EFEKTIFITAS PROGRAM PROMOSI DAN INVESTASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

Abstract

Tulisan ini mendeskripsikan hasil penelitian mengenai efektifitas Program Promosi dan Investasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bentuk komunikasi yang dilakukan oleh DPMPTST sebagai upaya untuk mencapai efektivitas progam promosi dan investasi adalah secara konsisten mengikuti pameran dan seminar/audiensi kepada masyarakat/calon investor. Sumberdaya kebijakan meliputi dana/anggaran, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia, masih belum maksimal, terutama yang berhubungan dengan  aplikasi pelayanan perizinan, tidak tersedianya media informasi pelayanan seperti situs online dan juga SMS Center, serta  keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada,  tingkat pengetahuan dan pemahaman pegawai  terhadap tugas pokok dan fungsinya   serta penguasaan teknologi informasi masih rendah.  Disposisi pelaksana program promosi dan investasi, masih  belum efektif, karena masih banyak SKPD yang belum mau melimpahkan kewenangan perizinan ke DPMPTSP Kabupaten Sintang, belum adanya payung hukum untuk beberapa sektor yang potensial dalam bidang perizinan dan nonperizinan serta belum sinkronnya aturan-aturan pelaksanaan regulasi yang ada dalam perizinan dan nonperizinan.  Struktur birokrasi implementasi program promosi dan investasi DPMPTSP, melibatkan berbagai SKPD dilingkungan Kabupaten Sintang menimbulkan  ego sektoral dari masing-masing dinas/instansi teknis terkait. Rekomendasi terhadap hasil penelitian adalah sebagai berikut; perlu dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal,  perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumberdaya  manusia, anggaran keuangan, sarana dan prasarana  perizinan terpadu satu pintu. Untuk menghindari adanya ego sektoral dari masing-masing dinas/instansi teknis, hendaknya dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.