Implementasi Program Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika MelaluiI Jalur Perbatasan Negara Republik Indonesia Di Kalimantan Barat

Bhayu Kuncoro

Abstract


Abstract

This research entitled The Implentation of the Narcotics Dark Circulation Eradication Program Through the Republic of Indonesias Border Line in West Kalimantan analyzed based on the theory put forward by Merilee S. Grindle. This research is a type of descriptive research with a qualitative approach. The type of data in this study is primary data obtained from interviews with informants and secondary data obtained from various official documents related to research.

The implementation of the Narcotics Dark Circulatioan Eradication Prgoram through the Republic of Indonesias Border Line in West Kalimantan has not been able to run optimally due to several factors, namely: 1. The esistence of interests that influence the parties affected by the program, 2. The strategy of the disadvantaged actors especially those involved in narcotics illicit traffincking, 3. Limited resources, 4. Top-down decision making locations.

Based on these problems, the author can make suggestions, namely: 1. There needs to be a support program in the form of a border surveillance program, 2. Increasing the capacity of program implementors both in quality and quantity, 3. Focusing on eradication programs and other support programs in border areas.

Key words : The Implementation Policy, Narcotics Eradication.


Full Text:

PDF

References


Referensi

Buku-buku:

Arikunto, S. (1993). Prosedur Penelitian—Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Aneka Cipta.

Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi 1, Cetakan ke-1 bulan April. Jakarta: Prenada Media Group.

Cangara, H. (2002). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Damsar. (2010). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana.

Effendi, O.,U. (1999). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hadi, S. (2004). Metodologi Research. Yogyakarta: Andi.

Kurniawati, H. D. (2018). Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Demokratis, Akuntabel dan Berkelanjutan. Yogyakarta: LIPI.

Miles, M.B dan A. Michael H. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Alih Bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.

Moleong J. L. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Cetakan ke Dua Puluh Delapan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mukoram, Z. (2016). Komunikasi Politik. Bandung: Pustaka Setia.

Nawawi, I. (2009). Public Policy: Analisis, Srategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: Penerbit PMN.

Nawawi, H. (1991). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nazir, M. (2011). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subejo dan Supriyanto. (2004). Harmonisasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan Pembangunan Berkelanjutan. Buletin Ekstensia, Pusat Penyuluhan. Pertanian Deptan RI Vol 19 Tahun XI/2004.

Sukmadinata, N. S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rudy. (2009). Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia. Bandar Lampung: Indepth Publishing.

Tabroni, R. (2014). Marketing Politik Media dan Pencitraan di Era Multipartai. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wahab, S.,A. (2000). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.

Wardhani, A. M dan Haryadi, Em. (2004). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan. Oleh: Gugus Tugas II Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: TKP3 KPK, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Wijaya, E. J. (2004). Memahami Sosisologi. Bandung: Armico.

Publikasi dan Internet:

Gileko, Petrus., Agung Suprojo dan Asih Widi Lestari. ( 2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fisip, Universitas Tribhuana Tunggadewi, Malang. https://144163-ID-strategi-komisi-pemilihan-umum-upaya. pdf-adobe acrobat reader DC. Diakses di Pontianak, Tanggal 28 Agustus 2019.

Kuncoro, Wahyu Muhammad. (2018). Media Sosial, Trust dan Partisipasi Politik Pada Pemula. Program Doktor, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 50-68. https://142747-ID-media-sosial-trust-partisipasi-politik-di-k. pdf-adobe acrobat reader DC. Diakses di Pontianak, Tanggal 15 Juli 2019.

Morisson. (2014). Media Sosial dan Partisipasi Sosial di Kalangan Generasi Muda. Program Doktoral, Universitas Sains, Malaysia. https://193759-ID-media-sosial-dan-partisipasi-sosial. pdf-adobe acrobat reader DC. Diakses di Pontianak, Tanggal 10 Agustus 2019.

Sugino., A.B Tangdililing., Gusti S. ( 2015). Faktor Internal Pelaksanaan Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pada Tahun 2014 di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Program Studi Ilmu Politik, Magister Ilmu Sosial, Universitas Tanjungpura, Pontianak. Jurnal Tesis PMIS-Untan-Fisip-2015. http:// 190706-ID-faktor-internal-pelaksanaan-partisipasi. pdf-adobe acrobat reader DC. Diakses di Pontianak, Tanggal 27 Juni 2019.

Dokumentasi dan Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.




DOI: http://dx.doi.org/10.26418/jpasdev.v1i1.41505

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.