ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK SESUAI DENGAN APLIKASI DALAM TRANSPORTASI ONLINE

RESTU ZULQADIANSYAH NIM. A1011181109

Abstract


Abstract

 

As one of the supports for the country's economic growth rate, the transportation sector plays a very important role. Transportation itself is divided into two types, namely private transportation and public transportation. There are several types of public transportation in Indonesia such as motorbike taxis, buses, boats, planes, and others. In this research the author discusses online motorcycle taxis as a means of public transportation. The focus of this research is legal protection for the safety of motorbike users who are not in accordance with the application in online transportation which is linked to Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019.

The aim of this research is to analyze legal protection for the safety of motorbike users in online transportation. The second aim of this research is to analyze the legal consequences for the safety of motorbike users who are not in accordance with applications in online transportation. The legal research method used is normative, namely by examining existing library materials and compiling and presenting them prescriptively, namely explaining the complete picture and describing and validating the existing problems.

               The results of this research show that there is a need for legal protection as a guarantee of constitutional rights for misuse of personal data of online transportation service users. This can be studied from Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Even though there is actually no specific legal protection to protect electronic data, there are legal regulations that can be used as guidelines to implement guarantees and protection for citizens, especially in relation to electronic personal data. Apart from that, Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 12 of 2019 concerning Protecting the Safety of Motorcycle Users Used for the Public Interest was also issued, where the presence of this regulation is intended to provide safety, security, comfort, affordability and regularity for motorbike users. Regarding the legal consequences that arise due to the misuse of personal data resulting from account switching, this results in irresponsible people being able to misuse online driver accounts to use them as a means of committing crimes. If the online transportation driver's actions are very detrimental to passengers or vice versa, then this can be categorized as an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code.

 

Keywords: Legal Protection, Online Transportation, Driver, Passenger, Inappropriate Identity.

Abstrak

 

Sebagai salah satu penunjang lajunya pertumbuhan ekonomi negara, sektor transportasi memegang peranan yang sangat penting. Transportasi sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu transportasi pribadi dan transportasi umum. Terdapat beberapa jenis transportasi umum di Indonesia seperti ojek, bus, kapal, pesawat, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang transportasi online sebagai alat transportasi umum. Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap keselamatan pengguna sepeda motor yang tidak sesuai dengan aplikasi dalam transportasi online yang dikaitkan dengan Permenhub Nomor 12 tahun 2019.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap keselamatan pengguna sepeda motor dalam transportasi online. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum terhadap keselamatan pengguna sepeda motor yang tidak sesuai dengan aplikasi dalam transportasi online. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada dan disusun serta disajikan secara preskriptif yakni menjelaskan gambaran lengkap dan mendeskripsikan serta memvalidasinya dari permasalahaan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya perlindungan hukum sebagai jaminan hak konstitusional bagi penyalahgunaan data pribadi pengguna jasa transportasi online. Hal tersebut dapat dikaji dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun sebenarnya belum ada perlindungan hukum yang secara khusus untuk melindungi data-data elekteronik, namun terdapat aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman untuk mengimplementasikan jaminan dan perlindungan bagi warga Negara, terutama terkait dengan data pribadi elektronik. Selain itu, juga dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, yang mana hadirnya peraturan ini ditujukan untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan dan keteraturan terhadap pengguna sepeda motor. Terkait akibat hukum yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi yang diakibatkan adanya peralihan akun berdampak pada orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyalahgunakan akun pengemudi online untuk digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan. Jika perbuatan pengemudi transportasi online sangat merugikan pihak penumpang maupun sebaliknya, maka hal tersebut dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transportasi Online, Pengemudi, Penumpang, Identitas Tidak Sesuai.

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2011). Hukum Perlindungan Penumpang. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Badarulzaman, M. D. (1994). Aneka Hukum Bisnis. Alumni Bandung.

Barkatulah, A. H. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran . Banjarmasin: Nusa Media Bandung.

Dyah Ochtorina Susanti dan A‟an Efendi. (2014). Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.

Imam Sjahputra. (2010). Perlindungan Penumpang Dalam Transaksi Elektronik. Bandung.

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1995), hal.142.

Jimmy Joses Sembiring. (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Visi Media.

Khairandy, R. (2004). Itilad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak . Jakarta: FH UI.

Mertokusumo, S. (1991). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

R. Soekardono. (1981). Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali.

R Subekti, & R Tjitrosudibio. (2002). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.

Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hal. 84.

Siswanto Sunarso. (2009). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Rineka Cipta.

Soedharyo Soimin, S. (2005). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Sofwan, S. S. (2004). Hukum Perjanjian Perhutangan. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Suharnoko. (2004). Hukum Perjanjian. Jakarta: Prenada Media.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), hal. 36.

Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perdata, Cetakan Ke-7, (Bandung: Sumur Bandung, 1979), hal. 56.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tenang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

C. Jurnal

Gunawan, J. (1987). Penggunaan Perjanjian Standart Dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak. Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, No. 3-4 Jilid XVII.

Hadi, H., Tejomurti, K., Imanullah, M. N., & Nurhidayatuloh. (2019). Online Transportation: Violation of Privacy Rights and Vulnerability to Sexual Violence by Drivers in Digital Platform-Based Work. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, November, 241–246.

Kamim, Anggalih Bayu Muh., & Khandiq, M. Rusmul. (2019). Gojek dan Kerja Digital: Kerentanan dan Ilusi Kesejahteraan yang Dialami Oleh Mitra Pengemudi Dalam Kerja Berbasis Platform Digital. Jurnal Studi Pemuda. Vol. 8, (No. 1), pp. 69.

Maskun. (2013). Kejahatan Siber (CyberCrime). Kencana Prenada Group.

Masri Singarimbun dan Sofya Efendi. (1989). Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.

Pratama, G. Y., Suradi, & Aminah. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1–19.

Renni Sellyna Limbong, R. N. (Agustus 2020). Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen. TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TRANSPORTASI , 102 -113.

Rosadi, S. D. (2018). Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era : Legal Framework in Indonesia. Brawijaya Law Journal, 05(01), 143–157

Saputri, Devi T. (2018). Perlindungan HukumTerhadap Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Paguyupan Solidaritas Grab Tulungagung). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

UNTAD. (2016). Data protection regulations and international data flows: Implications for trade and development. United Nations Conference on Trade and Development, 1–154.

Widijowati, R. D., IdwanMariza, P., & Loin, R. (2019). Analysis Juridical of Transactions Through the Internet (E-Commerce) Related with Consumer Protection Law. KnE Social Sciences, 3(14), 491 505.

D. Internet

Andi Hamzah dan Simanjuntak, “Soal Perlindungan Hukum”, www.merdeka.com, 24 April 2016.

Indonesia, K. B. (2023, Juni 27). Retrieved from https://kbbi.web.id/transportasi

Qur’ani, Hamalatul. (2018). Nasib Ojek Online Pasca Putusan MK, Kini Tanggung jawab Siapa?. Diakses dari:

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b88f33c42bc1/nasib-ojek-online-pasca- putusan-mk--kini-tanggungjawab-siapa diakses 13 November 2023.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University