PENETAPAN DAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MELAWI DALAM KAITANNYA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Di Kabupaten Melawi)

Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan KAMSURI, S.H NIM. A2021151030

Abstract


ABSTRAK Tesis ini membahas tentang penetapan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Melawi dalam kaitannya terhadap pengelolaan keuangan desa (studi di Kabupaten Melawi). Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dampak dari keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Melawi Tahun 2015 terhadap pengelolaan keuangan desa adalah terkendalanya penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan desa, program pembinaan desa, program pemberdayaan desa, dan terganggunya pelaksanaan pelayanan publik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015, adalah: (a) Adanya keterlambatan dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS dan RAPBD, sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD Kabupaten Melawi oleh Penjabat Bupati Melawi; (b) DPRD Kabupaten Melawi tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA-PPAS dan RAPBD; (c) DPRD Kabupaten Melawi mengutamakan kepentingannya dalam pelaksanaan fungsi anggarannya pada saat pembahasan RAPBD; (d) Adanya ketidakpercayaan dari DPRD Kabupaten Melawi terhadap Penjabat Bupati Melawi (eksekutif) dalam penyusunan APBD; (e) Kurangnya kompetensi dari anggota DPRD Kabupaten Melawi dalam melakukan pembahasan APBD; (f) Peraturan tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan Pemerintah selalu mengalami berubah setiap tahunnya; dan (g) Alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian anggota DPRD Kabupaten Melawi dengan Penjabat Bupati Melawi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan dalam penetapan APBD Kabupaten Melawi dengan cara: (a) Peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD melalui Bimtek maupun Workshop tentang penyusunan APBD. Dalam pelaksanaan bimtek tersebut perlu adanya penggabungan peserta dari TAPD, Kepala SKPD dan Anggota DPRD; (b) Membina hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif (Bupati) dalam hal ini perlu melakukan kompromikompromi politik dengan anggota DPRD, yaitu dengan memberikan ruang lebih dalam proses pengalokasian anggaran. Namun itu semua tetap harus didasarkan pada kepentingan masyarakat; (c) Pemerintah pusat perlu membuat aturan yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD apabila APBD ditetapkan terlambat, tidak hanya sanksi yang bersifat administratif; (d) Peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun perlu ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Konsistensi aturan dalam penyusunan APBD diharapkan akan memudahkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan
2
APBD. Selain itu, peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah yang paling atas sebaiknya dikeluarkan tepat waktu tidak melebihi proses penyusunan APBD; dan (e) Transparansi dalam proses penyusunan APBD, dimaknai terbukanya proses penyusunan APBD dan adanya akses bagi masyarakat untuk mengikuti proses penyusunan APBD sehingga diharapkan praktek-praktek tidak benar dalam pembahasan anggaran dapat diminimalisir.
ABSTRACT This thesis discusses the determination and implementation of Melawi District Budget in relation to village financial management (study in Melawi District). Through the literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that the impact of the delay in determining the APBD of Melawi Regency in 2015 on the management of village finance is the constrained implementation of village administration in village development, village development program, village empowerment program and disruption of public service implementation. The factors causing the delay in determining APBD of Melawi Regency for Budget Year 2015 are: (a) There is a delay in drafting the KUA-PPAS and RAPBD, so that it is late submitted to Melawi Regency DPRD by the Regent of Melawi Regent; (b) Melawi District Legislative Council does not perform its budget functions properly, namely to discuss and approve KUA-PPAS and RAPBD; (c) Melawi District Parliament prioritizes its importance in the execution of its budget functions at the time of discussion of the RAPBD; (d) Distrust of the Melawi District Legislative against the Acting of the Melawi Regent (executive) in the preparation of the APBD; (e) Lack of competence of Melawi District Parliament members in discussing APBD; (f) Regulations on Guidelines for the Formulation of APBD issued by the Government are subject to change every year; And (g) Political reasons, namely the political contradiction between some members of the Melawi District Legislative and the Acting of the Melawi Regent. Efforts can be made to overcome the delay in determining the Melawi District Budget by: (a) Increasing the competence and capacity for the parties involved in the preparation of APBD through Bimtek and Workshop on APBD preparation. In the implementation of bimtek it is necessary to combine participants from TAPD, Head of SKPD and DPRD Members; (b) Fostering a harmonious relationship between the executive and the legislature. The Executive (Bupati) in this case needs to make political compromises with DPRD members, by providing more space in the process of allocating the budget. But it should still be based on the public interest; (c) The central government needs to make more strict rules on the parties involved in the drafting of the APBD if the APBD is fixed late, not only administrative sanctions; (d) Regulations on guidelines for the preparation of APBD issued annually need to be reviewed by the central government. The consistency of rules in the preparation of APBD is expected to make it easier for the parties involved in the preparation of APBD. In addition, the most pertinent government-funded regulations should be issued on time not exceeding the APBD process; And (e) Transparency in the APBD process, is meant to open the APBD process and access to the community to follow the APBD process so it is hoped that incorrect practices in budget discussions can be minimized


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091