berdasarkan asas yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan. Adapun extradisi Maria Pauline dari Serbia ke Indonesia didasarkan pada prinsip hubungan baik dan timbal balik antara Indonesia dan Serbia. Hal ini menjadi subtitusi mengingat Indonesia belum mempunyai perjanjian kerja sama extradisi dengan Serbia.