IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MELAWI

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan Cagar Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi. Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan Cagar Budaya. Permasalahan dalam penelitian ini banyaknya cagar budaya yang hilang, tidak terawat, sampai dengan cagar budaya yang beralih fungsi, buruknya kondisi ini karena belum adanya perhatian dari Pemerintah Daerah secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Melawi belum berjalan dengan efektif dilihat transmisi atau penyaluran komunikasi yang belum akurat, kejelasan informasi yang masih kurang, dan lemahnya konsistensi pelaksana kebijakan. Sumber daya yang tersedia masih terbatas, baik dilihat dari Ketercukupan tenaga pelaksana (staf), ketersediaan anggaran dan perlengkapan serta informasi dan wewenang yang masih minim. Disposisi atau sikap pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut terlihat dari pengangkatan birokrasi atau penempatan personel yang belum tepat dan masih terbatas, ketercukupan insentif yang masih rendah. Kemudian pelaksanaan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Melawi dewasa ini belum memiliki Standar Oprational Procedure (SOP), dan lemahnya fragmentasi. Saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi, maka perlu adanya transmisi atau penyaluran komunikasi yang akurat, Kejalasan informasi sehingga mudah dipahami oleh kelompok sasaran, Konsistensi terhadap perintah,  Penempatan personil yang sesuai, peningkatan insentif, penambahan jumlah staf, informasi dalam implementasi kebijakan, Kewenangan yang bersifat formal, fasilitas pendukung, menciptakan SOP dan perlunya koordinasi dalam rangka mengatasi fragmentasi.