ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PUTUSIBAU DALAM PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2022/PA.PTS

MUHAMMAD BUSTAMIN NIM. A1012191089

Abstract


Abstract

  In the case of divorce, one of the conditions that must be met to carry out a divorce in the Religious Courts is that apart from strong reasons, the marriage certificate must also be included when filing for divorce to the Religious Courts as proof of marriage. Problems arise when a marriage is carried out legally according to religious law but is registered and then wants to divorce officially in the Religious Courts with the aim that after a divorce the rights of every legal action carried out in a marriage are protected by law, for example regarding shared assets or regarding custody and responsibility towards children.

For example, the case in Decision Number 19/Pdt.G/2022/PA.Pts in the Putussibau Religious Court regarding Divorce filed by a Wife against Husband. according to religious law without being registered with the local Marriage Registrar (KUA), regarding this matter it is interesting to study how the legal considerations of the judges of the Putussibau Religious Court Number 19/Pdt.G/2022/PA.Pts Regarding the wife's divorce against her husband?

This research was conducted using normative research methods with a statutory regulation approach combined with a case approach and a legal concept analysis approach. This research activity includes analyzing certain articles in laws and regulations which are then analyzed and interpreted with legal concepts originating from legal theory, legal principles and Islamic ushul fiqh principles which are associated with certain cases by referring to Court Decisions.

Based on the results of research and discussion of, "Analysis of Judges' Legal Considerations Regarding Divorce Lawsuit in the Putussibau Religious Court in Decision Number 19/Pdt.G/2022/PA.Pts.". The conclusions that can be drawn are as follows: juridically, itsbat marriage cases can be combined (summed up) with divorce lawsuits, Article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law which states: : (a) There is a marriage in the framework of divorce settlement; Apart from that, theoretically, the merger (cumulation) of itsbat marriage with divorce lawsuits can be justified because it is included in the cumulative objective, where the plaintiff can combine several demands in one lawsuit as long as the several combined demands must have a close relationship (Innerlijke samenhangen).

 

Keywords: Divorce Lawsuit, validation of marriage, Accumulation of Lawsuits, Judge's Decision.

 

Abstrak

  Dalam hal perceraian, salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama adalah Selain alasan yang kuat akta nikah juga harus disertakan ketika mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sebagai bukti adanya pernikahan. Permasalahan muncul ketika pernikahan dilakukan secara sah menurut hukum agama tetapi dicatatkan kemudian ingin bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan tujuan setelah terjadi perceraian hak-hak dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan dalam perkawinan menjadi terlindungi oleh hukum, contoh perihal harta bersama atau perihal hak asuh dan tanggung jawab terhadap anak.

          Sebagai contoh kasus dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Pts di Pengadilan Agama Putussibau mengenai Cerai Gugat yang diajukan Istri terhadap Suami.Dalam hal ini Istri selaku Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Suaminya selaku Tergugat, akan tetapi mereka hanya melakukan pernikahan menurut hukum agama tanpa dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (KUA) setempat, mengenai hal ini menarik untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Putussibau Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Pts Tentang cerai gugat istri terhadap suami ?

         Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan pendekatan kasus dan pendekatan analisis konsep hukum. Kegiatan penelitian ini meliputi menganalisis pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis dan ditafsirkan dengan konsep hukum yang bersumber dari teori hukum, asas hukum dan asas ushul fiqh Islam yang dikaitkan dengan perkara tertentu dengan mengacu pada Putusan Pengadilan.

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Putussibau Dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Pts.”. Adapun kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut: secara yuridis Perkara Itsbat Nikah Dapat digabungkan (dikumulasikan) dengan Cerai Gugat Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;”. Selain itu Secara Teoritis Penggabungan (Kumulasi) Itsbat Nikah dengan Cerai Gugat dapat dibenarkan sebab termasuk kedalam Kumulasi Objektif yang dimana Penggugat dapat menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu surat gugatan selama beberapa tuntutan yang digabung itu harus terdapat hubungan erat (Innerlijke samenhangen).

 

Kata Kunci: Cerai Gugat, Itsbat Nikah, Kumulasi Gugatan, Putusan Hakim


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abidin , Slamet, 2001, Fiqih Munakahat II, Pustaka Setia, Bandung

Al-Qaardhawi ,Yusuf, 2008, Fatwa al Muashirah li al-Mar’ah wa al-Usrah al-Muslimah Beirut: Dar al-Fikri,

Ali , H. Zainuddin, 2009, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,

Arto, Mukti, 2005, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

AK , Ahmad, 2006, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Reality Publisher

Harahap, M. Yahya, 2009, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika

Idris Ramulyo, Moh, 1974, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun dan Kompilasi Hukum Islam Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara 2002)

Jawad, Haifaa A, 2002, Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam atas

Kesetaraan Jender, Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru

Latif, Syaerifuddin, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia buku 2 Cet. I, Jakarta: Berkah Utami, h. 37.

Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi , Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama

Mappong, H. Zainuddin. 2010. Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata). Malang: Tunggal

Mardani, 2009, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syaria’ah, Jakarta: Sinar Grafika

Natsir Asnawi, 2013, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, Yogyakarta: UII Press

R. Soeparmono, 2005, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung: Bandar Maju

Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika

Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh.Yogyakarta: Liberty

Soemitro, Ronny Hanitijo,1990,Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia,Jakarta.

Soepomo, 2002, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradaya Paramita,

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji,2007,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,Raja Grafindo Persada., Jakarta

Swantoro , Herri, 2017, Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali, cet. I, Jakarta Pranamedia Group

Sy , Musthofa, 2005,Kepaniteraan Pengadilan Agama, Jakarta:Kencana

Syaifuddin, 2013, Muhammad Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika

Syarifuddin, Amir, 2009, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Tutik, Titik Triwulan. 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional Jakarta: Kencana

Suyuti , Wildan, 2008, Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama

Dalam Tanya Jawab, Balitbang Diklat Kumdil MA RI

Zuhaili , Wahbah,1986, Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr

Peraturan-Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Jurnal :

Caniago , Sulastri, “Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah”, Jurnal JURIS, Vol. 14, No. 2, 2015


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University