PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( BNNP KALBAR ) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KEJAHATAN NARKOTIKA MELALUI KERJASAMA REGIONAL ASEAN (ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS)

AGUNG PRIYADI - A11109027

Abstract


Indonesia adalah salah satu negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara disebut juga ASEAN (ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS). Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai badan khusus pencegahan dan pemberantasan narkotika memegang peranan yang sangat penting untuk merumuskan strategi, mempersiapkan sumber daya dan melakukan aksi pencegahan dan pemberantasa narkotika serta mencanangkan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat sebagai pintu keluar/masuk narkotika maupun sindikat narkotika internasional dengan wilayah Sarawak, Malaysia. Perpanjangan BNN di Provinsi Kalimantan Barat adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar) sebagaimana BNNP di provinsi-provinsi lain di Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tugas pokok adalah untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam melaksanakan perannya, BNNP Kalbar melakukan berbagai kegiatan dan kerjasama baik dengan instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah. Kerjasama yang dilakukan berupa kerjasama penegakan hukum dengan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar), kerjasama pencegahan dalam bentuk kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan kantor- kantor serta melakukan test urine secara mendadak namun terencana pada tempat-tempat tersebut.  Peran BNNP Kalbar didukung oleh beberapa faktor baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Faktor-faktor dari dalam antara lain bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Faktor yang dapat menjadi pendorong adalah bahwa penyidik yang dimiliki oleh BNNP Kalbar berasal dari para penyidik Polda Kalbar yang telah berpengalaman dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Adanya ( Memorandum of Understanding ) MoU yang dilakukan oleh BNNP Kalbar dengan berbagai instansi dan adanya payung hukum yaitu Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah (Perda) maupun peraturan yang lain. Sedangkan dari luar berupa dukungan perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat membantu BNNP Kalbar dalam melakukan sosialisasi dan penyidikan. Faktor penghambat dalam hal ini adalah di bidang sumber daya manusia dengan kurangnya jumlah personel bidang Pemberantasan (hanya terisi 10 (sepuluh) orang dari 44 (empat puluh empat) orang yang dibutuhkan dan kurangnya personel yang mengisi jabatan tingkat manajerial. Kemudian dengan baru terbentuknya BNNP Kalbar pada tahun 2010, sehingga sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum lengkap. Di antaranya yaitu belum adanya laboratorium pemeriksaan sendiri, alat-alat pelacakan dan alat teknologi informasi serta kendaraan operasional yang kurang mendukung mobilitas luar daerah. Sebagai kesimpulan, bahwa melalui perjanjian regional ASEAN BNNP Kalbar memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Kawasan ASEAN Bebas Narkotika pada tahun 2015 terutama di wilayah Kalimantan Barat. Narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba) dikenal luas oleh segenap lapisan masyarakat di seluruh dunia sejak berabad-abad tahun silam dengan istilah candu. Candu pertama kali dikenal oleh bangsa Sumeria (2000 SM) dengan sebutan “Hul Gill” yang artinya tumbuhan yang menggembirakan karena efek yang diberikan tumbuhan tersebut bisa melegakan rasa sakit dan memudahkan pengguna cepat terlelap. Candu pertama kali dikenalkan di Persia dan India oleh Alexander the Great pada 330 sebelum Masehi untuk jamuan makan dan relaksasi. Seorang Filsuf dan ahli medis Hipocrates, Plinius, Theophratus dan Dioscorides menggunakan candu sebagai bagian dari pengobatan, terutama pembedahan sebagai pereda rasa sakit (analgetik). Pada tahun 1680, Belanda mulai memopulerkan penggunaan pipa tembakau untuk menghisap candu. Penggunaan jarum suntik baru dikenalkan oleh Dr. Alexander Wood dari Edinburgh sehingga semakin memudahkan para pemadat menggunakan candu, bahkan tiga kali lebih cepat dari cara biasa.   Baru pada akhir abad ke-19, seorang ahli kimia mulai mengubah struktur molekul morfin dan mengubahnya menjadi obat yang tidak menyebabkan ketagihan, tepatnya pada tahun 1874, C.R. Wright menemukan sintesis heroin (putaw) yaitu dengan cara memanaskan morfin. Narkotika yang mengacu pada kelompok senyawa umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Dalam tulisan ini, narkotika akan dibatasi menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada Bab I Pasal 1 mengatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.  Narkotika digunakan dalam dunia kedokteran, contohnya kokain digunakan sebagai penekan rasa sakit di kulit, untuk anastesi (bius) khususnya pada pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, kodein digunakan sebagai analgesic lemah jadi biasanya digunakan sebagai anti batuk yang kuat, kemudian masih terdapat beberapa macam narkotika lain yang digunakan di dunia kedokteran antara lain morfin, heroin, methadone, epidrin dan amphetamine. Penyalahgunaan narkotika telah menjadi musuh bangsa - bangsa di dunia sejak puluhan tahun silam. Tidak terkecuali di Indonesia, seperti diwariskan dari generasi ke generasi. Jenis ragam serta variasinya pun berjalan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi baik teknologi sintesis maupun teknologi komunikasi dalam memperdagangkannya. Maka terjadilah perang terhadap penyalahgunaan narkotika yang semakin sengit, tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ketergantungan narkotika. Kejahatan narkotika sejajar dengan kejahatan luar biasa (extra ordinary) yang lain seperti korupsi dan terorisme. Jenis kejahatan luar biasa ini memerlukan tindakan pencegahan dan pemberantasan yang luar biasa juga. Indonesia pertama kali melembagakan penanggulangan narkotika sejak tahun 1971 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkotika, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan penakalan remaja, penanggulangan subversi dan pengawasan orang asing.  Narkotika dapat beredar luas di kalangan masyarakat Indonesia sebagai dampak dari era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, liberalisasi perdagangan dan kemajuaan industri pariwisata yang mendorong Indonesia dapat tumbuh kembang menjadi negara penghasil narkotika. Peredaran gelap narkotika ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun datang dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, laut maupun jalur udara. Kekonsistenan Indonesia dalam memerangi narkotika pada masa lalu sangat rendah dan pemerintah cenderung meng-underestimate bahaya narkotika sebagai permasalahan kecil, sehingga tidak siap menghadapi serangan narkotika setelah runtuhnya orde baru dan terjadinya krisis mata uang regional pada tahun 1997. Undang-undang Narkotika dan Psikotropika baru disahkan pada tahun yang sama yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. bSeiring berjalannya waktu, era keterbukaan dunia mendorong pula lalu lintas perdagangan narkotika yang tak terbendung lagi, sehingga negara-negara di dunia membentuk berbagai kerjasama baik internasional, regional maupun bilateral. Hal ini didorong oleh adanya kesadaran secara global terhadap masa depan bangsa yang dipikul oleh generasi muda. Generasi yang lemah dan sakit hanya akan menjadi beban dan menghambat proses pembangunan.nesi

ia, Thailand, Filipina danSingapura

Kata Kunci     : Peran  Badan  Narkotika


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered By : Team Journal - Faculty of Law - Tanjungpura University 2013