PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP AGEN GAS BERSUBSIDI YANG MENJUAL DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN SINTANG

Abstract

Abstract

Business actors in their daily practice often carry out various ways and efforts in order to get the maximum profit, so that business actors set aside existing legal norms and rules, so from the various ways that are carried out by these business actors, things arise. matters relating to unfair business competition. Unfair business competition is a competition between business actors in carrying out production and/or marketing activities of goods and or services that are carried out dishonestly or against the law or hinder business competition. Such a situation is actually what creates or gives birth to business competition among business actors. Therefore, competition in the business world is a common thing. The formulation of the problem in this study is "Why is the Criminal Law Enforcement Against Subsidized Gas Agents Selling Above The Highest Retail Price In Sintang Regency Hasn't Been Done?". One of the objectives of this research is to obtain data and information regarding criminal law enforcement against subsidized gas agents who sell above the highest retail price based on Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas in Sintang Regency. The method used in this study is an empirical legal research method. This research is descriptive. The results of the analysis of the study are that the enforcement of criminal law against subsidized gas agents who sell above the highest retail price based on Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas in Sintang Regency has not been implemented in accordance with applicable regulations. There has been no firm action from law enforcement in enforcing criminal law against subsidized gas agents who sell above the highest retail price.

Keywords: Law Enforcement, Subsidized Gas, Highest Retail Price

Abstrak

Pelaku usaha dalam praktik kesehariannya kerap melakukan berbagai macam cara dan usaha demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga para pelaku usaha mengenyampingkan norma-norma dan aturan hukum yang telah ada, maka dari berbagai macam cara yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut timbullah hal-hal yang bersifat persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Keadaan demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha diantara para pelaku usaha. Oleh karena itulah, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Agen Gas Bersubsidi Yang Menjual Di Atas Harga Eceran Tertinggi Di Kabupaten Sintang Belum Dilakukan?”. Adapun tujuan penelitian ini salah satunya adalah Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penegakan hukum pidana terhadap agen gas bersubsidi yang menjual di atas harga eceran tertinggi berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di Kabupaten Sintang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah bahwa penegakan hukum pidana terhadap agen gas bersubsidi yang menjual di atas harga eceran tertinggi berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di Kabupaten Sintang belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Belum ada tindakan tegas dari penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap agen gas bersubsidi yang menjual di atas harga eceran tertinggi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Gas Bersubsidi, Harga Eceran Tertinggi