ANALISIS HUKUM PRAKTEK PENGANGKUTAN PENUMPANG YANG MEMESAN MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DAN INSTAGRAM DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PLAT HITAM RUTE PONTIANAK-SINGKAWANG

Abstract

Abstract

Transportation of persons for a specific purpose, or known to the public as travel, is the transportation of passengers from one place to another by means of public motor vehicles. A vehicle can be said to be a public motor vehicle if it has a permit to provide public transportation. In reality, there is still a lot of unlicensed passenger transportation using private vehicles. This is, of course, contrary to Article 173 paragraph 1 of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The purpose of this study is to determine and analyze the practice of transportation and supervision of transportation of passengers who order through Facebook and Instagram social media, using black plate vehicles on the Pontianak-Singkawang route. The method used is an empirical method with sampling technique using quota sampling. The primary data is obtained by interviewing and distributing questionnaires to business owners and/or drivers, passengers, and the transportation department. The data obtained will then be analyzed qualitatively and presented descriptively. From the results of the study, it can be seen that the use of black plate vehicles for passenger transportation is still rampant due to the ease of booking and promotion through social media, the difficulty of licensing, and the lack of raids, even though licensing is now done through Online Single Submission (OSS), but business owners are unwilling and lazy to register for various reasons. On the other hand, the supervision and enforcement by the authorities is still relatively weak, this can be seen from the lack of raids on the grounds that they are constrained by various factors and the lack of awareness of the authorities on passenger safety, this can be seen from the transportation of passengers who are not considered as a priority for the authorities in carrying out raids.

Keywords: black-platet cars; inspection; passenger transportation; social media

Abstrak

Angkutan orang dengan tujuan tertentu atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai travel adalah pengangkutan penumpang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor umum. Suatu kendaraan dapat dikatakan sebagai kendaraan bermotor umum apabila memiliki izin untuk menyelenggarakan pengangkutan umum. Pada kenyataannya, masih banyak terjadi pengangkutan penumpang yang tidak berizin dan menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktek pengangkutan dan pengawasan terhadap pengangkutan penumpang yang memesan melalui media sosial Facebook dan Instagram dengan menggunakan mobil plat hitam rute Pontianak-Singkawang. Metode yang digunakan adalah metode empiris dengan teknik pengambilan sampelnya dengan menggunakan kuota sampling. Data primernya yaitu dengan wawancara dan penyebaran angket kepada pemilik usaha dan/atau pengemudi, penumpang, dan Dinas Perhubungan. Data yang telah didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penggunaan mobil plat hitam sebagai pengangkutan penumpang masih marak terjadi karena kemudahan pemesanan dan promosi melalui media sosial, sulitnya perizinan, dan minimnya razia, padahal kini perizinan dilakukan melalui Online Single Submission (OSS), namun pemilik usaha enggan dan malas mendaftarkannya dengan berbagai alasan. Disisi lain, pengawasan dan penindakan oleh aparat masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari minimnya tindakan razia dengan alasan terkendala berbagai faktor dan minimnya kesadaran petugas terhadap keselamatan penumpang hal ini dapat dilihat dari pengangkutan penumpang yang tidak masuk ke dalam prioritas petugas dalam melaksanakan razia.

Kata Kunci: media sosial; mobil plat hitam; pengangkutan penumpang; pengawasan