BUDAYA HUKUM DAN KEPATUHAN ORANG ASING TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi di Kabupaten Sambas)

Abstract

ABSTRACT This thesis discusses the legal culture and compliance of foreigners against Law No. 6 of 2011 on Immigration in relation to non-tax state revenues (Studies in Sambas District). From the results of this thesis research obtained the conclusion that With the issuance of Law Number 12 years 2006 About Citizenship The Republic of Indonesia has generated motivation for foreigners to apply for the status of Citizenship of the Republic of Indonesia. The growing motivation of foreigners is Individual because it is a positive response to fulfill the desire to become Indonesian citizen. In addition to the individual motivation, Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia has made it easy for foreigners to submit an Application to obtain status as an Indonesian Citizen. This is in accordance with the ideals of the Republic of Indonesia which based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia guarantees the potential, the dignity and the dignity of each person in accordance with human rights, including the treatment of foreigners who wish to become Indonesian citizens. That citizens are one of the essential elements and principal of the Republic of Indonesia which have rights and obligations that must be protected and guaranteed to be implemented, hence Law Number 12 Year 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia has realized the implementation of rights and obligations for citizens, Foreigners who become Indonesian citizens. Foreigners' compliance with Law No. 12 of 2006 on the Citizenship of the Republic of Indonesia is demonstrated by the enforcement of this Citizenship Law by obeying it. Obedience and compliance in implementing the Law of the Republic of Indonesia by foreigners is motivated by the culture of law and the growth of legal awareness, because the Law on Citizenship is in accordance with the values adopted. Thus the legal culture has backed up or underlies the compliance shown by foreigners in implementing the Law of Citizenship of the Republic of Indonesia. Whereas prior to the issuance of the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, it has obligation to fulfill the requirements which have been determined by paying the Non-Tax State Revenue / PNBP fee as a form of support to the development of the Nation and the State of the Republic of Indonesia, since the Non- A source of State revenue intended for the development of the Republic of Indonesia. Keywords: Legal Culture, Foreigner, Relation With, State Revenue, Non-Tax.
2
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang budaya hukum dan kepatuhan orang asing terhadap UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam kaitannya dengan penerimaan negara bukan pajak (Studi di Kabupaten Sambas).Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menumbuhkan motivasi bagi orang asing untuk mengajukan permohonan memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Motivasi yang tumbuh dari orang asing bersifat Individual karena merupakan respon positif untuk memenuhi keinginan menjadi Warga Negara Indonesia. Selain motivasi yang bersifat individual tersebut, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memberikan kemudahan bagi orang asing mengajukan Permohonan untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan cita-cita Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia, termasuk perlakuan terhadap orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia.Mengingat bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan pokok dari negara Republik Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi dan dijamin pelaksanaannya, maka UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi warga negara, termasuk bagi orang asing yang menjadi Warga Negara Indonesia. Kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ditunjukkan dengan dilaksanakannya Undang-Undang Kewargangaraan ini dengan mentaatinya. Ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh orang asing dilatarbelakangi oleh budaya hukum dan tumbuhnya kesadaran hukum, karena UndangUndang Kewarganegaraan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Dengan demikian budaya hukum telah memback-up atau melatarbelakangi kepatuhan yang ditunjukkan oleh orang asing dalam melaksanakan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan salah satunya dengan membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak / PNBP sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, karena Pungutan Negara Bukan Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang diperuntukkan bagi pembIayaan pembanguan Negara Republik Indonesia. Kata Kunci : Budaya Hukum, Orang Asing, Kaitannya Dengan, Penerimaan Negara, Bukan Pajak.