IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (Studi Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak)

BEATA MEL, SH. NPM. A2021161066

Abstract


ABSTRAK

 

Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak dan upaya mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam prakteknya, sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak kepada warga masyarakatnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan belum dapat diimplementasikan secara keseluruhan, tetapi paling tidak sudah ada upaya dari lembaga Kecamatan Sompak untuk merealisasikan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga masyarakatnya melalui PATEN. Adapun kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak, antara lain: peralatan komputerisasi yang masih sering bermasalah, kurangnya personil yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan, kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan dan sebagainya, serta luasnya wilayah dan lokasi yang jauh. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak adalah dengan cara: memperbaiki peralatan komputerisasi yang sering bermasalah dan mengajukan penambahan unit komputer guna memperlancar pelayanan administrasi kependudukan, menambah personil di Kantor Camat Sompak untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan agar implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan bisa berjalan maksimal, dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan karena dengan memiliki Kartu Keluarga, e-KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, maka warga masyarakat mendapat perlindungan secara hukum dari negara dan sekaligus mensukseskan program Pemerintah.

 

Kata Kunci:     Implementasi Kebijakan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Administrasi Kependudukan.

 

 

ABSTRACT

 

This thesis discusses the implementation of Integrated Administration Service Policy of the Sub District based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 4 Year 2010 on the service of population administration in Sompak Sub-district of Landak District. In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze the constraints in implementing the policy of the Integrated Service Administration Sub-district on population administration services in Sompak Sub-district Landak Regency and efforts to overcome the obstacles in implementing the policy of the Integrated Service Administration Sub-District on the service of population administration in Kecamatan Sompak Landak District. Through literature study using empirical law research method, it is concluded that in practice, the Integrated District Administration Service system on population administration service in Sompak Sub-district of Landak Regency to the community as mandated by the Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2010 on General Guidelines of Integrated Administration Service The sub-district has not yet been implemented as a whole, but at least there have been efforts from Sompak Sub-district to realize population administration service to the people through PATEN. The obstacles in implementing the policy of Integrated Administration Service of Sub-district on the service of population administration in Sompak Sub-district of Landak District, among others: computerized equipment that is still often problematic, lack of personnel providing population administration service, lack of awareness of citizens in administering documents of population administration and so on , as well as the vastness of distant areas and locations. The effort to overcome the obstacles in implementing the policy of Sub-district Administration Service on the population administration service in Sompak Sub-district of Landak Regency is by: repairing computerized equipment which often problematic and proposing the addition of computer unit to expedite the service of population administration, to increase personnel in Sompak District Office to give the administrative services of the population so that the implementation of the policy of the Integrated Administration Service of the Kecamatan can run maximally, and increase the awareness of the citizens to administer the population administration documents because by having the Family Card, e-ID card and/or other residence certificate, the citizens get legal protection from the state and at the same time succeed the Government program.

 

Keywords: Policy Implementation, District Integrated Administration Service, Population Administration.


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Literatur :

Agustino, Leo, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung, 2006, CV. Alfabeta.

Anwar, M. Khoirul, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah, SIMDA, Yogyakarta, 2004, Pustaka Pelajar.

Badudu, J.S., Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia, Jakarta, 2007, Kompas.

Cruz, Peter De, Perbandingan Sistem Hukum (Common Law, Civil Law and Socialist Law), Jakarta, 2013, Nusa Media.

Dunn, W. William, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta, 2011, Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta, 2006, Gadjah Mada University Press.

Friedman, Lawrence M., Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung, 2013, Nusa Media.

------------, American Law, New York, 1984, W.W. Norton and Company.

Futhoni, dkk, Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan, Jakarta, 2009, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Gardner, Bryan A., Black’s Law Dictionary (Fourth Pocket Edition), United State of America, 2011, West Publishing.

Hadjon, Philipus M., Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling), Surabaya, 1985, Djumali.

---------------, et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law, Yogyakarta, 2011, Gadjah Mada University Press.

Hakim, Lukman, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan, Malang, 2012, Setara Press.

Ibrahim, Amin, Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya, Bandung, 2008, Mandar Maju.

Islamy, M. Irfan, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta, 2002, Bumi Aksara.

Jones, Charles O., Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta, 1991, PT. Rajawali Press.

Krina, P., Indikator dan Alat Ukur Akuntanbilitas, Transparansi dan Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance, Jakarta, 2003, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kurniawan, Agung, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta, 2005, Penerbit Pembaruan.

Lukman, Sampara, Manajemen Kualitas Pelayanan, Jakarta, 2000, STIA LAN Press.

Makmur, Kriminologi Administrasi dalam Pemerintahan, Bandung, 2013, Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 2008, Kencana.

Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2014, Cahaya Atma Pustaka.

----------, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta, 2009, Liberty.

----------, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, 2007, Liberty.

Moenir, H.A.S., Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta, 2006, PT. Bumi Aksara.

Nuraeny, Henny, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya), Jakarta, 2011, Sinar Grafika.

Osborne, David, dan Peter Plasterik, Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, Terjemahanan Abdul Rosyid dan Ramelan, Jakarta, 2004, PPM.

Pujirahayu, Esmi Warrasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, 2010, Suryandaru Utama.

Putra, Fadilah, Paradigma Krisis Dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Yogyakarta, 2001, Pelajar Offset.

Ridwan, H. Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Pelayanan Publik, Bandung, 2009, Nuansa.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 2006, PT. Raja Grafindo Persada.

Sianipar, M., Manajemen Pelayanan Masyarakat, Jakarta, 2000, Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Sinambela, Lijan Poltak, dkk, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta, 2008, PT. Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 2005, UI-Press.

------------, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, Jakarta, 2009, PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, 1990, Ghalia Indonesia.

Soewargono, Pengantar Studi Kebijakan Publik, Jakarta, 1997, IIP Press.

---------------, Ilmu Pemerintahan, Jati Diri dan Perkembangan, Jakarta, 1996, IIP Press.

Subarsono, A.G., Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, 2005, Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung, 2005, Alfabeta.

Suherman, Ade Maman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta, 2006, PT. Raja Grafindo Persada.

Sumarto, Hetifa Sj., Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Bandung, 2009, Yayasan Obor Indonesia.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, 2003, PT. Raja Grafindo Persada.

Suriakusumah, Buku Ajar Sistem Pemerintahan Daerah, Bandung, 2008, Lab. Pkn FPIPS UPI.

Thoha, Miftah, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta, 2010, Kencana.

Utomo, Dian, Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Jakarta, 2010, Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Kementrian Dalam Negeri Indonesia.

Wahab, Solichin Abdul, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, 2005, Bumi Aksara.

Widodo, Joko, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, Malang, 2012, Bayumedia Publishing.

------------, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntanbilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Surabaya, 2001, Insan Cendekia.

Wignyosoebroto, Soetandyo, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta, 2002, Elsam dan Huma.

Winarno, Budi, Teori Dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, 1989, Media Pressindo.

MAKALAH / ARTIKEL / TESIS / JURNAL :

Arifin, Indar, Good Governance dan Pembangunan Daerah Dalam Bingkai Nilai Lokal Sebuah Studi Birokrasi dan Perubahan Sosial Politik, Makassar, 2012, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin.

Depdagri-LAN, Modul Kebijakan Pelayanan Publik, Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akubtabilitas dan Pengelolaan Mutu (Public Service Delivery, Accountability, and Quality Management), Jakarta, 2007, Depdagri.

Ekwarso, Hendro dan Gunawan, Kajian Penciptaan Good Governance di Propinsi Riau, Pekanbaru, 2011, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Tahun 1, Nomor 2 Maret.

Hanafiah, Pipin, Good Governance: Membangun Masyarakat yang Demokratis dan Nasionalis, Makalah, Bandung, 2007, Fisip UNPAD.

Hardijanto, Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance, Jakarta, 2000, Work Paper TOT.

Istislam, Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, Yogyakarta, 2000, Arena Hukum No. 10 Tahun 4, Maret.

Manan, Bagir, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan (Makalah), Jakarta, 1994.

---------------, Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional (Makalah), Jakarta, 1994.

Pejovic, Caslav, Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to The Same Goal, England, 2001, Victoria University of Wellington Law Review, Volume 32, No. 3, August.

Subarsono, A.G., Kebijakan Publik Dalam Perspektif Teoretis, di dalam Yogyakarta, 2003, Demokrasi, Vol. 1, No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Publisher :

Program Studi Magister Hukum
Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091