PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENAMBANG EMAS TANPA IZIN DI KECAMATAN BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU (UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2009)

YUNI MONIKA SITORUS - A01111180

Abstract


Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Penambang Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Belitang Hilir Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009” dipilih oleh penulis untuk dibahas karena penulis ingin mengetahui upaya hukum apa saja yang telah di lakukan oleh Kepolisian Resor Sekadau beserta Pemerintah Daerah setempat dalam menangani kasus pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau, hambatan yang dihadapi selama proses penegakan hukum, alasan tetap berlangsungnya kegiatan pertambangan emas tanpa izin serta solusi tepat yang harus diberikan kepada masyarakat penambang apabila kegiatan pertambangan harus dihentikan.

Pertambangan emas tanpa izin adalah suatu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam kegiatannya tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kegiatan ini telah berlangsung sekitar 50 tahun yang lalu dan terus berlangsung karena kegiatan pertambangan emas merupakan sumber mata pencaharian utama masyakat setempat.

Untuk melakukan kegiatan penambangan emas, telah diatur di dalam Undang Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Kemudian pada tahun 2010 pemerintah secara resmi memaparkan dua Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana Undang Undang Mineral dan Batubara tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan yang mengatur Rencana atas wilayah pertambangan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur,Bupati/Walikota serta DPR-RI  dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Tahun 1986, dikeluarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/201/M.PE/1986 Tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) yang mengatur bahwa wilayah pertambangan ditetapkan serta dilimpahkan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I tentang perizinan pertambangan rakyat baik untuk Bahan Galian Strategis dan Vital (golongan A dan B) . Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut makan provinsi Kalimantan Barat kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) yang menyatakan bahwa setiap izin usaha pertambangan rakyat bahan galian strategis dan Vital(Golongan A dan B) baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis Pada tahun 2013 hingga 2014 telah terjadi penurunan jumlah kasus pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sekadau, upaya penegakan hukum berupa penyebaran  pamflet dan baliho yang dipasang di Lokasi pertambangan emas tanpa izin, pemberian himbauan/teguran serta penyuluhan hukum dan lingkungan sudah secara intensif dilakukan oleh Kepolisian Resor Sekadau berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan Kabupaten Sekadau, Kepolisian Sektor Belitang Hilir serta Camat Belitang Hilir dilakukan dengan tujuan semakin bertambahnya jumlah masyarakat penambang emas tanpa izin serta demi penyelamatan lingkungan. Disamping itu razia serta operasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sekadau telah terlaksana namun seringkali terkendala oleh kebocoran razia yang akan dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resor Sekadau serta masih terdapatnya toleransi dari aparat Kepolisian kepada masyarakat penambang emas tanpa izin sehingga banyak kasus yang berhenti di tingkat penyidikan.

Pemerintah Daerah sudah selayaknya memberikan perhatian secara khusus kepada para masyarakat penambang emas tanpa izin, apabila izin pertambangan rakyat tidak bisa diperoleh masyarakat penambang emas tanpa izin karena belum dikeluarkannya Wilayah Pertambangan untuk Kabupaten Sekadau oleh Menteri Pertambangan, Pemerintah Daerah harus siap untuk memberikan pelatihan serta membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk menggantikan pekerjaan uatama masyarakat setempat sebagai penambang emas demi mencegah meningkatnya angka pengangguran serta kemiskinan.

 

Keyword : Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Penambang Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Belitang Hilir Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, Izin Pertambangan Rakyat.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered By : Team Journal - Faculty of Law - Tanjungpura University 2013