STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI KOTA PONTIANAK

Abstract

Abstract

Children in Indonesia are protected by the existence of a legal umbrella through Law Number 35 Year 2014 on the amendment of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. One form of legal protection that is regulated is that children should not be exploited economically. However, the reality in the field is that we often see children who are economically exploited by people who only pursue personal gain without caring about the safety, health and education of children. The children are spread out in crowded places, coffee shops, cafes and on the streets in the morning, afternoon, even at night to offer cakes or snacks. The perpetrators of this economic exploitation of children have never been touched by the law even though there are threats of sanctions for the perpetrators, namely criminal sanctions for a maximum of 10 (ten) years and / or a maximum fine of Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah). This research is to find out, explore and examine the factors that have not been implemented law enforcement against perpetrators of child exploitation in Pontianak City (study of children as cake sellers). The approach method used in this research is a sociological juridical approach or socio legal research. The results show that there has never been law enforcement against the perpetrators due to the lack of understanding of the law enforcers themselves on the criminal offence of economic exploitation of children, so that the aspect of justice for children has never been obtained. Law enforcers have been more focused on cases of sexual exploitation of children, even though economic exploitation also has a negative impact on the mental development of children. Therefore, there needs to be concrete steps to tackle the economic exploitation of children to ensure their rights are protected.


Abstrak

Anak-anak di Indonesia mendapatkan perlindungan dengan adanya payung hukum melalui Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diatur adalah anak tidak boleh dieksploitasi secara ekonomi. Namun kenyataan dilapangan sering kita melihat anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi oleh oknum yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa memperdulikan keselamatan, kesehatan dan pendidikan anak. Anak-anak tersebut disebar di tempat-tempat keramaian, warung kopi, café maupun di jalan-jalan pada waktu pagi, sore, bahkan sampai malam untuk menawarkan kue atau jajanan.Terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi ini tidak pernah tersentuh hukum padahal sudah ada ancaman sanksi bagi pelakunya yaitu sanksi pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penelitian ini untuk mengetahui, menggali dan mengkaji faktor-faktor belum dilaksanakannya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak di Kota Pontianak (studi terhadap anak sebagai penjual kue). Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau sosio legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum pernah adanya penegakan hukum terhadap pelaku disebabkan karena kurangnya pemahaman para penegak hukum itu sendiri terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi, sehingga aspek keadilan terhadap anak tidak pernah mereka dapatkan. Penegak hukum selama ini lebih berfokus pada kasus eksploitasi anak secara seksual, padahal eksploitasi ekonomi juga berdampak buruk terhadap perkembangan mental anak. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret untuk menanggulangi eksploitasi anak secara ekonomi guna memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi.