EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERDA KAB. LANDAK NOMOR 1 TAHUN 2020 TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATPOL PP DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK
Abstract
ABSTRACT
The thesis entitled "Effectiveness of Implementation of District Regulations. Landak Number 1 of 2020 Regarding the Control of Street Vendors by Satpol PP in Ngabang District, Landak Regency", with the background of problems regarding the control of street vendors which are regulated in Landak Regency Regional Regulation Number 1 of 2020. The author raised this title with the aim of finding out forms of disturbance to public order carried out by street vendors selling in front of the entrance to the Ngabang People's Market in Ngabang District, and to determine the effectiveness of the implementation of regulations governing peace, public order and community protection. The research method used is empirical sociological in this research, it is a type of empirical in the social field using a sociological juridical approach which uses secondary data as initial data which is then used as primary data, so that the author can emphasize research which aims to obtain legal knowledge empirically by conducting research in field.
The agency authorized to maintain peace, public order and community protection is the Civil Service Police Unit. The Civil Service Police Unit is one of the institutions that plays an important role in supporting the creation of good governance principles in the Regional Government environment. In connection with the existence of regional government apparatus, the contribution of the Civil Service Police Unit is very necessary to support the successful implementation of regional autonomy in enforcing regional regulations so that good governance can be created.
Keywords: Effectiveness of Implementation of Regional Regulations; Peace, Public Order and Community Protection; Control of Street Vendors (PKL); Satpol PP; Pasar Rakyat Ngabang
ABSTRAK
Skripsi yang berjudul “Efektivitas Implementasi Perda Kab. Landak Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satpol PP di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak”, dengan latar belakang permasalahan terhadap penertiban PKL yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020. Penulis mengangkat judul ini dengan tujuan untuk mengetahui bentuk gangguan terhadap ketertiban umum yang dilakukan oleh PKL yang berjualan di depan pintu masuk Pasar Rakyat Ngabang di Kecamatan Ngabang, dan untuk mengetahui efektivitas implementasi dari peraturan yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris sosiologis dalam penelitian ini adalah jenis empiris dalam bidang sosial dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang selanjutnya digunakan data primer, sehingga Penulis dapat menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan penelitian di lapangan.
Instansi yang berwenang untuk dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Lembaga yang berperan penting dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan eksistensi perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polis Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dalam penegakkan peraturan daerah sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang baik.
Kata Kunci : Efektivitas Implementasi Perda; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL); Satpol PP; Pasar Rakyat Ngabang
References
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Aminuddin Ilmar, S. H. M. H. (2014). Hukum tata pemerintahan. Prenada Media. Efendi, J. (2016). Panduan praktis bila anda menghadapi perkara pidana: Mulai
Proses Penyelidikan Hingga Persidangan. Prenada Media.
Giroth, M. Lexie (2004). Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia. CV Indra Prahasta, Jakarta.
Hasrul, M. (2017). Eksistensi satuan polisi pamong praja sebagai penegak hukum peraturan daerah. Amanna Gappa, 60-69.
Jimly, Asshiddiq, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Press, Jakarta Jurdi, F. (2019). Hukum tata negara Indonesia. Kencana.
Mahfud, M, D, Dan S.F. Marbun, 1998, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta
Mustanir, A., Amane, A. P. O., Sofyan, M. M., Heni, N., Yusup, R. M., Bagenda, C., ... & Lopulalan, D. L. (2023). Pengantar Ilmu Pemerintahan.
Philipus, Handjon, 1990, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Erlangga, Surabaya
Rahman, F. (2018). Teori Pemerintahan. Universitas Brawijaya Press.
Ridwan, HR, 2003, Hukum Organissasi Pemerintahan, Pustaka Madia, Bandung Rukmana, M. G., & IP, S. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam
Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. Jurnal Konstituen, 1(2), 67-78.
Situmorang, Victor, 1999, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Bina Aksara, Jakarta
Soerjono, S. (1989). Kegunaan Sosiologi Hukum bagi kalangan hukum. Bandung PT Citra Aditya Bakhti.
Supriatna, D. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol Pp Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. Jurnal Tatapamong, 79-97.
Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
ARTIKEL/JURNAL
Juni. M. Peran Satpol PP Dalam Penertiban Terhadap Larangan Meletakan/Menumpukan Barang Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kota Pontianak No 11 tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum (Studi Di Kecamatan Pontianak Tenggara). Jurnal Fatwa Hukum
Ramadhan. M. R. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 1(3) Peraturan Perundang-Undangan
UNDANG-UNDANG
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak
Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak
Refbacks
- There are currently no refbacks.
E - Journal Fatwa Law
Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University