ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.)

MICHAEL BENYAMIN SIMAMORA NIM. A1011201117

Abstract


Abstract

Justice Collaborator is a term for someone who is involved in a criminal act and also assists law enforcement as a witness. Justice Collaborator status is given to individuals who act and disclose their cases to legal parties for processing and have good faith in revealing or being witnesses in a case. By becoming a Justice Collaborator in good faith, the individual will get protection, appreciation, and preferential treatment. This study aims to determine the existence or existence of a Justice Collaborator in the premeditated murder of Nofriansyah Yosua Hutabarat who relieved the defendant Richard Eliezer Pudihang Lumiu who was designated as a Justice Collaborator, so that the defendant received lighter sanctions than other defendants, and to find out how the existence of Justice Collaborator in criminal justice in Indonesia is following the provisions of the law pretend. This research is normative research using qualitative research methods with a normative juridical approach that focuses on inventorying laws and regulations, conducting literature reviews, and researching other secondary data. The result of the research that the author conducted is that the existence of a Justice Collaborator in Indonesia must indeed be proven juridically and it should be noted that the role of a Justice Collaborator in a particular criminal case is very necessary, so the existence of a Justice Collaborator is very necessary considering its necessary role so that the safety of the Justice Collaborator after testifying in court becomes vulnerable from terror of parties who are not in line with his role. Justice Collaborators are given legal protection and justice in the form of physical and psychological protection, rewards, and others.

Keywords: Existence, Justice Collaborator, Premeditated Murder


 

Abstrak

Justice Collaborator istilah bagi seseorang yang terlibat pada tindak pidana dan juga memberikan bantuan kepada penegak hukum sebagai saksi. Status Justice Collaborator diberikan kepada individu yang berbuat serta mengungkap kasusnya pada pihak hukum untuk diproses, serta memiliki itikad baik dalam mengungkap atau menjadi saksi dalam sebuah kasus. Dengan menjadi seorang Justice Collaborator yang memiliki itikad baik, individu tersebut akan mendapatkan perlindungan, penghargaan, perlakuan Istimewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau eksistensi Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat yang meringankan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang ditetapkan sebagai Justice Collaborator, sehingga terdakwa mendapatkan sanksi lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya, serta untuk mengetahui bagaimana eksistensi Justice Collaborator dalam peradilan pidana di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang terfokus pada menginventarisasi peraturan perundang-undangan, melakukan review literatur, dan meneliti data sekunder lainnya. Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa eksistensi Justice Collaborator di Indonesia memang harus dibuktikan secara yuridis dan perlu diketahui bahwa peran dari Justice Collaborator dalam suatu kasus pidana tertentu adalah sangat diperlukan, sehingga eksistensi Justice Collaborator sangat diperlukan mengingat perannya yang diperlukan sehingga keselamatan dari Justice Collaborator setelah bersaksi di pengadilan menjadi rawan dari teror pihak-pihak yang tidak sejalan dengan perannya. Dan Justice Collaborator diberikan perlindungan hukum dan keadilan yang berupa perlindungan fisik dan psikis, penghargaan (reward) dan lain-lainnya.

Keyword: Eksistensi, Justice Collaborator, Pembunuhan Berencana


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Lilik Mulyadi, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Whistelblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized crime, (Bogor: PUSLITBANG Hukum dan Peradilan badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI), 2013.

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.

AK Moch Anwar, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Alumni 2001).

P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Sinar Baru 1984).

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Refika Aditama 2011).

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008).

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999).

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014 (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).

H. Salim & Erlies Septiana Nurnani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2013, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung.

John Rawls, 2011, A Theory of Justice, (Penterjemah: Uzair Fauzan & Heru Prasetyo), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Darji Darmodiharjo & Shidarta, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia Cet. Ke VI, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Lailatus Sa’a dah. 2021. Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Jombang LLPM.

Muhammad Ramadhan. 2921. Metode Penelitian. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).

Sri Mamudji dkk, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, Bandung:Alumni, 2015.

Jeremiah dan Manurung, “Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana,”

Firman Widjaya, Whistle Blowers dan Justice Collaborator dalam Prespektif Hukum, Jakarta:Penaku,2012.

M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan perare KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, 2008.

B. Peraturan

Undang-undang Dasar Negara Indonesia 1945

Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab undang undang hukum pidana

Undang undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator).

Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02, PER-045/A/JA/12/2011, 1, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

C. Artikel dan Jurnal

Indra, I. (2018). Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak. Media Iuris, 1(2).Suparna, A. (2023) PELAKU YANG MENJADI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN ASAS KEADILAN.

Krisdayanti, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Lex Renaissance, 7(4), 803-818.

Farhan, Z. N., Guntara, D., Abas, M., & Dewi, S. (2023). ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. JKT. SEL. RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum, 3(1), 151-171.

Ratmoko, F. C., & Setyorini, E. H. (2023). Peran Justice Collaborator PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. SOSIALITA, 2(1), 138-143.

Basanti, A. N., & Arifin, T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Ditinjau Dari UU 31/2014 Dan Hukum Islam. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 1(3), 99-110.

Mahyudin, N. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MASING MASING PESERTA DALAM PEMBUNUHAN BERENCANA KARENA PERINTAH JABATAN. Lex Privatum, 12(3).

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.

E. Internet

Hukum Online. 2022 https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/

Fitria Chusna Farisa. 2023 https://nasional.kompas.com/read/2023/02/27/17351791/daftar-lengkap-vonis-pelaku-pembunuhan-berencana-brigadir-j-dan-obstruction?page=all


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University