PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA RESELLER MERCHANDISE K-POP DI KOTA PONTIANAK

Abstract

Abstract

Techonology has brought a great impact on the development of society, especially in the trade and culture sectors. K-Pop culture has become one of the most phenomenon, especially by teenagers in Indonesia, which is influenced by the ease of access through technology. by the ease of access through technology. The development of K-Pop culture and the rapid use of information technology is used as a medium for learning and encourage business people to open an electronic commerce business or E-Commerce, especially buying and selling goods related to K-Pop culture online. In online business, resellers play an important role, buying products from agents to resell to end consumers to the end consumer. The purpose of this research is to find out about legal protection efforts for K-Pop merchandise reseller business actors. The research conducted is empirical legal research with a qualitative approach as a research process that produces descriptive data. Produce descriptive data. The primary data sources obtained through observation, interviews and secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials secondary legal materials. Based on the results of the research, it is found that legal protection for resellers of k-pop merchandise is crucial in the face of negligence or default committed by the manufacturer. default committed by the manufacturer. Resellers have the right to report and file a civil lawsuit to claim compensation. Dispute resolution due to default can be done by litigation or non-litigation based on Law Number 30 of 1999, but kpop merchandise reseller business actors in Pontianak resolve disputes in a non-litigation manner by consensus and deliberation for negotiations in finding a middle ground in the form of compensation to business actors.

Keywords : Reseller Business Actors, Legal Protection, Dispute Resolution

Abstrak

Teknologi telah membawa dampak besar pada perkembangan masyarakat, terutama dalam sektor perdagangan dan budaya. Budaya K-Pop menjadi salah satu fenomena yang sangat diminati, khususnya oleh remaja di Indonesia, yang dipengaruhi oleh kemudahan akses melalui teknologi. Perkembangan budaya K-Pop dan pesatnya penggunaan teknologi informasi digunakan sebagai media untuk belajar dan mendorong pelaku usaha membuka bisnis perdagangan elektronik atau E-Commerce, khususnya jual-beli barang terkait budaya K-Pop secara online. Dalam bisnis online, reseller memainkan peran penting, membeli produk dari agen untuk dijual kembali kepada konsumen akhir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha reseller merchandise K-Pop. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Adapun sumber data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara serta data sekunder yang bersumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa perlindungan hukum bagi reseller merchandise k-pop menjadi krusial dalam menghadapi kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh produsen. Reseller memiliki hak untuk melaporkan dan mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan secara litigasi atau non-litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, namun pelaku usaha reseller merchandise k-pop di Pontianak menyelesaikan sengketa dengan cara non litigasi dengan cara mufakat dan musyawarah untuk negosiasi dalam mencari jalan tengah berupa ganti rugi kepada pelaku usaha.

Kata Kunci : Pelaku Usaha Reseller, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa