PENERAPAN PASAL 45 AYAT (3) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK TERHADAP TEMPAT TAHANAN ANAK YANG DIBEDAKAN DENGAN TAHANAN ORANG DEWASA (STUDI KASUS DI POLRESTA PONTIANAK KOTA)

MELKY ANDRIE - A11111006

Abstract


Anak sebagai generasi muda dan penerus bangsa, dalam perjalanan hidupnya tidak serta merta sesuai dengan harapan orang tua. Banyaknya permasalahan dan bahkan kasus kejahatan di kehidupan masyarakat berkaitan dengan kenakalan anak membuat pemerintah Indonesia membuat suatu regulasi yang mengatur tentang Peradilan Anak, oleh karena itu peemrintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak sebagai acuan dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam criminal justice system, Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak diberikan kewenangan dalam melakukan upaya paksa yakni penahanan terhadap anak yang melakukan kejahatan. Dalam pelaksanaan penahanan yang diatur pada pasal 54 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat  tahanan orang dewasa, namun dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh penyidik terkadang tahanan anak dicampur dengan tahanan dewasa, sehingga hal tersebut menyalahi aturan dan dapat menimbulkan efek psikologi dan berpengaruh terhadap anak yang ditahan dirumah tahanan negara di kepolisian. Beberapa faktor penyebab tahanan anak dicampur dengan tahanan dewasa diantaranya tidak adanya fasilitas ruang tahanan kepolisian khusus bagi anak serta tidak adanya ruang khusus bagi anak di Rumah Tahanan Negara di Pontianak, serta akan menyulitkan proses penyidikan. Penahanan anak merupakan alternatif terakhir dalam upaya paksa penyidik terhadap proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu beberapa upaya yang dilakukan terhadap anak yang harus dipisahkan dengan tahanan dewasa, diantaranya yakni membuat ruang tahanan khusus bagi abak di rumah tahanan negara, menitipkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus anak serta melakukan penahanan rumah atau kota terhadap anak Pada era modern saat ini generasimudasebagaipeneruscitacitaperjuanganbangsadansumberinsanipembangunannasional,harusdiarahkanuntukmenjadikaderpeneruspejuanganbangsadanmanusiapembangunan.Seoranganakmerupakanbagiandariasetbangsapeneruscita-citaperjuanganbangsadansebagaisumberdayamanusia yang berkualitas, tangguh serta berjiwa luhur. Seorang anak juga merupakananugrahTuhan Yang MahaEsa, yang didalamdirinyamelekatharkatdanmartabatsebagaimanusiaseutuhnya. Untuk mempersiapkananakseperti yang diharapkanbukanlahmerupakanpersoalan yang mudah. Seringkalikitadengardanlihatkejahatan-kejahatansertapelangaran-pelanggaran yang dilakukanjustruolehmereka yang masihdikategorikansebagaianak.Padajamansekaranginianakanaksemakinbanyakterjerumuspadaperbuatan-perbuatan yang bukanhanyabersifatkenakalansaja, tapisudahpadatingkatkejahatan.Meningkatnyakejahatan yang di lakukanolehanakinitidakterlepasdarikondisimasyarakatsekitar yang masihjauhketinggalanbaikdarisegipendidikan, ekonom, maupun agama.   Sebagai  bagian dari masalah-masalah sosial yang ada, kenakalan anak-anak merupakan masalah yang serius karena akan mengancam kehidupan suatu bangsa. Penyakit sosial anak-anak dan remaja muncul sebagai akibat melemahnya pengertian dan kewaspadaan terhadap kebutuhan dan permasalahan usia anak itu sendiri. Sifat-sifat sulit diatur, berontak, merajuk, kumpul-kumpul, suka meniru, mulai jatuh cinta, hura-hura dan sebagainya, adalah rangkaian pola perilaku yang selalu muncul membayangi sisi  Dalam melaksanakan  pembinaan  dan  memberikan perlindungan  terhadap  anak,  diperlukan  dukungan,  baik  yang menyangkut  kelembagaan maupun  perangkat hukum  yang  lebih memadai, khsusunya mengenai penyelenggaraan  pengadilan  bagi anak, Pemerintah Indonesia dalam melindungi anak sebagai generasi muda telah memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namundisisi lain Seorang anak yang melakukan tindakan kejahatan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Perbuatan kejahatan dalam kategori kejahatan berat,perilakuanak yang beradadalamberita-berita di media massadantelevisi di Indonesia perilakuanakbanyak yang menjuruskepadatindakpidanakejahatan, sepertipemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahianantarpelajardanbahkan pembunuhan. Sehingga ancaman hukuman dari kejahatan yang lebih dari 5 tahun tersebut harus dilakukan penahanan oleh Penyidik pada tingkat penyidikan.   Pada tingkat Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota, Penyidik yang melakukan penahanan terhadap anak, ditempatkan didalam rumah tahanan negara di Polresta Pontianak Kota. Dalam hal penahanan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan harus berpedoman pada KUHAP. Namun untuk proses penyidikan terhadap anak, khususnya dalam hal penahanan anak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang  Pengadilan Anak,menyatakan bahwa :  (3)  Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.  Namun kenyataannya dalam pelaksanaan penahanan oleh Penyidik terhadap anak yang melakukan kejahatan, sering dilakukan penahahan dengan mencampurnya dengan tahanan orang dewasa. Hal tersebut jelas bertentangan dengan proses penyidikan khususnya dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Meskipun sesuai Pasal 20 KUHAP, dimanadalam melakukan penahananterhadap seseorang merupakan wewenang dari Penyidik.   Penempatan anak dalam tahanan bersama orang dewasa dapat membuat tekanan psikologis dan pengaruh jahat yang ada di dalam ruang tahanan dapat memberikan pengaruh bagi anak yang berbaur dan bergaul dengan orang dewasa. Pada akhirnya anak yang berada dalam lingkup tahanan orang dewasa,dapat berfikir dan bertindak secara labil dan berpola pikir seperti orang  dewasa.  Berdasarkanlatarbelakangpermasalahandiatas, makaPenelititertarikuntukmenelitidanmengungkapfaktasertamenuangkannyadalamsuatuSkripsidenganjudul:

PENERAPAN PASAL 45 AYAT (3) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK TERHADAP TEMPAT TAHANAN ANAK YANG DIBEDAKAN DENGAN TAHANAN ORANG DEWASA

 

Keyword : Penahanan Anak dan Rumah Tahanan Negara

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered By : Team Journal - Faculty of Law - Tanjungpura University 2013