IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PENDUDUK MELALUI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI KOTA PONTIANAK IMPLEMENTATION THROUGH REGISTRATION RESIDENT POPULATION INFORMATION SYSTEMS ADMINISTRATION (SIAK) IN PONTIANAK

Abstract

ABSTRAK
Dasar pemikiran dan ruang lingkup pengaturan pendaftaran penduduk dalam Sistem Administrasi Kependudukan Indonesia yang diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia. Melalui ssstem ini terbitlah Nomor Induk Kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk, bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang. Namun kenyataannya masih terdapat NIK ganda sebanyak 12.396 jiwa di Kota Pontianak yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dalam menunjang aktivitas mereka sehingga kesadaran untuk mengurus atau memiliki dokumen kependudukan atas inisiatif sendiri masih rendah, kurangnya informasi yang intensif dari Dinas Kependudukan Dan Pencataatn Sipil Kota Pontianak kepada masyarakat melalui kegiatan lapangan maupun media massa, serta belum diterapkannya sanksi baik denda maupun pidana kurungan bagi masyarakat maupun petugas yang melanggar. Untuk membangun SIAK yang lebih efektif dan efisien ke depan diperlukan komitmen dan kerja sama antara instansi terkait disemua tingkatan dalam kerangka membangun basis data yang berasal dari berbagai instansi secara terintegrasi.
Kata Kunci: Implementasi, Pendaftaran Penduduk, dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
2
ABSTRACT
The rationale and scope of population registration settings in Indonesian Population Administration System is formulated in the Law No. 23 Year 2006 on Population Administration following its implementing regulations is to provide protection and recognition of personal status and the determination of the legal status of any Event of Population and experienced Milestones by residents who are inside and / or outside the territory of the Republic of Indonesia. Through this ssstem come a single identity number which must be owned by every resident, is unique or distinctive, single and attached to a person. But in reality there are as many as 12,396 souls NIK in Pontianak is caused by several factors, among others, due to the low public awareness about the importance of civil documents in support of their activities so that awareness to take care of or have legal documents on their own initiative is still low, the lack of information intensive of the Office of Population and Civil Pencataatn Pontianak to the community through field activities and mass media, as well as the implementation of sanctions yet both fines and imprisonment for people and officers who violate. SIAK to build more effective and efficient to forward the necessary commitment and cooperation between relevant agencies at all levels within the framework of building a data base derived from various agencies in an integrated manner.
Keywords: Implementation, Registration Population and Population Administration Information Systems.