TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERSYARATAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstract

Abstract

This research was motivated by the addition of new autonomous regions and Constitutional Court Decision No. 55/PUU-XVIII/2020 which was considered to be driskiminative. So this research is entitled "Legal Review of the Requirements and Verification of Political Parties Candidates for the 2024 General Election" with the problem formulation: How are the Requirements and Verification of Political Parties Candidates for the 2024 General Election carried out? and the aim is to analyze, review and evaluate the Requirements and Verification of Political Parties Candidates for the 2024 General Election. The research method used by the author in this research is a type of normative research with a descriptive-analytical nature and the data used includes primary legal materials such as the 1945 Constitution, Political Party Law, Election Law, Constitutional Court Decision No. 55/PUU-XVIII/2020 and secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that although the requirements for Political Parties to become Election Contestants are considered tough, in fact the 2024 Election has different requirements from the previous Election, namely the exception of having management and permanent offices in South Papua Province, Central Papua Province, Mountainous Papua Province and Papua Province Southwest. And political party verification is categorized into 3 party categories so that of the 24 national political parties that registered there are 9 political parties that passed the Parliamentary Threshold which were only administratively verified and declared to have passed, while 9 political parties carried out administrative and factual verification to be declared passed and there were 6 political parties which did not pass administrative and factual verification, so that the number of National Political Parties Contending in the 2024 Election is 18 Political Parties. In fact, in the 2014 and 2019 elections, comprehensive verification was carried out for every political party candidate participating in the election without any political party category, and in fact some political parties that had passed the Parliamentary Threshold did not pass the factual verification by the General Election Commission (KPU). Apart from that, the use of the Political Party Information System (Sipol) as a tool to assist the KPU in carrying out verification is still not optimal and does not have stronger legal force.

 Keywords: Requirements; Verification; Political Parties; General Election

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya penambahan daerah otonomi baru dan Putusan MK No 55/PUU-XVIII/2020 yang dinilai driskiminatif. Sehingga Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Persyaratan dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024” dengan rumusan masalah: Bagaimana Persyaratan dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 itu dilakukan? dan tujuannya yaitu untuk menganalisis, meninjau dan mengevaluasi Persyaratan dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini yakni jenis penelitian normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Partai Politik, UU Pemilu, Putusan MK No 55/PUU-XVIII/2020 dan bahan hukum sekunder serta tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan walaupun persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu dinilai berat, nyatanya pada Pemilu 2024 memiliki syarat yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni adanya pengecualian memiliki kepengurusan dan kantor tetap di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dan verifikasi partai politik dikategorisasikan menjadi 3 kategori Partai sehingga dari 24 Partai Politik nasional yang mendaftar terdapat 9 Partai Politik yang lolos Parliamentary Threshold yang hanya diverifikasi administrasi dan dinyatakan lolos, sedangkan 9 Partai Politik melakukan verifikasi administrasi dan faktual untuk dinyatakan lolos dan ada 6 Partai Politik yang tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual, sehingga Partai Politik Nasional Peserta Pemilu tahun 2024 berjumlah 18 Partai Politik. Padahal pada Pemilu 2014 dan 2019 verifikasi menyeluruh dilakukan kepada setiap Partai Politik calon peserta Pemilu tanpa adanya kategori Partai Politik dan nyatanya Partai Politik yang sudah lolos Parliamentary Threshold ada yang tidak lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai alat bantu KPU dalam melakukan verifikasi masih belum optimal dan belum memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Kata Kunci: Persyaratan; Verifikasi; Partai Politik; Pemilihan Umum