IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK DALAM UPAYA MENYELESAIKAN DATA GANDA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SAMBAS

Abstract

Isu kependudukan saat ini telah menjadi isu aktual seiring dengan meningkatnya mobilitas dan dinamika kependudukan. Untuk menanggapi isu tersebut diterbitkanlah suatu sistem yang dikenal dengan nama KTP Elektronik (KTP-el) yang berbasis NIK secara nasional. Tujuannya adalah mewujudkan identitas tunggal, sehingga tidak ada lagi identitas ganda yang dimiliki penduduk. KTP-el merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan dan pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan KTP-el di Kabupaten Sambas dalam upaya menyelesaikan data ganda kependudukan di Kabupaten Sambas dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari enam indikator yang diteliti, hanya empat faktor diantaranya yang paling mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan KTP-el di Kabupaten Sambas. Keempat faktor tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dari penelitian ini disimpulkam bahwa untuk mencapai tertib dan akuratnya database kependudukan yakni dalam upaya mewujudkan identitas tunggal bagi penduduk disarankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk terus aktif dan terarah dalam melakukan perekaman data penduduk, memberikan sanksi administratif dengan menutup akses terhadap semua pelayanan publik yang terintegrasi dengan NIK bagi penduduk yang hingga saat ini belum melakukan perekaman, sanksi administratif kepada penduduk yang dengan sengaja memberikan data palsu dan mendupliksi datanya, pengecekan kembali terhadap data hasil pemutakhiran karena masih banyak yang keliru serta melakukan sosialisasi secara terus menerus terkait kebijakan kependudukan.