STUDI PERBANDINGAN SISTEM PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DENGAN HUKUM ADAT YANG BERLAKU DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

SITI MASITHA DEWI - A01111079

Abstract


Perjanjian bagi hasil ini merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara Pemilik dengan petani Penggarap dipihak lain. Di mana Pemilik memberikan izin kepada Penggarap tanahnya, dengan perjanjian bahwa hasil dari tanah tersebut dibagi di antara mereka menurut imbangan yang telah disepakati. Alasan terjadinya perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah karena tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ia ingin memungut hasil dari tanahnya itu dengan mengadakan suatu perjanjian atau transaksi dengan pihak lain, agar orang tersebut mengerjakan atau mengusahakan tanahnya, dengan perjanjian bahwa yang diberi izin mengusahakan atau mengerjakan tanahnya harus membagi atau memberikan sebagian dari panennya kepada pemilik tanah.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 3 perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis. Kenyataannya pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara tertulis tidak dapat terlaksana secara keseluruhan di daerah Indonesia. Khususnya di daerah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hal tersebut tentunya memiliki perbedaan dan persamaan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Dilihat dari  sisi imbang perjanjian bagi hasil, untuk tanaman Padi imbangannya 60:40 dan untuk tanaman Sawit imbangannya 80:20. Ketentuan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya memiliki perasamaan maupun perbedaan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan wawancara sebagai data penunjang. Persamaan sistem perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dengan Hukum  adat yang berlaku di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya terletak pada imbangan pembayaran hasil tanah dan hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil. Sedangkan perbedaannya terletak pada bentuk perjanjian, tata cara atau prosedur pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan jangka waktu perjanjian. Kelebihan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah aturan dalam Undang-undang tersebut adil dalam pembagian bagi hasil serta melindungi hak dan kewajiban para pihak.

Kelebihan dari hukum adat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah tata cara pelaksanaan yang mudah sehingga aturan hukum adat lebih efektif dan melindungi hak serta kewajiban para pihak.

Kelebihan lainnya adalah imbangan pembayaran hasil tanah telah sesuai dengan aturan Undang-undang.  Kekurangan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah tata cara atau prosedur perjanjian bagi hasil yang berbelit membuat Undang-undang ini tidak efektif. Kekurangan dari hukum adat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah bentuk perjanjian yang tidak tertulis dan tidak adanya saksi dalam pembuatan perjanjian bagi hasil membuat kurangnya kekuatan hukum perjanjian tersebut.

 

Keyword: Perjanjian Bagi Hasil, Pemilik Tanah, Penggarap, Hukum Adat


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered By : Team Journal - Faculty of Law - Tanjungpura University 2013