PENERAPAN SANKSI DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS KETENTUAN MASUK KERJA BERDASARKAN PASAL 3 AYAT (11) PP NO 53 TAHUN 2010 DI KABUPATEN SANGGAU

SEPTIANA PURNELI - A11111038

Abstract


Dalam rangka untuk mencapai Tujuan nasional, sangatdi perlukanadanya Pegawai Negeri, khususnya Pegawai Negeri Sipil yang betul-betul dapat menempatkan dirinya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang akan selalu setia kepada Tujuan nasional. Tidaklah berlebihan jika untuk itu setiap Pegawai Negeri Sipil di tuntut untuk dapat menampilkan dirinya sebagai Aparatur Negara yang setia dan taat kepada pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas Pemerintah dan pembangunan.

Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan Tugasnya selain mengeban tugas sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat, juga memiliki kepentingan dirinya sendiri pada pekerjaan maka ada Pegawai Negeri Sipil yang di sebabkan adanya keinginan untuk melakukan pelanggaran atas ketentuanĀ  pada masuk kerja. Perbuatan tersebut oleh Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan mengenai teguran-teguran sesuai sanksi yang di berikan terhadap pelanggaran yang di lakukan tidak dapat di biarkan berlarut-larut.Hal ini karena dapat merusak citra Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. Maka bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati ketentuan jam kerja di jatuhi hukuman sesuai dengan pasal 3 ayat (11) PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penegakan sanksi hukuman terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati jam kerja dan masuk jam kerja tingkat kesadarannya kurang . dalam arti hukuman yang di berikan tidak sesuai dengan pasal 3 ayat (11) PP No 53 Tahun 2010.Hal ini di sebabkanolehfaktor-faktorpertimbangandalammenjatuhkanhukumantersebut.Adapunfaktor-faktorpertimbanganitusendiriatas :pertimbangandarisegikemanusian, pegawai yang bersangkutanberjanjitidakakanmengulangilagi, Pegawai yang bersangkutanberjanjicukup di andalkanataudibutuhkantenaganya.selainfaktor-faktorpertimbangan, terdapatjugakendala-kendaladalampenerapan PP No 53 Tahun 2010.Salah satu kendalanya adalah kurang di dukukung oleh sarana, yaitu kurang adanya tenaga profesional yang menguasai dan benar-benar mampu menerapkan PP No 53 Tahun 2010 baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap Pegawai yang melanggar ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Keyword : Penerapan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentangPNS

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered By : Team Journal - Faculty of Law - Tanjungpura University 2013