PELAKASANAAN PASAL 7 AYAT (2) HURUF b UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Terhadap Penanggulangan Bencana Daerah Oleh Kodam XII/Tpr di Provinsi Kalimantan Barat)

Abstract

ABSTRACT
This thesis discusses exercising Article 7 Paragraph (2) Letter B Law of the Republic of Indonesia Number 34 Year 2004 on TNI In Indonesia Administration System (Study Against Regional Disaster By KODAM XII / TPR in West Kalimantan Province). The method used in this research is normative-sociological approach. From the results of this thesis can be concluded that the implementation of Article 7 Paragraph (2) Letter b Law Act No. 34 of 2004 About TNI in the system of state administration of the Republic of Indonesia, the TNI Indonesia as the main component, whereas in the face of non-military threats put organizations government outside the defense sector as the main element. In the deployment and use of military force, TNI under the President. But specifically in terms of the deployment of Indonesian National Armed Forces to confront armed threats, the President must be approved by the House of Representatives, except in emergencies. But the deployment of military force in non-war military operations, authority and responsibility for the deployment of military force currently on the President without the approval of the House of Representatives, but as elected representatives of the Board of Representatives must also approve the deployment of military force in non-war military operations. That the implementation of Military Operations Other Than War by TNI regional military command XII / TPR In West Kalimantan in relation to the role and tasks of military command in disaster management is expected to create a military front to the "professional" in carrying out humanitarian relief operations. Professionalism in question must be measured not only on the amount of "service" given to the state and nation, but also should be measured by the extent of support provided to military command both in terms of budget and in terms of roles and tasks assigned in disaster management efforts. For the military command should get a stronger role in disaster relief efforts not only in the emergency response phase as it has done so far but is expected KODAM can participate more actively in the pre-disaster and post-disaster in the future. In order to get a "role" to expect the military command should be able to formulate the role and tasks at each stage of disaster management. The role and the task will be formulated when the military command has a strategy to achieve them. The strategy is comprised of three phases: first, the concept of legislation to formulate a joint military-civilian staff in the Steering Committee BPBDs; formulate both RO and SOP Disaster joint military command and the local government and the third defines roles and tasks to create preparedness for Regional Command of the entire community as part of disaster mitigation efforts.
Keywords: Relief, Disaster, By Kodam XII / TPR, West Kalimantan Province.
ABSTRAK
Tesis ini membahas Pelakasanaan Pasal 7 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ( Studi Terhadap Penanggulangan Bencana Daerah Oleh Kodam XII/Tpr di Provinsi Kalimantan Barat). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa pelaksanaan Pasal 7 Ayat (2) Huruf b Undang-undang-Undang nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, sedangkan dalam dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Namun khusus dalam hal pengerahan kekuatan
2
Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali dalam keadaan darurat. Namun pengerahan kekuatan TNI dalam operasi militer non perang, kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, padahal sebagai wakil rakyat Dewan Perwakilan Rakyat harus pula menyetujui pengerahan kekuatan TNI dalam operasi militer non perang. Bahwa pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang Oleh TNI di wilayah Kodam XII/Tpr Di Kalimantan Barat dalam kaitannya dengan peran dan tugas Kodam dalam penanggulangan bencana ke depan diharapkan menciptakan TNI yang “profesional” dalam menjalankan operasi bantuan kemanusiaan. Profesionalisme yang dimaksud haruslah dapat diukur bukan hanya dari besarnya “pengabdian” yang diberikan kepada negara dan bangsa, namun juga harus dapat diukur dari besarnya dukungan yang diberikan kepada Kodam baik itu dari sisi anggaran maupun dari sisi peran dan tugas yang diberikan dalam usaha penanggulangan bencana. Untuk itu Kodam harus mendapatkan peran yang lebih didalam usaha penanggulangan bencana tidak hanya dalam masa tanggap darurat seperti yang telah dilakukan selama ini namun diharapkan Kodam dapat lebih berpartisipasi aktif pada masa pra-bencana maupun pada masa pasca bencana. Dalam rangka mendapatkan “peran” yang diharapkan maka Kodam harus dapat merumuskan peran dan tugasnya pada setiap tahapan penanggulangan bencana. Peran dan tugas tersebut akan dapat terumuskan apabila Kodam mempunyai strategi untuk menggapainya. Strategi yang dimaksud terdiri dari 3 tahapan yakni pertama merumuskan legislasi konsep staf gabungan militer-sipil dalam Tim Pengarah BPBD; kedua merumuskan RO dan Protap Penanggulangan Bencana bersama antara Kodam dan Pemda dan yang ketiga merumuskan peran dan tugas Komando Kewilayahan untuk menciptakan kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat sebagai bagian dari usaha mitigasi bencana. Kata Kunci: Penanggulangan, Bencana Daerah, Oleh Kodam XII/Tpr, Provinsi Kalimantan Barat.