EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH / ASET PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Abstract

Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan predikat penilaian tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan daerah kepada setiap Kementerian/Lembaga/Daerah baik di pusat maupun di daerah. Pemberian opini ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan setiap tahun anggaran yang terdiri dari pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah/aset. Pemerintah Kabupaten Sambas sampai saat ini belum pernah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pasca pemekaran Kabupaten Sambas menjadi 2 (dua) yakni Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang pada tahun 1999. Gejala yang terjadi di lapangan didapatkan, banyaknya persoalan permasalahan pengelolaan barang milik daerah/aset khususnya pada pengelolaan penghapusan, penatausahaan dan pengamanan. Hasil penelitian dari evaluasi pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah/aset Pemerintah Kabupaten Sambas terdapat permasalahan pada pengelolaan penghapusan, penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah/aset disebabkan karena berbagai faktor diantaranya karena permasalahan pengelolaan sudah lama belum diselesaikan sehingga termasuk yang susah/rumit untuk diselesaikan, kurangnya dukungan berupa kebijakan yang terkait dengan perundang-undangan seperti kejelesaian isi kebijakan, sumber daya finansial yang dialokasikan, dukungan antar instansi, kejelasan dan konsistensi dari aturan, serta komitmen yang kuat dari aparat terhadap tujuan kebijakan tersebut. Selain kedua faktor diatas terdapat pula diluar peraturan perundangan diantaranya berupa tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor itu sendiri. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya melalui Bidang Aset sebagai koordinator pengelola untuk lebih berperan aktif mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan upaya-upaya diantaranya peningkatan koordinasi, pembuatan perda, dan peningkatan Sumber Daya Manusia.