IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDARISASI MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUTUSSIBAU

Abstract

Kebijakan  Standarisasi Mutu Pendidikan  merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan cara dibuatnya standarisasi Mutu Pendidikan yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 153/U/2015 tentang tujuan akhir nasional tahun pelajaran 2014/2015. Upaya peningkatan mutu pendidikan, yang muaranya adalah terwujudnya produk pendidikan yang bermutu, merupakan upaya yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, baik pada aspek manajemen pendidikan, pelaksanaan pembelajaran, pengawasan, penilaian, maupun kebijakannya. Standarisasi kelulusan 3,01 sesuai dengan Nomor 421.3/411/DIKMEN maret 2014 yang diberlakukan pada tahun pelajaran 2014/2015. Pada sistem standar Mutu Pendidikan ini, dari 207 peserta (97,10%) di SMK Negeri 1 Putussibau yang mengikuti Ujian Nasional ternyata 2 orang (2,90%) dinyatakan tidak lulus. Kemudian setelah mengikuti Ujian Nasional Ulang 2 orang peserta tersebut dinyatakan lulus (100%), Kemudian pada tahun 2014/2015 diberlakukan standarisasi kelulusan 4,01 ini tertuang di Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dengan Nomor 153/U/2015. Pada sistem kelulusan ini, dari peserta yang berjumlah 123 (100%) orang yang mengikuti Ujian Nasional, semuanya dinyatakan lulus semua dan tidak ada yang ikut Ujian Nasional Ulang. Pada tahun berikutnya pemerintah Indonesia, khususnya Dinas Pendidikan Nasional menaikan lagi persentase kelulusan menjadi 4,26 dalam Surat Keputusan dengan Nomor 421.3/394.a/Dikmen-SMK 11 April 2015 yang diberlakukan pada tahun pelajaran 2004/2015. SMK Negeri 1 Putussibau, mendapatkan sosialiasi pula tentang kebijakan standarisasi dari Dinas Pendidikan tingkat kota. Selanjutnya pihak sekolah yang diberikan sosialisasi akan menyampaikan informasi kepada, wakil kepala sekolah, guru pengajar dan juga staf, murid, orang tua murid dan komite sekolah yang semuanya termasuk sebagai target sosialisasi kebijakan standarisasi kelulusan tersebut