PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYAWAN DENGAN SISTEM OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DI KOTA PONTIANAK

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN INDAH ALINDAH, SH. A.21211064

Abstract


ABSTRACT
This study aims to determine: 1) the reasons BUMN In Pontianak using a system of Outsourcing in the recruitment of employees. 2) outsourcing practices in BUMN in Pontianak, 3) the factors that cause outsourcing system has not given legal protection of employees and 4) the perspective of the legal regulation of the employees who were recruited by the BUMN system outsourcing in Indonesia. The research was conducted at the Department of Social Welfare and Labor Pontianak, and involve Pontianak Trade Union Chairman, Director of PT. Media Prima HR Solutions in Pontianak, Director of PT. Telkom Pontianak, Director of PT. PLN Pontianak, Director of PT. Pertamina Pontianak and workers / laborers who work in state-owned companies Pontianak. Data collection methods used were interviews, questionnaires, and direct observations. The data obtained in qualitative analysis. The results show that the legal protection of workers / laborers, both contradictory, always found the gap between das sollen (must) and das science (reality) and always appeared discrepancy between the law in the books and law in action. Fact of economic life with the hegemony of financial capitalism has operated through the "dis-solution subject" who do not see the workers / laborers as production subject that should be protected, but rather as an object that can be exploited, this is what happens in the practice of outsourcing in Indonesia, so that the legalization of outsourcing by Law No. 13 Year 2003 on Manpower reap kotroversi. For those who disagree argue useful in outsourced business development and create new jobs. For those who refused to believe the practice of outsourcing is a modern style of capitalism that brought misery to the workers / laborers. Based on the fact that the authors formulate the problem: 1) Why BUMN In Pontianak Still Using Outsourcing System In Recruitment? 2) Why not outsource system provide legal protection for employees? 3) How should the legal arrangements for employees who were recruited by the BUMN system outsourcing in Indonesia? The objectives are: 1) To explain the reasons BUMN In Pontianak using Outsourcing the recruitment system. 2) To determine the state of outsourcing practices in Pontianak. 3) To disclose and explain the factors that cause outsourcing system has not been providing legal protection for employees. 4) To reveal the perspective of the legal regulation of the employees who were recruited by the BUMN system outsourcing in Indonesia. To answer the problems and research objectives, juridical approach used empirical / sociological research Descriptive Analytical specifications. Data types include Primary Data and Secondary Data collected through library research and documentation (library and documentation) as well as field research (field research), while the sampling was done by using non-random sampling with purposive sampling method. From the discussion, note that the legality of many violations of outsourcing in terms of Pontianak, employment protection and working conditions for workers / laborers outsourcing is not given by the employer to the fullest, while legal protection for workers / laborers are constrained due to the weakness in the system employment law, good substance, structure and culture. Therefore, it is necessary revision of labor legislation, the Local Government of Pontianak need to increase the number
of labor inspectors personnel, provide facilities and an adequate budget for the operation of the labor inspection in order to carry out its duties and functions to the fullest and empower Unions / Union to be able to carry out the purposes and functions well.
Keywords: Outsourcing employee/ labour and Legal Protection.

A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) alasan BUMN Di Kota Pontianak menggunakan sistem Outsourcing dalam perekrutan karyawan. 2) praktik outsourcing pada BUMN di Kota Pontianak, 3) faktor-faktor penyebab sistem outsourcing belum memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan dan 4) perspektif pengaturan hukum terhadap karyawan yang direkrut dengan sistem outsourcing pada BUMN di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pontianak, dan melibatkan Ketua Serikat Buruh Kota Pontianak, Direktur PT. Media Prima HR Solutions di Kota Pontianak, Direktur PT. Telkom Kota Pontianak, Direktur PT. PLN Pontianak, Direktur PT. Pertamina Pontianak serta pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan BUMN Kota Pontianak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, selalu dijumpai kesenjangan antara das sollen (keharusan) dan das sain (kenyataan) dan selalu muncul diskrepansi antara law in the books dan law in action. Nyatanya kehidupan ekonomi dengan hegemoni kapitalisme financial telah beroperasi melalui dis-solution subject yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa di eksploitasi, inilah yang terjadi dalam praktik outsourcing di Indonesia, sehingga legalisasi outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menuai kotroversi. Bagi yang setuju berdalih outsourcing bermanfaat dalam pengembangan usaha dan membuka lapangan kerja baru. Bagi yang menolak beranggapan praktik outsourcing merupakan corak kapitalisme modern yang membawa kesengsaraan bagi pekerja/buruh. Berdasarkan kenyataan itu penulis merumuskan masalah : 1) Mengapa BUMN Di Kota Pontianak Masih Menggunakan Sistem Outsourcing Dalam Perekrutan Karyawan ? 2) Mengapa sistem outsourcing tidak memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan ? 3) Bagaimana seharusnya pengaturan hukum terhadap karyawan yang direkrut dengan sistem outsourcing pada BUMN di Indonesia ? Tujuannya adalah : 1) Untuk menjelaskan mengenai alasan BUMN Di Kota Pontianak menggunakan sistem Outsourcing dalam perekrutan karyawan. 2) Untuk mengetahui praktik outsourcing pada BUMN di Kota Pontianak. 3) Untuk mengungkapkan dan menjelaskan faktor-faktor penyebab sistem outsourcing belum memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan. 4) Untuk mengungkapkan perspektif pengaturan hukum terhadap karyawan yang direkrut dengan sistem outsourcing pada BUMN di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis empiris/sosiologis dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Skunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi(library and documentation) serta penelitian lapangan(field research), sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Non Random Sampling dengan metode Purposive Sampling. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas banyak terjadi pelanggaran syarat-syarat outsourcing di Kota Pontianak, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh outsourcing tidak diberikan oleh pengusaha secara maksimal, sedangkan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terkendala karena adanya
kelemahan dalam system hukum ketenagakerjaan, baik substansi, struktur maupun kulturnya. Oleh karena itu, perlu revisi atas beberapa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kota Pontianak perlu menambah jumlah personel pegawai pengawas ketenagakerjaan, menyediakan sarana dan fasilitas serta anggaran yang memadai untuk operasional pengawasan ketenagakerjaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal serta memberdayakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar mampu menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik.
Kata Kunci : Pekerja/Buruh Outsourcing dan Perlindungan Hukum.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Publisher :

Program Studi Magister Hukum
Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091