PENERAPAN HUKUM ADAT DAYA’ KANAYATN DALAM PENYELESAIAN KASUS HUKUM PIDANA DI KABUPATEN LANDAK DAN DASAR PEMIKIRAN UPAYA PENGATURANNYA KE DALAM PERATURAN DAERAH

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN DENNY SATRIA, S.Pd. A.21211042

Abstract


ABSTRACT
This thesis discusses the implementation issues Indigenous Daya’ Kanayatn In Criminal Case Resolution in Porcupine District And Rationale Setting Efforts to Local Regulation. From the results of research using normative legal research methods and sociological conclusion that: 1. Application Daya’Kanayatn customary law systems in the resolution of cases in the Porcupine District Criminal law made by the traditional authorities (timanggong or pasirah or pangaraga) accompanied panyangahatn or priest. Installation was done as soon as possible after the occurrence of crime (violence). In cases of criminal conduct mining operations conducted by Damianus Jisin Bin Kudum and cause the death of the victim named BAMBANG Prayoga (YOGA), by the Institute of Indigenous Timanggong binua Moss Ilir Lamoanak pinchers, subject to customary body culprit lives with customary law sanctions sport paid customary victim's life, worth Rp. 25,702,500. While the palm fruit theft crime PT. ANI Pahauman conducted by TONI or Toton children Manen resolved through Dewan Adat Dayak Kanayatn - Timanggung binua Sampas, District Sengah Temila to pay compensation amounting to Rp. 3.385 million (three million three hundred and eighty-five thousand dollars) by the TONI or Toton to PT. ANI Pahauman. But the two cases are still forwarded to the District Court Mempawah. Nevertheless both cases by the Police and the State Attorney Resort Hedgehogs Landah continued Mempawah process to the District Court, where Damianus Jisin Bin Kudum in criminal convictions on imprisonment 6 months and 15 days, while TONI or Toton sentenced to prison for 10 months. 2. Premise underlying the need for setting Indigenous Daya’ Kanayatn in Porcupine District Regulation as mandated by Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution are: a. Existence of Provincial regulations, County and Municipal Legislation in can be used to organize, assign or admit the existence of customary laws of indigenous people residing in the provinces, districts and cities. b. Customary law as the law of life in Indonesian society (the living law), since the colonial era to the present has never faded. Even academically, continue to do research and produce a strong conceptual thinking that the values of decent customary law is recognized and accommodated in setting national positive law. c. At the level of emipirisnya, pretty much the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, which contains an implementation of indigenous values, so it can be used as a reference to set the existence of customary law into the law or local regulation. Further it is recommended that arrangements or formal recognition of the existence of customary law Power 'Porcupine District Kanayatn into regional regulation regulatory require very deep assessment. Especially associated with the parameter norm: "all still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia".
3
ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah Penerapan Hukum Adat Daya’ Kanayatn Dalam Penyelesaian Kasus Hukum Pidana Di Kabupaten Landak Dan Dasar Pemikiran Upaya Pengaturannya Ke dalam Peraturan Daerah. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Penerapan (pemasangan) sistem hukum adat Dayak Kanayatn dalam penyelesaian kasus hukum Pidana di Kabupaten Landak dilakukan oleh para pengurus adat (timanggong atau pasirah atau pangaraga) didampingi panyangahatn atau imam. Pemasangan itu dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya tindak pidana (kekerasan). Terhadap kasus tindak pidana melakukan usaha penambangan yang dilakukan oleh Damianus Jisin alias Josin Bin Kudum yang menyebabkan meninggalnya korban bernama BAMBANG PRAYOGA (YOGA), oleh Lembaga Hukum Adat Timanggong Binua Lumut Ilir Gapit Lamoanak, pelakunya dikenakan adat raga nyawa dengan sanksi hukum adat membayar adat raga nyawa korban, senilai Rp. 25.702.500. Sedangkan terhadap tindak pidana pencurian buah sawit milik PT. ANI Pahauman yang dilakukan oleh Sdr. TONI alias TOTON anak MANEN diselesaikan melalui Dewan Adat Dayak Kanayatn Timanggung Binua Sampas, Kecamatan Sengah Temila dengan membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 3.385.000 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) oleh pihak TONI alias TOTON kepada PT. ANI Pahauman. Tetapi kedua kasus tersebut tetap diteruskan ke Pengadilan Negeri Mempawah. Meskipun demikian kedua kasus tersebut oleh Kepolisian Resort Landak dan Kejaksaan Negeri Landah tetap dilanjutkan prosesnya ke Pengadilan Negeri Mempawah, di mana Sdr. Damianus Jisin alias Josin Bin Kudum di vonis dengan pidana penjara6 bulan 15 hari, sedangkan Sdr. TONI alias TOTON dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan. 2. Dasar pikiran yang melandasi perlunya pengaturan Hukum Adat Daya’ Kanayatn dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak sebagaimana diamanahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah: a. Eksistensi Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Peraturan Perundang-undangan dapat difungsikan untuk mengatur, menetapkan atau mengakui eksistensi hukum adat masyarakat hukum adat yang berada di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. b. Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (the living law), sejak zaman kolonial sampai sekarang tidak pernah pudar. Bahkan secara akademis, terus dilakukan penelitian dan menghasilkan pemikiran konseptual yang kuat bahwa nilai-nilai hukum adat layak diakui dan diakomodasi dalam pengaturan hukum positif nasional. c. Pada tataran emipirisnya, cukup banyak yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengandung implementasi nilai-nilai hukum adat, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengatur eksistensi hukum adat ke dalam undang-undang ataupun Peraturan Daerah. Selanjutnya direkomendasikan agar pengaturan ataupun pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat Daya’ Kanayatn Kabupaten Landak ke dalam peraturan Peraturan Daerah memerlukan pengkajian yang sangat mendalam. Terutama kaitannya dengan parameter norma: “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091