Vol 3, No 1 (2020)

E-Jurnal Fatwa Hukum

Table of Contents

Articles

ANALISIS PSIKOKRIMINOLOGI PELAKU KEKERASAN, PENGANIAYAAN DAN PENELANTARAN HEWAN DI KOTA PONTIANAK
PUTRI NOVITA SARI NIM. A1011161019
PDF PDF
TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI HAK WARIS ANAK SUMBANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DEBBIE CHINTYA DEVI NIM. A1011151210
PDF PDF
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OLEH MASYARAKAT DESA KAPUR KECAMATAN SUNGAI RAYA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
FINA YULIANA NIM. A1012151107
PDF PDF
WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIANPINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI JASA BHINNEKA KARYA BANK KALBAR DI KOTA PONTIANAK
SALSABILA SITEPU NIM. A1011151242
PDF PDF
SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMPERNIAGAKAN SATWA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DI KALIMANTAN BARAT
LISA THERESIA NIM. A1011141129
PDF PDF
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI BERSAUDARA KOTA PONTIANAK
NURUL FEBRIANTI NIM. A1012151071
PDF PDF
WANPRESTASI PENGGUNA JASA PADA PENGUSAHA DESAIN GRAFIS ADITYA DALAM PERJANJIAN JASA TERTENTU DI PARIT TOKAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
INDAH PERMATASARI NIM. A1011141100
PDF PDF
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) HURUF (C) KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN (STUDI DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA)
YUDI NUR HIDAYAT NIM. A1012151204
PDF PDF
EFEKTIVITAS PASAL 11 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN AIR MINUM TERKAIT TERA BERKALA METERAN AIR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN
JERRY SURYANTO NIM. A1012131034
PDF PDF
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEBERADAAN USAHA AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA PONTIANAK
KARINDA PUSPITA SARI NIM. A1012161097
PDF PDF
PELAKSANAAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 DALAM KAITANNYA DENGAN PENYEDIAAN AKOMODASI HOTEL DI KOTA PONTIANAK
INDAH NURJELITA PERMATASARI NIM. A1011151032
PDF PDF
PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA
MOCHAMMAD APRIANSYAH SARAGIH NIM. A1012151040
PDF PDF
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TAKSI CV ARJUNA PADA PENGGUNA JASA ATAS KEHILANGAN BARANG KIRIMAN SANGGAU – PONTIANAK
ANDI DARMA WIJAYA NIM. A1011131196
PDF PDF
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 12 AYAT (1) PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190 / PMK. 02 / 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DONI HARDIANTO NIM. A1012151061
PDF PDF
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERHADAP UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
IMAM SUPINGI NIM. A1012161121
PDF PDF
PELAKSANAAN PERKAWINAN PASANGAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT MADURA DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK
ABDUL AZIS NIM. A1012161054
PDF PDF
PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA DI KOTA PONTIANAK
HAFILA HAJARANI GEA NIM. A1011161031
PDF PDF
IMPLEMENTASI PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENGINAPAN DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA YANG MENYEDIAKAN BANGUNAN MILIKNYA SEBAGAI TEMPAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN MESUM, CABUL DALAM RUANGAN TERTUTUP OLEH PASANGAN YANG TIDAK SAH
BAYU SETYO NUGROHO NIM. A1012131064
PDF PDF
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGATURAN TANAH NEGARA DALAM UPAYA MENCEGAH SENGKETA PERTANAHAN (STUDI PEMERINTAH DESA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA)
DESTI ANGGRAINI NIM. A1011151034
PDF PDF
KEWAJIBAN PEMBELI DALAM MEMBAYAR SISA HARGA SAPI PADA PENJUAL DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
HARI SETIAWAN NIM. A1011141149
PDF PDF
ANALISIS KEBERADAAN GO-JEK BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN
KRISTYADI PUTRA WICAKSANA NIM. A11110056
PDF PDF
PENERAPAN PASAL 7 AYAT (2) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS (STUDI PEREMPATAN MAPOLDA KALIMANTAN BARAT)
IVAN PRATAMA PUTRA NIM. A1012161023
PDF PDF
PELAKSANAAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN RODA DUA BARU WILAYAH PONTIANAK
BENNY MARWANDY ZULKIFLI NIM. A1012161021
PDF PDF
PELAKSANAAN PENGAWASAN USAHA E-COMMERCE BERDASARKAN PASAL 100 AYAT (3) HURUF (E) JO PASAL 65 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pelaku Usaha E-Commerce Di Kota Pontianak)
ROCHANI SETIAWAN NIM. A1012161005
PDF PDF
IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG, RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG USAHA PARIWISATA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEBERADAAN KAFE/WARUNG KOPI (Studi Kafe/Warung Kopi Jalan Sepakat II dan Reformasi Kecamatan Pontianak Tenggara)
RYANDHIKA SAPUTRA NIM. A1012161003
PDF PDF
ANALISA TERHADAP KREDIT MACET PADA UNIT USAHA TOKO KOPERASI PEGAWAI NEGERI UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
URAY NADIYA HERNIDIANTI NIM. A1011161103
PDF PDF
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
SURI MAGHFIRANINGSIH NIM. A1011161089
PDF PDF
PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PONTIANAK TENTANG JUAL BELI RAMBUT ASLI MANUSIA UNTUK HAIR EXTENSION
THAHIRA NIM. A1011161051
PDF PDF
PENDAPAT ULAMA TENTANG FENOMENA GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN’S BATTLE GROUND’S (PUBG) MENURUT HUKUM ISLAM DI KOTA PONTIANAK
REVANGGA PRASTIYO NIM. A1011151226
PDF PDF
STUDI PERBANDINGAN KEABSAHAN PERKAWINAN WANITA HAMIL MENURUT MAZHAB IMAM MALIKI DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
JEFFRI PRAYOGO NIM. A1011151188
PDF PDF
WANPRESTASI PEMBELI TERHADAP PEMILIK TOKO REZI ACC DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG ACCESSORIES DI KOTA PONTIANAK
AUWGITA MAWAR AFIESYAH NIM. A1011151236
PDF PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUT SOURCING PADA SEKTOR KETENAGAKERJAAN BONGKAR MUAT DI KOTA PONTIANAK (STUDI DI PELABUHAN BONGKAR MUAT)
M. THESAR ADYAKSA NIM. A1012161176
PDF PDF
WANPRESTASI PENGGARAP KEBUN LANGSAT MILIK WARGA DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL BUAH LANGSAT DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
I KADEK JERRY WIRA DARMA WAHYUDI NIM. A1012151219
PDF PDF
PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS YANG TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
RISKY REGIANDRA KURNIA NIM. A1011151228
PDF PDF
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI DI KOTA PONTIANAK)
ADE RIRIN MARYANI NIM. A1011161186
PDF PDF
EFEKTIVITAS PASAL 23 HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEPEMILIKAN KEWARGANEGARAAN GANDA MASYARAKAT PERBATASAN KALIMANTAN BARAT DENGAN SARAWAK (STUDI KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG)
RORO YUNIRES SAHARENA HUTAGAOL NIM. A1011161273
PDF PDF
PENERAPAN KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
VINCENT EDWARD NIM. A1012151032
PDF PDF
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE PADA TINGKAT PENYIDIKAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
DEVY WAHYUNI NIM. A1011161272
PDF PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH HAK MILIK ANTARA PEMILIK DAN PENYEWA DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK
ARI KURNIAWAN NIM. A1012161006
PDF PDF
PENEGAKAN HUKUM PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI
ANRIE YULIYANTO NIM. A1012161030
PDF PDF
KEWAJIBAN PEMELIHARA DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN PEMILIK SARANG BURUNG WALET DI DESA BAKAU BESAR LAUT KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH
MAXIMUS ERIC SINAGA NIM. A1012151214
PDF PDF
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA PENGANGKUTAN SUNGAI (STUDI KM. ULFA TRAYEK RASAUJAYA – TELUK BATANG)
ABDUL RAJAK NIM. A1011141228
PDF PDF
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PAJAK PRATAMA DI KOTA PONTIANAK
ACHMAD AKWAN NIM. A1012151062
PDF PDF
GUGATAN CERAI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU TAHUN 2018 DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK
RAHMAT IQBAL NIM. A1012151018
PDF PDF
PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN TAMBAK MASYARAKAT DESA DABONG KECAMATAN KUBU KABUPATEN KABURAYA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2017, TENTANG PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN
ACHMAD FADILLAH NIM. A1012151194
PDF PDF
PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS MENGENAI UKURAN DEWASA ANTARA BURGERLIJK WETBOEK DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH
IPUNG WIDIANA DJASMAN NIM. A1011161244
PDF PDF
STUDI KOMPARATIF PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA SISTEM KONVENSIONAL DENGAN SISTEM E-KATALOG DI TINJAU DARI PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
SYARAH ELFINA NIM. A1011151114
PDF PDF
ANALISIS PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
NOFI IRAWAN NIM. A1012161113
PDF PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI PADA PT. UNICOCO INDUSTRIES INDONESIA DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT
AGUNG PRAWIRA NEGARA NIM. A1011131122
PDF PDF
WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK ANTARA PENGUSAHA TOKO 998 DENGAN PIHAK PEMBELI DI KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS
KIKI SILVIANA NIM. A1011151208
PDF PDF
FAKTOR-FAKTOR HAKIM MEMBERIKAN SANKSI PIDANA BUKAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DI PEGDAILAN NEGERI PONTIANAK
NATUS NIM. A1011161145
PDF PDF
PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM KOTA OLEH PEMILIK ERANDO’S CAFÉ PADA PEKERJA BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO.579 /DISNAKERTRANS/2018 DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK
AHMAD SALIM NIM. A1011151104
PDF PDF
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI BUMIPUTERA OLEH TERTANGGUNG DI KOTA PONTIANAK
WINDI WAHYU ASTUTI NIM. A1012161017
PDF PDF
TANGGUNG JAWAB KONSUMEN MENYAMPAIKAN INFORMASI PEMBATALAN PESANAN TAXI ANUGRAH (STUDI KASUS PADA RUTE PONTIANAK-SANGGAU )
MULIADI NIM. A1012161156
PDF PDF
TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA JASA PELATIHAN KURSUS MENGEMUDI DI KOTA PONTIANAK
AGUNG SUSANTO NIM. A1012161194
PDF PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELIAN COMPAC DISK (CD) MELALUI LAPAK MUSIC ONLINE DI KOTA PONTIANAK
CARDISTA FIZELLA NIM. A1012161093
PDF PDF
TANGGUNG JAWAB DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERHADAP PERDAGANGAN HELM TANPA LABEL STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KOTA PONTIANAK
NURDIAN NASUTION NIM. A1011161094
PDF PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM ANTARA ANGGOTA KOPERASI DENGAN PIHAK KOPERASI SERBA USAHA AMANAH KECAMATAN PONTIANK TENGGARA KOTA PONTIANAK
HERDIAJIANSYAH NIM. A1012151225
PDF PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI JAJANAN YANG KURANG HIGIENIS DI KOTA PONTIANAK
IRENNIZA DEVIANTIKA NIM. A1012161253
PDF PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA NOTARIS DI KABUPATEN KUBU RAYA
JERI SETIAWAN NIM. A1012161084
PDF PDF
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN SUNGAI (ASDP) TERHADAP KENDARAAN PENUMPANG STUDI PADA KAPAL FERRY PENYEBERANGAN KOTA PONTIANAK-SIANTAN
MUSHADI NIM. A1012161042
PDF PDF
TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK BUAH KAPAL (ABK) YANG LALAI DALAM MENGATUR MUATAN ATAU BARANG
MUSTINAH NIM. A1012161065
PDF PDF
PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWA ANTARA PT PELAYARAN BINTANG ARWANA KAPUAS ARMADA DENGAN PEMILIK TONGKANG LABROY 168 DI KOTA PONTIANAK
SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU NIM. A1012161181
PDF PDF
IMPLEMENTASI ATAS PENETAPAN NILAI PASAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANAN (BPHTB) YANG DITETAPKAN OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 55 AYAT (2) HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2010
ADE SIDIK PERMANA NIM. A1012161193
PDF PDF
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KREDIT KOPERASI SIMPAN PINJAM CU. PANCUR KASIH DENGAN DEBITUR DI KOTA PONTIANAK
SUGENG BURNEANTO NIM. A1012161070
PDF PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG BELUM MENDAPATKAN BPKB DARI PELAKU USAHA DI KOTA PONTIANAK
SUGIONO NIM. A1012161195
PDF PDF
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK EMBOSSING DAN PENGECETAN HURUF DAN ANGKA TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) TIM POKJA POLDA KALBAR DENGAN PIHAK KETIGA
FELISITAS YENI NIM. A1012161162
PDF PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI MADU PALSU DI KOTA PONTIANAK
ZURAIDAH NIM. A1012161008
PDF PDF
PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM MENYELESAIKAN PERSELINGKUHAN (BELANYI KEPANGAN/DUSA BASA) PADA MASYARAKAT DAYAK DE’SA DI DESA EMPACI KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG
TITIK TRIMURNI NIM. A1011161293
PDF PDF
PROBLEMA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH
GUNAWAN NIM. A1012151076
PDF PDF
Penyelesaian Pembayaran Terutang Dalam Jual – Beli ( Studi Di Rumah Makan Kapulage - Pontianak )
JEFFI AKBAR RINDA NIM. A1012161010
PDF PDF
TANGGUNG JAWAB KONSUMEN ATAS PEMBATALAN PESANAN GOFOOD PADA OJEK ONLINE DI KOTA PONTIANAK
DEA RIZKI DERINTAMA NIM. A1012161224
PDF PDF
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KARANGTARUNADALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 3 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT (STUDI DI DESA MIAU MERAH KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU)
MEGA ESTIANA NIM. A1011151015
PDF PDF
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI DESA TANJUNG PAOH KECAMATAN PINOH UTARA KABUPATEN MELAWI
DONI HARISENA NIM. A1011131221
PDF PDF
WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SAPTA USAHA MULIA SMAN 1 SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA
YOGA PRASETIA RAMADHANI NIM. A1011151035
PDF PDF
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENERIMA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG KEDUA KALI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 PK/PID/2016 TENTANG PENGGUNAAN SURAT PALSU)
RIA AFRIANI NIM. A1011151111
PDF PDF
KEWAJIBAN PASIEN MEMBAYAR BIAYA PERSALINAN PADA PIHAK KLINIK PRAKTEK MANDIRI PUSPAWATI DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
ROID KAMIL NIM. A1011151192
PDF PDF
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON GANTI KELAMIN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR.87/Pdt P/2016/Pn Skt)
NEWIN OKTA MARULITUA NIM. A1011151149
PDF PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS KONTEN YANG DI-UPLOAD MELALUI YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
KAISAR DZAKY NIM. A1011131257
PDF PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KARET ANTARA PENJUAL DENGAN PEMBELI DI DESA TANJUNG KERACUT DUSUN SELUMAR KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS
EKO PRABOWO NIM. A1012151014
PDF PDF
TANGGUNG JAWAB KERUGIAN PADA PENYERTAAN MODAL USAHA PATUNGAN BERBENTUK COMANDITER VENOTSCHAP (CV)
MUHAMMAD AZHAR NIM. A1011151121
PDF PDF
PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 55 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA TERENTANG HILIR KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBURAYA
BOMAWICAKSONO NIM. A1011151044
PDF PDF
PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PENGGUNA GLOBAL POSITIONING SYSTEM PENGEMUDI OJEK ONLINE SAAT BERKENDARA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PONTIANAK
ARIF KURNIAWAN NIM. A1011151175
PDF PDF
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI PINGGIR JALAN SUNGAI RAYA DALAM KABUPATEN KUBU RAYA
FARAHADAYUNE NAHARANI POETRY NIM. A1012161034
PDF PDF
TANGGUNG JAWAB KAPAL PENUMPANG KM. SABUK 88 ATAS KESELAMATAN PENUMPANG TRAYEK PONTIANAK NATUNA
MARBU NIM. A1012161243
PDF PDF
MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PERCERAIANDI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
CHRISTINE REDHAWANI NIM. A1011151207
PDF PDF
TANGGUNG JAWAB PIHAK PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) Tbk PADA PELANGGAN TERKAIT GANGGUAN JARINGAN INTERNET DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN INDIHOME DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK
PUTRI PUSPITA SARI NIM. A1011161161
PDF PDF
TANGGUNG JAWAB PENJUAL BESI TUA TERHADAP PEMBELI DI KOTA PONTIANAK
SELVI ARIESTA NIM. A1012161069
PDF PDF
ANIMO MASYARAKAT PONTIANAK KOTA TERHADAP PENJUALAN BARANG REJECT DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
RIZQA MAULIDA NIM. A1012161135
PDF PDF
PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL BERPOTENSI EKONOMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KECAMATAN TAYAN HILIR
EVI NOVIANTI NIM. A1012161125
PDF PDF
IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH TERKAIT DENGAN PERMOHONAN PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA STUDY PTPN XIII DI KABUPATEN LANDAK
SUNI NIM. A1012161191
PDF PDF
EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI DI KOTA PONTIANAK
VIRA RENITA NIM. A1012161039
PDF PDF
ANALISIS KONTRAK BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DENGAN CV PASIR KAPUAS UTAMA
MIFTAHUL FIRLI NIM. A1012161249
PDF PDF
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KOPERASI DALAM MENGEMBALIKAN UANG PINJAMAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM WANITA KENANGA KOTA PONTIANAK
NOVARILA SUKMASATI NIM. A1011161170
PDF PDF
WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA HALAMAN ALFAMART DI TANJUNG RAYA II KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
GITA PUTRI ANANDA NIM. A1012141209
PDF PDF
CHANGE FOR LOSS OF PT. PRIMA LAKSANA MANDIRI BY PT. AXA INDONESIA INSURANCE (Case Study of Decision Number 535 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Sel)
PUTRI WAHYURIANI NIM. A1012141213
PDF PDF
HAMBATAN EKSEKUSI SENGKETA LAHAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP PERKARA NOMOR 29/Pdt.G.2015/PN.PTK
FIRZA WAHYUDI NIM. A1012151049
PDF PDF
KEBIJAKAKAN NON PENAL PIHAK SEKOLAH TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR SMA DI KUBU RAYA
NURYAHDI NIM. A1011141012
PDF PDF
EKSISTENSI ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ANTARA PELAKU USAHA MEBEL DENGAN PEMESAN (STUDI PADA PELAKU USAHA MEBEL DI KABUPATEN MELAWI)
INDRIYANI SILVI NIM. A1011161258
PDF PDF
TANGGUNG JAWABSOPIR TRUK PADA PENGUSAHA PD CAP OBOR ATAS KEHILANGAN BARANG ANGKUTAN RUTE PONTIANAK-SINTANG
NURMALA DEWI NIM. A1011151165
PDF PDF
PROTEKSI HUKUM PADA TARI PENDET DALAM DOMAIN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (FOLKLORE) DITINJAU PADA PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
BEISCA AZZAHRA SIREGAR NIM. A1011161026
PDF PDF
KAJIAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI SYARAT UNTUK MENGUSUNG CALON PRESIDEN
DESTY MIFTHARY NIM. A1011151079
PDF PDF
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KERUSUHAN MASSA PASCA PILPRES 2019 DI KOTA PONTIANAK
MUHAMMAD BASYIR NIM. A1011151171
PDF PDF
KEWAJIBAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG MEMBUKA TOKO DIRUMAH UNTUK MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT DI KOTA PONTIANAK
SEKAR SUCI KINANTI NIM. A1011151227
PDF PDF
STUDI KOMPARATIF TENTANG ABORSI ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009
SILVIA STEPVANI MONIKA NIM. A1011151097
PDF PDF
PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAZHIR UNTUK MENGURUS DAN MENGAWASI KEKAYAAN WAKAF DI DESA TEMPURUKAN KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG
TIFANNY MELINDA NIM. A1011151050
PDF PDF
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN PASAL 77 KUHAP (STUDI KASUS: SETYA NOVANTO)
YOSEF PARLINDUNGAN TAMBUNAN NIM. A1011151129
PDF PDF
PENERAPAN SISTEM PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
EMERENSIANA DARLINA NIM. A1012161110
PDF PDF
STUDI KOMPARATIF KETENTUAN BATAS USIA KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT
INDAH SUCI LESTARI NASUTION NIM. A1012131263
PDF PDF
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA PONTIANAK
RAINHART ALL ROUND ANUGERAH GINTING NIM. A1012141231
PDF PDF
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH NEGARA (Studi Putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.SBS)
RISWANDA NIM. A1011131323
PDF PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS BANCASSURANCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
YOSUA GIAN LEBRIK YESAYAS NIM. A1012151184
PDF PDF
WANPRESTASI PEMESAN DALAM PEMBAYARAN PEMBUATAN PLANG NAMA PADA PENGUSASHA CV. SUKSES SOLUTION DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK
SYARIF HAMID NIM. A1011131322
PDF PDF
IMPLEMENTASI PASAL 15 AYAT (2) HURUF A PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN (STUDI KECAMATAN KEMBAYAN, KABUPATEN SANGGAU)
TENGKU SATYA PRATAMA PUTRA NIM. A1011151074
PDF PDF
PELAKSANAAN EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PARATE EKSEKUSI DI BANK KALBAR PONTIANAK.
PUTRI RAHMA BIDASARI NIM. A1011151038
PDF PDF
PELAKSANAAN PENUTUPAN ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL DI KOTA PONTIANAK BEDASARKAN UNDANGUNDANGNOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN.
HERI KURNIAWAN NIM. A1011151148
PDF PDF
IMPLEMENTASI PASAL 15 AYAT (2) HURUF A PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN (STUDI KECAMATAN KEMBAYAN, KABUPATEN SANGGAU)
OCTARIA FRANSISKA NIM. A1011161248
PDF PDF
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN ANTARA KONTRAKTOR CV. USAHA BERSAMA DENGAN PEMILIK TOKO BANGUNAN SAHABAT SETIA DIKOTA PONTIANAK
RIZKY MULA PUTRA NIM. A1011141225
PDF PDF
KEWAJIBAN PEDAGANG TERHADAP INDOMARET DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA HALAMAN DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK
SAIFULLAH FADLI MUHARRAM HABIE NIM. A1012151034
PDF PDF
PELAKSANAAN AMAR PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBERIAN NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 969/PDT.G/2012/PA.PTK)
RIZKA DESVITA NIM. A1012151039
PDF PDF
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN YANG TIDAK MEMPERPANJANG ATAU MEMPERBARUHINYA DI JALAN PALAPA KOTA PONTIANAK
ALRIDHO KARFIANSYAH NIM. A1011151042
PDF PDF
EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA PONTIANAK.
MAGDALENA VATICA NIM. A1011151154
PDF PDF
PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA JASA LAYANAN TRANSPORTASI BUS DAMRI TUJUAN PONTIANAK-SINTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
ASRIATI NABILA SIMATUPANG NIM. A1011131317
PDF PDF
PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DI KABUPATEN SINTANG
DEBORA NOVITA TAMBUNAN NIM. A1012151191
PDF PDF
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TANAHANTARA KEDUA BELAH PIHAK YANG BERBATASAN DI DESA SENYABANG KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU
NINDIA NOLA NIM. A1012151232
PDF PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARATINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIANDI BENGKAYANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 65/PID.B/2017/PN BEK)
YONATAN NIM. A1011161113
PDF PDF
PENERAPAN PASAL 82 AYAT 1 HURUF D UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM SERADILAN PIDANA ANAK BERKAITAN DENGAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RAHMAD DEVA SUKMANA NIM. A1011131320
PDF PDF
DAMPAK EKONOMI ATAS PELARANGAN PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN TERHADAP PETANI DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA
BUDI WIGUNA NIM. A1011151008
PDF PDF
PELAKSANAAN REDISTRIBUSI PERTANAHAN DENGAN PROGRAM TORA BERDASARKAN PASAL 7 UUPA NOMOR 5 TAHUN 1960 DI KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU
AZIZAH NUR AINY PUTRI NIM. A1012151158
PDF PDF
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK PENAMBANG EMAS TANPA IZIN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
JULIAH NIM. A1011151164
PDF PDF
PENERAPAN SANKSI ADAT SARAK/POPAI (PERCERAIAN) TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MELAKUKAN PERCERAIAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK JANGKANG DESA TANGGUNG KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU
YULIA YARDA EMI NIM. A1011151051
PDF PDF
ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM ANAK ANGKAT YANG DISAMAKAN DENGAN ANAK KANDUNG DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
FRANSISCA CINDY CLAUDIA NIM. A1011141199
PDF PDF
ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERKAIT KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
RAMADHAN NIM. A1011131244
PDF PDF
FAKTOR-FAKTOR KEJAHATAN PERJUDIAN REMI BOX OLEH WARGA DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA TINJAUAN KRIMINOLOGI
ANDRIANTO NIM. A1011151185
PDF PDF
IMPLEMENTASI PASAL 44 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Desa Sungai Purun Besar Kecamatan segedong Kabupaten Mempawah)
ABDUL RAHMAN NIM. A1011151022
PDF PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL DI JALAN
MUHAMMAD VIEGRI NIM. A1011151219
PDF PDF
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN SEBANGKI
ANDRI MANURUNG NIM. A11111165
PDF PDF
IMPLEMENTASI PROGRAM III QUICK WINS POLRI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR: KEP/301/IV/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS POLRI TAHUN 2015-2019 DALAM PEMBERANTASAN PREMAN DI KOTA PONTIANAK
BELLA YULISKA NIM. A1012161111
PDF PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMATIKA DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI PONTIANAK
AZHAR FAHRI UTAMA NIM. A1011131272
PDF PDF
KEWAJIBAN PENGUSAHA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA UNTUK MEMPEROLEH DAN MENCANTUMKAN SERTIFIKAT HALAL DARI LPPOM MUI KOTA PONTIANAK
CINDY APRILIA HARTANTI NIM. A1011151054
PDF PDF
PENERAPAN PASAL 4 PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN KEBUN/TANAH KAS DESA OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN DARI OTONOMI DESA (Studi Kasus Di Desa Teluk Kelansam Kabupaten Sintang)
MUHAMMAD RINALDI PRATAMA NIM. A1012151171
PDF PDF
PENYIDIKAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PEMILIHAN PRESIDEN OLEH DIREKTORAT RESERSE DAN KRIMINAL KHUSUS POLDA KALBAR BERDASARKAN PASAL 28 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
SAUT TUA SITUMORANG NIM. A1012131008
PDF PDF
ASPEK KESELAMATAN DALAM PELAYARAN (STUDI KASUS TERBAKARNYA KAPAL KARGO LINTAS BAHARI DI SUNGAI KAPUAS KALIMANTAN BARAT)”
YUDHA PRAWIRA ISKANDAR NIM. A01112035
PDF PDF
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS SAMBUNGAN PIPA AIR PDAM SECARA ILEGAL DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB PDAM SELAKU PENYEDIA JASA (Study Di Kota Pontianak)
RAYNA HESTI NURAINI NIM. A1012151005
PDF PDF
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT MILIK PT. ANI (AGRONUSA INVESTAMA) PAHAUMAN DI DUSUN KEPAYANG KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI
HENDRIKUS NIM. A1011151071
PDF PDF
WANPRESTASI DEVELOPER CV. BINTANG PERSADA DALAM PERJANJIAN BAGI BANGUN PERUMAHAN PADA PEMILIK TANAH DI KELURAHAN TENGAH KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG
RAINA OKTASARI NIM. A1011131343
PDF PDF
HAK TENAGA KERJA OUTSOURCING ANTARA PT. MITRA MULTI NITI USAHA DENGAN PT. ASTA KRAMASAN ENERGI DI KOTA PONTIANAK
DENDHI ADITYA TRIYANGGA NIM. A01112192
PDF PDF
KAJIAN YUDIRIS TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEHUBUNGAN DENGAN PENANAMAN MODAL DI KALIMANTAN BARAT
DWIKI SEPTA PANGESTU NIM. A1011151025
PDF PDF
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN VCD/DVD BAJAKAN DI KOTA PONTIANAK
PRATIWI ANGGRIANI NIM. A1011151045
PDF PDF
TANGGUNG JAWAB YURIDIS PENJUAL LAPAK ONLINE COMPACT DISC (CD) SECARA ONLINE DALAM JUAL BELI MELALUI PESANAN DI KOTA PONTIANAK
AGUS RIANTO NIM. A1012161203
PDF PDF
WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO TBK) UNIT KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
SUHANDRI NIM. A11111241
PDF PDF
PELAKSANAAN TERHADAP PENERAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UNTUK MENDAFTARKAN HAK ATAS TANAH DAN BERDASARKAN PERDA KOTA PONTIANAK NO. 6 TAHUN 2010 PASAL 55 AYAT (2) HURUF A TENTANG PAJAK DAERAH
GREGORIUS SEPTENTIO NIM. A1011141048
PDF PDF