KINERJA PEGAWAI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH DI BAPPEDA KABUPATEN SINTANG

Abstract

Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Kepemerintahan  Yang  Baik   (Good Governance)   bersama  dengan     dunia  usaha (corporate governance)  dan masyarakat  (civil society).  Ketiga  unsur  tersebut  harus   berjalan selaras dan serasi dengan peran  dan tanggungjawab masing-masing. Aparatur  Negara  sebagai  penyelenggara Negara dan pemerintahan diberikan  tanggungjawab  untuk  merumuskan  langkah-langkah  strategis  dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang dilakukan pegawai di Bappeda Kabupaten Sintang justru belum sepenuhnya optimal di lakukan pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja. Hal ini dapat dilihat diantaranya pegawai masih belum memahami tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah untuk menunjang kinerja pegawai, masih dijumpai adanya pegawai yang belum memanfaatkan waktu luang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, masih terlambatnya penyelesaian laporan. Untuk itulah berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka masalah tersebut menarik untuk diteliti. Penataan Kepegawaian terus berlangsung dan sekarang Manajemen Kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru (UU No. 23 tahun 2014), dilakukan banyak perbaikan. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 mulai diperbaiki. Kondisi kepegawaian yang ada sekarang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penerimaan pegawai di masa lalu. Proses penataan kepegawaian selain melalui rekrutmen, pengorganisasian, juga sangat ditentukan iklim kebijakan pemerintahan dan atau pemerintah daerah dalam mensejahterakan pegawai negeri, melalui kenaikan gaji  dan pemberian tambahan penghasilan. Penataan kepegawaian termasuk penataan kebijakan dalam pemberian tunjangan menjadi salah satu prioritas yang diimplementasi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja atau prestasi  pegawai. Kondisi yang demikian akan menuntut konsekuensi logis mengenai kemampuan pimpinan yang harus dapat menciptakan suasana kondusif yang mampu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada bawahannya untuk  tumbuh, berkembang, serta berprestasi dalam suasana organisasi yang dinamis.