Vol 1, No 3 (2013)

JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN

Periode Wisuda : AGUSTUS 2013

Table of Contents

Articles

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUSAHA DALAM MEMBERLAKUKAN WAKTU KERJA BAGI PEKERJA SAWIT PT. SANDAI MAKMUR SAWIT DI KABUPATEN KETAPANG
BOBBY CHRISNAWAN - A11108131
PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN BERPLAT HITAM SEBAGAI ANGKUTAN UMUM MENURUT PASAL 178 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1993 DI KOTA PONTIANAK
NOVRIZAL RATIARDI - A11109217
PDF
PENGAWASAN PELAYANAN PUSKESMAS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR.128/MENKES/SK/II/2004, TENTANG KEBIJAKAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA
PUJI HARYANTO - A11108065
PDF
PEMINDAHTANGANAN TANAH GARAPAN PADA PIHAK LAIN OLEH KEPALA DESA SEBUBUS KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS
RAIDA - A01109009
PDF
FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KEJAHATAN PENCURIAN BUAH JERUK DI KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS (DiTinjau Dari Sudut Kriminologi)
ALI AHMAD - A01107036
PDF
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KUASA MUTLAK DALAM PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH
MELISA OCTAVIA PANJAITAN - A01109084
PDF
PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
IRWAN TRIWAHYONO - A11109051
PDF
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DVD BAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA
SATARUDIN - A11108167
PDF
PENERAPAN PASAL 17 SAMPAI DENGAN PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH OLEH PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA
DEWI SEPTIANA PUTRI - A11109118
PDF
SIDIK JARI SEBAGAI SARANA IDENTIFIKASI KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA PONTIANAK
VICTORINUS EKO - A01107178
PDF
FAKTOR PENGHAMBAT PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA PULAU LEMUKUTAN KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG
ANGGUN PUSPASARI - A01109163
PDF
PEMBERIAN GARANSI OLEH AGEN HONDA PANCA MOTOR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MEREK HONDA DI KABUPATEN MELAWI
INDERSON - A01108083
PDF
POLA KEBIJAKAN PENGURUS DALAM PENARIKAN SIMPANAN TABUNGAN MASA DEPAN OLEH ANGGOTA CREDIT UNION KELUARGA KUDUS DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
STEPHANI - A01109108
PDF
WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT OLEH ANGGOTA PADA CU KELUARGA KUDUS KANTOR PUSAT PONTIANAK
BELA ASTRIDA NOVIANA - A01109183
PDF
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMBAS (STUDI KASUS DI KABUPATEN SAMBAS)
JEFRY FERNANDO SINAGA - A01109001
PDF
PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PONTIANAK YANG DI TANGANI SAT RESKRIM POLRESTA PONTIANAK KOTA DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI
EDWIN SUBIYANTO - A11109218
Untitled () PDF
WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI RT 004 / RW 001 KELURAHAN MARIANA KECAMATAN PONTIANAK KOTA
ADHITYA HERLAMBANG - A11109065
PDF
IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA
DUDI AS MUDI - A11109081
PDF
ANALISIS YURIDIS DALAM PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
AZHARI PRIYATNO - A11109077
PDF
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELAKU TINDAK PIDANA ANAK YANG BERUSIA 12 TAHUN KEATAS TIDAK DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN OLEH KEPOLISIAN RESORT LANDAK POLDA KALIMANTAN BARAT
DINGIN SIAHAAN - A11109142
PDF
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN UNTUK ANGKUTAN KOTA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KM 71 TAHUN 1993,TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
SUWITONO - A11109113
PDF
AKIBAT HUKUM BAGI PELANGGAN PT PLN (PERSERO) YANG WANPRESTASI DALAM MEMBAYAR REKENING LISTRIK DI DESA SOSOK KECAMATAN TAYAN HULU KABUPATEN SANGGAU
ANDI HARIADI - A01109020
PDF
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI ASAL AFGHANISTAN DI WILAYAH INDONESIA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 MENGENAI STATUS PENGUNGSI STUDI KASUS DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT
ASRI YUNINGSIH - A01109202
PDF
WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI RT 004 / RW 001 KELURAHAN MARIANA KECAMATAN PONTIANAK KOTA
ADITYA FACHREZA - A11107030
PDF
PELAKSANAAN PASAL 3 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NO 10 TAHUN 1989 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA
AISYAH FITRI - A01109119
PDF
MEDIASI DI DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DILAKUKAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
TRIA MIFTAHUL JANNAH - A01109120
PDF
WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU SIDOGIRI CABANG PASAR DAHLIA PONTIANAK
DESY FITRIANI A01109086
PDF
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG DI KABUPATEN KAYONG UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCURIAN HASIL HUTAN KAYU
DEA MEGA FUJI LESTARI - A01109113
PDF
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MASYARAKAT ADAT BUGIS PASCA PERCERAIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA WAJOK HILIR KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN PONTIANAK
MAISA BAHARI - A01107203
PDF
KEDUDUKAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, & MENTERI DALAM NEGERI (SKB TIGA MENTERI ) TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DITINJAU DARI UU NO. 12 THN 2011
RIA KURNIA NINGSIH - A01109142
PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN TANAH ABSENTEE DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN. (STUDY DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA)
PDF
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 5 ayat 3 huruf (a) UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN (Studi di kota Pontianak)
ALFIRA RIZKY LARASATY - A01109130
PDF
IMPLEMENTASI TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS (NPT) TERKAIT PERSENJATAAN NUKLIR DUNIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL
WANDA PRAMITASARI - A01109111
PDF
SINKRONISASI CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA) DAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA TERHADAP KASUS KEJAHATAN SATWA LANGKA DI INDONESIA KHUSUSNYA
ALDINO AKBARINALDI - A01109014
PDF
HAMBATAN PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
LUKMAN - A01109076
PDF
PELAKSANAAN GANTI RUGI OLEH PENYEDIA JASA HOME LAUNDRY TERHADAP KERUSAKAN PAKAIAN MILIK PENGGUNA JASA DI KELURAHAN SUNGAI BANGKONG
FEBY DUANA OKTORA - A01105011
PDF
FAKTOR - FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN MINUMAN KERAS BERDASARKAN PASAL 5 KEPPRES NOMOR 3 TAHUN 1997 JO PASAL 25 PERDA KAL-BAR NOMOR 2 TAHUN 2010 DI KECAMATAN PINOH SELATAN KABUPATEN MELAWI
RADIANSYAH - A01107063
PDF
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PT. PRIMA VISTA TERHADAP PENUMPANG ATAS TERTUNDANYA KEBERANGKATAN KM. MABUHAY NUSANTARA TRAYEK PONTIANAK-JAKARTA
REZA PRIYATAMA ISNANTO - A01105122
PDF
PELAKSANAAN HAK-HAK PERDATA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN DI KOTA PONTIANAK
FEBRIANI RIZKI NURYANFI - A01109181
PDF
TANGGUNG JAWAB PT. TIKI JNE CABANG PONTIANAK TERHADAP PENGIRIMAN PAKET BARANG DAN DOKUMEN YANG TIDAK SAMPAI PADA ALAMAT TUJUAN PENERIMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 DI KOTA PONTIANAK
MELIANA - A01107153
PDF
WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BPR PANCUR BANUA KHATULISTIWA SUNGAI PINYUH DI KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN PONTIANAK
IVEZ SUHENDRY - A11107070
PDF
PENYALAHGUNAAN (MENGKONSUMSI) NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK
SEPRIANUS RAMA KURNIADI - A11109049
PDF
TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI KELURAHAN AKCAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
ADE FEBRIAN SALIPUTRA - A11109064
PDF
PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN PADA BANK MUAMALAT CABANG PONTIANAK
NENI SURYANI - A01108002
PDF
TOLAK UKUR KEMARAHAN SEBAGAI SYARAT BATALNYA PENJATUHAN TALAK OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT ULAMA DI KOTA PONTIANAK
MUHAMMAD RIZA FAJAR ANANDA - A01104104
PDF
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 JO KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/43/IX/2004 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PADA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN (Studi Kasus di Polda Kalbar)
DIDIK PRAMONO - A11109014
PDF
FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
MUHAMMAD REZA RAMADHAN - A11109110
PDF
WANPRESTASI DEBITUR DALAM PENGEMBALIAN KREDIT UMUM PEDESAAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) UNIT MANIS RAYA SINTANG
RIKHI HARYONO - A01109204
PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH HAK MILIK UNTUK BANGUNAN RUMAH SEBAGAI TEMPAT TINGGAL SEMENTARA DI DESA SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA
ADHITYA FERNANDA - A11109063
PDF
WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS DI PUSAT PERBELANJAAN KHATULISTIWA PLAZA KOTA PONTIANAK
ERIC CHANDRA - A11109141
PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOST ANTARA MAHASISWA DENGAN PEMILIK RUMAH KOST DI JALAN AMPERA KELURAHAN SUNGAI JAWI KECAMATAN PONTIANAK KOTA
MINANUL AZIZ - A01109041
PDF
ANALISIS PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TOMMY PRAMUDISTIRA - A11109111
PDF
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (ANGKOT) YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN LAIK JALAN DI KOTA PONTIANAK
PUSPO WINASIH S. - A01109187
PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETERLIBATAN MILITER ASING DALAM ARMED CONFLICT DI NEGARA MALI BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI)
MUTIA ANDARI - A01109088
PDF
LEGALITAS TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERJANJIAN DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA
HERMANUS ORONG - A11109070
PDF
TANGGUNG JAWAB INSTRUKTUR CV.BINA MITRA KURSUS MENGEMUDI MOBIL PADA SAAT JAM BERLATIH TERJADI KECELAKAAN TERHADAP PESERTA KURSUS MENGEMUDI DI KOTA PONTIANAK
ADITYA FIRMAN SAPUTRA - A01108160
PDF
EFEKTIFITAS PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK KOTA
WAHYU PRIMA - A11107204
PDF
PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PESANGON OLEH PENGUSAHA KEPADA PEKERJA YANG TELAH MEMASUKI USIA PENSIUN PADA PT. KURNIA JAYA RAYA DI KABUPATEN KUBU RAYA
ANGGA SAPUTRA - A11107152
PDF
STUDI PEMBAJAKAN DI LAUT TERITORIAL SOMALIABERDASARKAN PASAL 101 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982
SHAFA ANGGIDININGRUM - A01109160
PDF
PENGGUNAAN DANA HIBAH GUBERNUR OLEH YAYASAN PELITA KASIH PONTIANAK KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK)
RURY APRILLA - A01109050
PDF
PERAN KEIMIGRASIAN DALAM MENCEGAH PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK LINTAS BATAS NEGARA DIWILAYAH KALIMANTAN BARAT DALAM KAITANNYA DENGAN PROTOKOL PALERMO DAN UNDANG- UNDANG NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
YUSUF - A11110186
PDF
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET
EDDI SETYAWAN - A11109171
PDF
PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TERHADAP PENGUSAHA DEPOT AIR MINUM YANG BELUM MENGIKUT SERTAKAN TENAGA KERJANYA DALAM PROGRAM JAMSOSTEK (STUDI KASUS DI KOTA PTK)
ANGGIE PUTRI KUSUMA DEWI - A01109005
PDF
PERANAN INTERNASIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY TERHADAP PEACE-BUILDING DUNIA INTERNASIONAL
OKTAVIANUS GERY ALTANDO - A01109071
PDF
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR ANTARA PEMBELI SEWA DENGAN DEALER PT.ASTRA MOTOR PONTIANAK
PRASETYO ADHI NUGROHO - A01109034
PDF
KENAKALAN REMAJA YANG MELAKUKAN BALAPAN LIAR DENGAN SEPEDA MOTOR DI KOTA PONTIANAK DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI
AGUNG TRIS STYO NUGROHO - A11109131
PDF
PENYELESAIAN ATAS PENCEMARAN LAUTAKIBAT MELEDAKNYA SUMUR MINYAK MONTARA MILIK PTT EXPLORATION AND PRODUCTION AUSTRALASIA (PTTEP AA) DI BLOK ATLAS BARAT LAUT TIMOR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
TRI MARYANTO - A01109102
PDF
PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERKAIT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011 PASAL 2 AYAT (2) HURUF C MENGENAI STATUS PENDIDIKAN PPNS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK
SADDAM MUSHAWWIR - A01109110
PDF
EFEKTIVITAS PASAL 32 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT (PELAYANAN PASIEN DIRUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT IV KALBAR)
JAIDI - A11107266
PDF
IMPLEMENTASI FUNGSI DAN KEWENANGAN SATUAN BRIMOB DALAM PENJAGAAN PERBATASAN ENTIKONG TERHADAP KEJAHATAN TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL
ANDRI NOVI RIYADI - A11109036
PDF
PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA PADA TAHUN 2008-2009 BERDASARKAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949
GUSTIAN ARDI SUDRAJAD - A01109067
PDF
HARMONISASI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DENGAN PERATURAN E-COMMERCE DALAM HAL INI UNCITRAL (UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONALTRADE LAW) MODEL LAW
MUHAMMAD IRWAN DJOHAN - A01107079
PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PEMESANAN SPANDUK DAN KAOS PADA CV. ABADI COLLECTION DI KOTA PONTIANAK
DORA CALORINA - A11106123
PDF
ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
APRIYANTI - A01109208
PDF
PELAKSANAAN PASAL 42 AYAT (2) HURUF D PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG JAMINAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PELABUHAN DWIKORA PONTIANAK
PAHRUDIN - A11108141
PDF
EKSISTENSI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18 TAHUN 2009, TENTANG LARASITA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
MUAMMAR HAFIZI - A11109128
PDF
EFEKTIFITAS REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA BERDASARKAN PASAL 54 U NDANG - UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PONTIANAK
DENDY CAHYA EKA SAPUTRA - A11109039
PDF
KEJAHATAN PENYELUNDUPAN GULA DI WILAYAH HUKUM POLRES SANGGAU DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI
SUDARMONO - A11109216
PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN PENGGARAP TANAH DI DESA PENTEK KECAMATAN SADANIANG KABUPATEN PONTIANAK
NATALINUS - A11109047
PDF
IMPLEMENTASI POLA PENGEMBANGAN USIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA INVESTOR DENGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LANDAK
YOHANES DENY - A11111121
PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS UNREPORTED DAN UNREGULATED FISHING DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT OLEH NELAYAN MALAYSIA DAN THAILAND
SAVITRIA DJOKO - A11109006
PDF
ANALISA YURIDIS SISTEM JAMINAN FIDUSIA PT PEGADAIAN (PERSERO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
DEWI SURYANI - A01106137
PDF
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMER 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK KENDARAAN YANG BEROPRASIONAL DI ATAS AIR DI KAL - BAR
OBBIE MAULANA - A11107366
PDF
FUNGSI OTOPSI TERHADAP PENEMUAN MAYAT SEBAGAI ILMU BANTU DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KABUPATEN SANGGAU
EDDY MARGANDA SIMAMORA - A01107006
PDF
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU
YUDI YULIZAR - A11109210
PDF
TANGGUNG JAWAB DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN SEPEDA MOTOR DENGAN PT. ADIRA FINANCE DI KABUPATEN KETAPANG
EWY FITRIANI - A01109107
PDF
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT DAYAK JANGKANG TANJUNG DESA SERAMBAI JAYA KECAMATAN MUKOK KABUPATEN SANGGAU
ESA PRIANUS - A01109156
PDF
KONSTITUSIONAL KOMPLAIN BAGI MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA
MOH KHOLIL - A01109080
PDF