THE URGENCY OF ESTABLISHING LAMPUNG PROVINCE REGIONAL REGULATIONS ON GOVERNMENT AFFAIRS

Abstract

Abstract 

This paper aims to explain why a regional regulation is needed to address the problem and engage the government and the community in the relations of central and regional government in Lampung Province. The problems in Lampung Province are very interesting to discuss in the context of the ambiguity between the central and local governments as administrators and the distribution of powers in the region's decentralisation process. The possibility of such distribution must be regulated in the regional regulation draft on matters that are under the authority of Lampung Province, according to the new material introduced by Law Number 23 of 2014, namely the allocation of general affairs in the hands of the President to the province, which must later be coordinated by the regional chief. By using a qualitative method based on the collection of documents from books, journal articles, national law, and government documents, we analysed the data by using a theoretical framework of the regional autonomy and regulation formulation concepts. We found that a clear and firm mechanism for guidance, monitoring, empowerment, and sanctions is needed to finalise the regional autonomy processes. Another finding was the main reasons for the establishment of regional regulations on government affairs in Lampung Province could be seen from the philosopical, sociological, and legal aspects. Finally, we suggested the imidiate preparation for a regional regulations draft on government affairs in Lampung.

Abstrak 

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa diperlukan suatu Peraturan Daerah untuk mengatasi permasalahan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah di Provinsi Lampung. Permasalahan di Provinsi Lampung sangat menarik untuk dibahas dalam konteks ambiguitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggara dan pembagian kekuasaan dalam proses desentralisasi daerah. Kemungkinan pembagian kekuasaan tersebut harus diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang hal-hal yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu pembagian urusan umum menjadi kewenangan Presiden kepada provinsi, yang nantinya harus dikoordinasikan oleh Kepala Daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan kumpulan dokumen dari buku, artikel jurnal, perundang-undangan nasional, Penulis menganalisis data dengan menggunakan kerangka teori konsep otonomi daerah dan perumusan peraturan. Penulis menemukan bahwa mekanisme yang jelas dan tegas untuk pembinaan, pemantauan, pemberdayaan, dan sanksi diperlukan untuk menyelesaikan proses otonomi daerah. Temuan lain adalah alasan utama pembentukan peraturan daerah tentang urusan pemerintahan di Provinsi Lampung dapat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, dan hukum. Terakhir, Penulis mengusulkan untuk segera mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang urusan pemerintahan di Provinsi Lampung.