PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENCURIAN LISTRIK OLEH PELANGGAN YANG MENCATUT PHASA NOL PT. PLN (PERSERO) SUNGAI PINYUH BERDASARKAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1985 DI DESA PARIT KURUS KABUPATEN PONTIANAK

DIMAS HENDRA SAPUTRA - A01108142

Abstract


PT. PLN (Persero) Ranting Mempawah, diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara Menjadi Perusahan Perseroan (Persero).

Perbuatan hukum PT. PLN (Persero) Ranting Mempawah mengadakan pemasangan instalasi listrik dengan masyarakat yang merupakan perwujudan pelayanan PT. PLN (Persero), pelaksanaannya dilakukan oleh petugas lapangan serta mengawasi instalasi listrik yang terpasang dipastikan aman dan memenuhi standard Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000), untuk mengantisipasi terjadinya kerugian baik Pelanggan maupun pihak PT. PLN (Persero) sendiri.

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi- tingginya enam puluh rupiah”. Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Phasa nol adalah suatu sakelar yang memutuskan instalasi tenaga dan membuka aliran pengapian listrik netral serta menghubungkan kumparan pengukur pemakaian listrik di meteran. Apabila phasa nol di cabut maka kumparan pengukur daya tidak berputar dan aliran listrik yang masuk tetap stabil.

Mengenai faktor penyebab pelanggan mencabut phasa nol meteran listrik PT. PLN (Persero) Ranting Mempawah di Desa Parit Kurus Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak adalah karena unsur kesengajaan, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu, untuk mengurangi biaya rekening listrik perbulannya dan menganggap biaya rekening listriknya terlalu mahal.

Selanjutnya, hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian listrik dengan pencatutan phasa nol di meteran listrik oleh Pihak PT. PLN (Persero) adalah tidak ada efek jera bagi pelaku dikarenakan sanksi yang diterapkan belum berjalam semaksimal mungkin bagi pelaku kejahatan pencuran listrik.

Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Ranting Mempawah terhadap adanya tindak pidana pencurian listrik dengan pencatutan phasa nol meteran listrik di rumah pelanggan adalah melakukan penyegelan meteran, pemutusan aliran listrik di rumah pelanggan secara tetap serta dikenakan denda.

 

Keyword : Pelanggan, Pencurian, Phasa nol

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered By : Team Journal - Faculty of Law - Tanjungpura University 2013