AKIBAT HUKUM PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE YANG PEMILIKNYA DI KOTA PONTIANAK

Abstract

ABSTRACT
Land plays a crucial role as a habitat for humans and other terrestrial creatures, essential for
their survival. Particularly, absentee ownership of agricultural land is prohibited by law as it is deemed
ineffective. Ownership of land absentee, where the owner is not physically active in the sub-district
where the land is located, is considered contrary to the principles of land reform, which is the basis of
every Basic Agrarian Law. Although there are exceptions for civil servants still in active duty, the
prohibition remains applicable after retirement. This study aims to explore the legal consequences for
retired Civil Servants regarding absentee ownership of agricultural land in Pontianak City. This research
adopts an empirical legal approach with descriptive qualitative data analysis. The findings indicate that
this prohibition still occurs due to a lack of awareness about regulations and because of its lower cost.
Absentee land ownership is considered unfair to the residents of the land area and contrary to the spirit
of land reform. Residents in Pontianak City still possess agricultural land absentee despite the
prohibition.
Keywords: Absentee, Pension, State Civil Apparatus, Land Ownership

ABSTRAK
Tanah memegang peran penting sebagai tempat tinggal dan keberlangsungan hidup manusia
serta makhluk darat lainnya. Khususnya, tanah pertanian yang dimiliki secara absentee dilarang oleh
undang-undang karena dianggap tidak efektif. Kepemilikan tanah secara absentee, dimana pemiliknya
tidak aktif secara fisik di kecamatan tempat tanah tersebut berada, dianggap bertentangan dengan
prinsip land reform yang merupakan dasar setiap Undang-Undang Pokok Agraria. Meskipun ada
pengecualian bagi pegawai negeri yang masih aktif menjabat, namun setelah pensiun larangan
tersebut tetap berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menggali akibat hukum terhadap pensiunan
Aparatur Sipil Negara terkait kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Kota Pontianak. Metode
penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum empiris dengan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa larangan ini masih terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang
regulasi dan karena harganya yang lebih murah. Kepemilikan tanah secara absentee ini dianggap tidak
adil bagi masyarakat di daerah tanah tersebut dan bertentangan dengan semangat land reform.
Masyarakat di Kota Pontianak masih memiliki tanah pertanian secara absentee meskipun ada
larangan.
Kata Kunci: Absentee, Pensiun, Aparatur Sipil Negara, Kepemilikan Tanah