INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN MENGATUR DAN MENGAWASI PEMBIAYAAN KONSUMEN SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN

Benny Farianto, Agus Agus

Abstract


Abstract

Consumer financing transactions are not only regulated based on the will of the parties, between finance companies and consumers as outlined in a written agreement but are also regulated by several administrative laws and regulations. Agreements are the main legal source of consumer financing in terms of civil law, while the other legal source is Law no. 21 of 2011 and several regulations of the Financial Services Authority also regulate administratively in the form of regulation and supervision of consumer finance companies. Based on the background, the formulation of the problem in this study is about the implementation of the authority of the Financial Services Authority in regulating and supervising consumer finance companies as well as actions for violating the provisions set by the Financial Services Authority against consumer finance companies. The type of research used in this study is normative legal research that uses secondary data supported by supporting data in the form of interviews with the OJK Regional 9 West Kalimantan Representative Office, while the approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The form of regulation and supervision that is the authority of the OJK as mandated by Law Number 21 of 2011 concerning the OJK has been implemented in the form of regulations from the Financial Services Authority (POJK) as well as in the form of supervision, both direct supervision and indirect supervision carried out by OJK on companies. consumer finance. Violation of the POJK regulations/stipulations can bring legal consequences to finance companies in the form of administrative sanctions, either in the form of notification or fulfillment of predetermined provisions, written warnings, freezing of business activities and revocation of the financing company's business license. The authority to administer administrative sanctions is obtained based on Law No. 21 of 2011. In addition, if necessary, OJK is also given the authority to take administrative action by providing additional sanctions in the form of restrictions on consumer financing business activities and prohibitions on opening a network of representative branch offices other than branch offices that been there before.

Keywords: Financial Services; Consumer; Financial institutions

 

Abstrak 

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya diatur berdasarkan kehendak para pihak saja, antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, juga diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi hukum perdata, sedangkan sumber hukum yang lain berupa Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 dan beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur secara administratif dalam bentuk pengaturan dan pengawasan mengenai perusahaan pembiayaan konsumen. Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini tentang pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen serta tindakan atas pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dengan di dukung data penunjang berupa wawancara dengan Kantor Perwakilan OJK Regional 9 Kalbar, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bentuk pengaturan dan pengawasan yang menjadi otoritas kewenangan OJK sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK telah diimplementasikan dalam bentuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maupun dalam bentuk pengawasan, baik pengawasan langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan oleh OJK terhadap perusahaan pembiayaan Pelanggaran atas peraturan POJK dapat membawa akibat hukum terhadap  perusahaan pembiayaan berupa pemberian sanksi administratif, baik pemberitahuan atau pemenuhan ketentuan yang telah ditetapkan, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan. Kewenangan pemberian sanksi administratif diperoleh berdasarkan Undang-Undang No, 21 Tahun 2011. Di samping itu bila  perlu OJK juga diberi kewenangan untuk mengambil tindakan secara administratif dengan memberikan sanksi tambahan berupa pembatasan kegiatan usaha pembiayaan konsumen dan larangan membuka jaringan kantor cabang perwakilan selain kantor cabang yang telah ada sebelumnya.

Kata Kunci : Jasa Keuangan; Konsumen; Lembaga pembiayaan 


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badrulzaman, Mariam, Darus, 2011, Aneka Hukum Bisnis, (Cetakan II; Bandung. PT. Alumni)

Budiono, Herlien, 2010, Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan, (Cetakan II; Bandung; PT. Citra Aditya Bakti)

Dewi, Gemala, 2007, Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia, Edisi Revisi, (cetakan IV; Jakarta; Kencana Prenada Media Group)

Fuady, Munir, 2012, Pengantar hukum bisnis menata bisnis modern di era globalisasi, (Cetakan IV; Bandung; PT. Citra Aditya Bakti)

Ibrahim, Johannes, Sewu, Lindawaty, 2004, Hukum bisnis dalam persepsi manusia modern, (Bandung; Refika Aditama).

Irmayanto, Juli dkk, 2009, Bank & Lembaga Keuangan, (Jakarta; Universitas Trisakti).

Kasmir, 2014, Bank dan lembaga keuangan lainnya, 2014, Edisi Revisi, (Cetakan XIV; Jakarta.PT. Rajagrafindo Persada).

Marzuki, Peter, Mahmud, 2008, Pengantar ilmu hukum, Edisi Pertama, (Cetakan III; Jakarta; Prenada Media Group).

Muhammad, Abdulkadir, 2010, Hukum perusahaan Indonesia, (Cetakan IV Revisi; Bandung; PT, Citra Aditya Bakti).

Santiago, Faisal, 2012, Pengantar hukum bisnis, (Jakarta; Mitra Wacana Media)

Satrio, J, 1999, Hukum perikatan, perikatan pada umumnya, (Cetakan II, Bandung, PT. Alumni).

Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, 2001, Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, (Cetakan V; Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada).

Sunaryo, 2009, Hukum lembaga pembiayaan, (Jakarta; Sinar Grafika).

Sunggono, Bambang, 2010, Metodologi penelitian hukum, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada).

Triandaru, Sigit dan Budisantoso, Totok, 2008, Bank dan lembaga keuangan lain, Edisi kedua, (Cetakan IV; Jakarta; Salemba Empat).

Umam, Khotibal, 2010, Hukum lembaga pembiayaan, ( Yogyakarta; Pustaka Yustisia).

B. Undang-Undang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SOJK.05/2015 Tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SOJK.05/2015 Tentang Besaran Uang Muka (Down Payment/Urban) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Untuk Pembiayaan Syariah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.