PERANCANGAN KANTOR GUBERNUR PROVINSI KAPUAS RAYA

Muhammad Aji Ridha Santosa

Abstract


Jauhnya rentang kendali pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat menyebabkan tidak meratanya pembangunan. Pemekaran Provinsi baru Kapuas Raya menjadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, yang mencakup Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, Sanggau serta Sintang sebagai ibukotanya. Pemerintah Kabupaten Sintang telah menyediakan lokasi yang akan digunakan untuk perancangan Kantor Gubernur Kapuas Raya yang berada di Jalan Sintang-Putussibau, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang. Tahapan dalam perancangan Kantor Gubernur Kapuas Raya menggunakan studi contoh kasus dan wawancara staf pegawai Kantor Gubernur. Perancangan ini bertujuan untuk memfasilitasi fungsi baik fungsi utama sebagai pusat pemerintahan maupun fungsi publik. Kedua fungsi tersebut menghasilkan lima massa perancangan. Perancangan Kantor Gubernur Kapuas Raya menerapkan pendekatan rancangan neo vernakular dari bangunan Rumah Panjang adat Dayak dengan konsep bangunan yang terbuka dan transparan. Aplikasi konsep dalam perancangan berupa penggunaan atap pelana dan miring, penonjolan kolom-kolom yang menyerupai kaki panggung dan bentuk massa yang memanjang, ruang yang luas untuk menunjukkan transparansi serta bagian entrance yang minim dinding untuk memberikan kesan bangunan yang terbuka dan menerima.

 

Kata kunci: Kantor Gubernur, Kapuas Raya, Neo Vernakular


Full Text:

PDF PDF

References


Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. Administrasi dan Manajemen Umum. Ghalia Indonesia. Jakarta

Ching, Fancis D. K. 2007. Arsitektur: Bentuk, Ruang dan Tatanan. Erlangga. Jakarta

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2014. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 40/DPD RI/III/2013-2014 Tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta

Mediastika, C. E. 2005. Akustika Bangunan:Prinsip-prinsip dan Penerapannya di Indonesia.Erlangga. Jakarta

Neufert, Ernst. 1996. Data Arsitek Jilid 1. Erlangga. Jakarta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta

Satwiko, Prasasto. 2009. Fisika Bangunan. Andi. Yogyakarta

Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2036. Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Sintang

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 2016. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak

Rahmiati, Desti; Bambang Setioko; Gagoek Hardiman. 2012. Kantor Gubernur Sumatera Selatan. IMAJI Vol 1 (II). Hlm. 331- 340. Semarang




DOI: http://dx.doi.org/10.26418/jmars.v8i1.39874

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Editorial Office/Publisher Address:
Department of Architecture, Faculty of Engineering, Universitas Tanjungpura Pontianak, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia. 

Email: jmars@untan.ac.id