ANALISIS AKIBAT HUKUM LELANG OBJEK JAMINAN GADAI EMAS OLEH PT. PEGADAIAN

JEAN SICILIA MANALOE NIM. A1012171172

Abstract


Abstrack

PT. Pegadaian is one of the many forms of non-bank financial institution business which is intended for the public to obtain funds in a relatively short time by offering several products and services such as pawn loans, non-pawn loans, services, and cooperation tied to debt-receivable agreements. . where if there is harm to one of the pukak, it can be said to have committed an unlawful act. During the auction, PT Pegadaian must notify the pawnbroker via SMS, telephone or WhatsApp. However, in reality, if the Pawn Recipient, in this case, is PT. Pegadaian (Persero) does not provide prior notification to the Pawnbroker (Debtor) to conduct the auction. Therefore, the author is interested in conducting further research in the form of a scientific thesis paper with the title legal consequences of the auction of gold collateral objects by PT. Pawnshop without notification to the pawnbroker.

The problem formulation of this research is what are the legal consequences of auctions that do not provide notification to the pledgor. The aim to be achieved in this research is to analyze the auction procedure which must be notified by the pledgee and analyze the legal consequences of auctioning collateral objects without notification of the pledgor. The method that researchers use is the Normative Law research method supported by the Statute Approach. Data obtained from library research.

The results showed that if PT. The Company's pawnshop conducted the auction without notification to the pawner. So this is contrary to the Civil Code and Proof of Pawn in which PT. The Company's pawnshop committed an Unlawful Act (PMH) because it had been negligent in performing its duties due to losses received by the pawner.

Keywords: Auction legal consequences, commemoration, PT. Pegadaian Persero

 Abstrak

PT. Pegadaian Merupakan salah satu dari banyaknya bentuk usaha Lembaga Keuangan Non Bank yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam waktu yang relatif singkat dengan menawarkan beberapa produk dan layanan seperti pinjam gadai, pinjaman non gadai, layanan jasa, dan Kerjasama yang diikatkan dengan perjanjian utang-piutang. yang diamana jika timbulnya kerugian bagi salah satu pukak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam pelelangan pihak PT.Pegadaian haruslah melakukan pemberitahuan kepada pihak pemberi gadai melalui sms, telfon, maupun whatsapp. Namun pada kenyataannya jika Penerima Gadai yang dalam hal ini adalah PT. Pegadaian (Persero) tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemberi Gadai (Debitur) untuk melakukan pelelangan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul akibat hukum pelelangan objek jaminan gadai emas oleh PT. Pegadaian tanpa pemberitahuan terhadap pemberi gadai.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum lelang yang tidak dilakukan pemberitahuan kepada pemberi gadai. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur lelang yang harus dilakukan pemberitahuan oleh penerima gadai dan menganalisis akibat hukum lelang objek jaminan tanpa pemberitahuan pemberi gadai. Metode yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian Hukum Normatif didukung dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Data diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika PT. Pegadaian Persero melakukan pelelangan tanpa pemberitahuan kepada pemberi gadai. Maka hal tersebut bertentangan deng KUHPerdata dan Surat Bukti gadai yang dimana pihak PT. Pegadaian Persero melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah lalai dalam melakukan tugas akibat kerugian yang diterima oleh pemberi gadai.

Kata Kunci : Akbiat Hukum Pelelangan, Pemberitahuan, PT.Pegadaian Persero


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Cetakan Ke-III. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 203

Aiyub Ahmad, Fikih Lelang Perspektif Hukum dan Hukum Positif Jakarta Kiswah, 2004 Hlm. 3

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada ,Jakarta, 2006, hlm. 188

Andi Soemitra, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.402.

Antonio dan Muhammad Syaafi'I, 2011, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, hlm. 128

Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54

Frieda Husni Hasbullah, 2002, Hukum Kebendaan Perdata:Hak-Hak yang Memberi Jaminan, Ind. Hill Co, Jakarta, hlm 23

FX. Ngadijarno dkk, Lelang Dalam Teori Dan Praktek , Jakarta, Penerbit BPPK,2005, hal 23

H.R Daeng Naja, 2009, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, Bandung, PT Cipta Aditya Bakti,hlm. 100

I Gede Dandy Agung Wibawa, Kantor PT. Pegadaian Cabang Ampenan, 2023, Wawancara, 16 Februari pukul 10.00 WITA.

J.Satrio, 1995, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.3

johannes Gunawan, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Cet. 6, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1996), hal. 61

Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 19, Jakarta:PradyaParamita, 1985, hal. 297

Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian. (Jakarta : RajaGrafindo Perkasa), hlm. 92.

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Kebendaan Pada Umummnya, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 206

Koentjara Ningrat, 2008. Metode – Metode Penelitian Masyarakat, Gramdeia, Jakarta, hlm. 16

Komar Andasasmita, Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya, cet. 2, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hlm. 430

M. Yahya Harahap. 1991. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: GramediaPustaka Utama. Hlm.110

Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia, Alumni, Bandung, 1991. hlm. 69.

Muhammad, Abdulkadir, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 80

Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2015), hlm.267.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. Hlm. 93

R.Setiawan, 2008, Pokok-pokok Hukum Perikatan Bandung: PT Bima Cipta, hlm. 14

Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontak Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta, 2006,Hal. 222

Ridwan H.R, “Hukum Administrasi Negara”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335

Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta. Hlm. 51

Sri Soedwi Maschoen Sofwan, HukumJaminan di Indonesia Poko-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan. BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2001, h.71

Subekti,R,Tjitrosudibio, 1994, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bogor, Politeia, hlm. 282

Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Jakarta, hal.228.

Wirjono Prodjodikoro, 1960, Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda, Soeroengan, Jakarta, hlm. 152

Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.’

UNDANG – UNDANG

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian No.48/Op1.00211/2003

Keputusan Direksi PT.Pegadaian Nomor: Opp.2/67/5 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadai.

JURNAL

Anton Suyanto, 2016, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet

Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan

Pengadilan, Kencana, Jakarta, hlm.81

Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif

Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta.

http://repository.unand.ac.id/6172/ Hari Minggu, Tanggal 03 Januari 2021, Jam 16.30 WIB

Dwi Nugrohandhini, Etty Mulyati, Akibat Hukum Gugatan dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019, h.43.

http://repository.unand.ac.id/6172/ Hari Minggu, Tanggal 03 Januari 2021, Jam 16.30 WIB

Muchlisin Riadi, Lelang/Penjualan Umum (Pengertian, Fungsi, Jenis, Asas dan Prosedur),16Mei 2020, https://www.kajianpustaka.com/2020/05/lelang-pengertian-fungsi- jenisasas-dan-prosedur.html, diakses Selasa 3 Januari 2023, Pukul 23.25.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University