RESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI TERHADAP PASAL 10 AYAT 5 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004)

Abstract

ABSTRACT
This thesis focuses on the recentralization of government affairs between the Government and Local Government in the constitutional system of Indonesia ( the study of article 10 , paragraph 5, letter a of Law No. 32 of 2004 . Outcome of the authors of a study using normative legal research methods , it is concluded ; Inside article 10 paragraph ( 5 ) letter a of Law No. 32 of 2004 which states " organize their own affairs ." It can be interpreted that any time the government can organize their own affairs without requiring approval from the local government . recentralisation this means is still attached and adopted in the law further concurent principles and criteria which include the principle , it is inversely proportional to the spirit of autonomy daerh itself. particularly west Kalimantan provincial government is unable to control many types of motor vehicles that are not cars back to the country of origin of the car , while the government center kebijakannnya unclear about the conditions experienced by local governments . Recommendation as a form of suggestion is Law No. 32 Year 2004 on regional Government should immediately be revised , phrases in the legal norms should be more assertive and not give rise to multiple interpretations and should eliminate suggests that decentralization is described by a half-hearted , so that the form may recentralization no longer exist .
2
ABSTRAK
Tesis ini menitikberatkan pada resentralisasi urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (studi terhadap pasal 10 ayat 5 huruf a Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 . hasil dari peneltian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan; Di dalam pasal 10 ayat (5) huruf a Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan “menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan”. Ini dapat ditafsirkan bahwa pemerintah setiap saat dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan tanpa memerlukan persetujuan dari pemerintah daerah. hal ini berarti resentralisasi masih melekat dan dianut dalam undang-undang tersebut selanjutnya prinsip concurent dan kriteria yang meliputi dari prinsip tersebut, ternyata berbanding terbalik dengan semangat otonomi daerh itu sendiri. khususnya pemerintah daerah provinsi kalimantan barat tidak mampu mengendalikan banyaknya kendaraan bermotor jenis mobil yang tidak kembali ke negara asal mobil tersebut, sementara pemerintah pusat tidak jelas kebijakannnya tentang kondisi yang dialami oleh pemerintah daerah. Rekomendasi sebagai bentuk saran adalah Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus segera dilakukan revisi, frase-frase dalam norma undang-undang harus lebih tegas dan tidak menimbulkan multi tafsir dan harus menghilangkan kesan bahwa desentralisasi dijabarkan dengan setengah hati, sehingga bentuk resentralisasi tidak mungkin lagi ada.