PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATASTANAH OLEH MASYARAKAT DESA TANJUNG NIAGA KECAMATAN NANGA PINOH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI

FIRANDIKA HARIADI NIM. A1011181256

Abstract


Abstrac

 

               This research was conducted at the Land Office of Melawi Regency and in Tanjung Niaga Village, Nanga Pinoh District. This study aims to obtain information whether the people of Tanjung Niaga Village can implement the provisions that apply during the implementation of the Registration of Land Ownership Rights at the Land Office of Melawi Regency.

          This thesis discusses the existence of holders of land ownership rights in Tanjung Niaga Village who experience obstacles and difficulties when participating in the implementation of the registration of land ownership rights at the Land Office of Melawi Regency. The causes of the impediments to the implementation of the registration of land ownership rights include the lack of information regarding the normative and administrative requirements that must be completed when carrying out the registration of land ownership rights, as well as the existence of other additional costs beyond the provisions that have been recorded. The purpose of this study is to reveal the rights and obligations of each person applying for the issuance of a land certificate, the legal consequences for the land that has been registered,

           As for this research, it can be concluded based on the data obtained during the research that the Tanjung Niaga Village Community, Nanga District, can carry out the applicable provisions regarding the implementation of registration of land ownership rights at the ATR/BPN office, Melawi Regency, despite experiencing difficulties and obstacles. The obstacles to the implementation of the registration of land ownership rights by the people of Tanjung Niaga Village, Nanga Pinoh District, are due to convoluted administrative requirements, extortion, and late payment of the initial registration tax. As for the legal consequences of the community whose land has been registered, the community will receive the highest and absolute legal protection for the land they control. It was also revealed that the efforts made by the ATR/BPN Office of Melawi Regency in dealing with people who were hampered during the implementation of the registration of land ownership rights were conducting independent socialization again to the applicants. The conclusion of this study is that when carrying out the registration of land ownership rights, the right holders pay more attention to what requirements must be met at the time of land registration, and are even more careful in preparing the normative requirements that must be met in the registration of property rights. above ground

 Keywords: Land certificates, Land Ownership Rights, Land registration.

 

Abstrak

 

          Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dan di Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh. Penelitian ini bertujuan Untuk mendapatkan informasi apakah masyarakat Desa Tanjung Niaga dapat melaksanakan ketentuan yang berlaku pada saat pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

          Skripsi ini membahas tentang adanya pemegang hak milik atas tanah di Desa Tanjung Niaga yang mengalami hambatan serta kesulitan pada saat mengikuti pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi. Penyebab Penghambatnya pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah antara lain adalah kurangnya informasi terkait syarat-syarat normatif maupun administratif yang harus dilengkapi pada saat melaksanakan pendaftaran hak milik atas tanah, serta adanya biaya tambahan lain di luar ketentuan yang telah dibukukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hak dan kewajiban setiap orang yang mengajukan penerbitan sertifikat tanah, akibat hukum terhadap tanah yang telah terdaftar, dan mengungkapkan upaya apa saja yang dilakukan oleh kantor ATR/BPN dalam mengatasi kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian.

          Hasil penelitian yang dicapai pada saat penelitian bahwa Masyarakat Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga dapat melaksanakan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di kantor ATR/BPN Kabupaten Melawi meskipun mengalami kesulitan dan hambatan. Adapun Penghambat pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh adalah dikarenakan Persyaratan administratif yang berbelit-belit, adanya pungli, serta telat membayar pajak awal pendaftaran.  Adapun akibat Hukum dari masyarakat yang tanahnya telah terdaftar masyarakat jadi mendapat perlindungan hukum tertinggi dan mutlak terhadap tanah yang mereka kuasai. Terungkap pula upaya yang dilakukan kantor ATR/BPN Kabupaten Melawi dalam menangani masyarakat yang terhambat pada saat pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah adalah melakukan sosialisasi mandiri kembali kepada para pemohon. Kesimpulan dari penelitian ini adalah baiknya, pada saat melaksanakan pendaftaran hak milik atas tanah para pemegang hak mencermati lebih dalam mengenai persyaratan apa saja yang harus di bawah pada saat pendaftaran tanah, serta lebih teliti lagi dalam mempersiapkan persyaratan normatif yang harus dipenuhi di dalam pendaftaran hak milik atas tanah.

Kata Kunci : Sertifikat tanah, Hak Milik Atas tanah, Pendaftaran tanah.


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Boedi Harsono Djambatan, J. 2. 2008. Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

H.M. Arba, S. M. 2015. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta:

Sinar Grafika.

Urip Santoso, U. 2012. Hukum Agraria; Kajian Komprehensif. Jakarta:

Pranadamedia Grafika.

Sutedi, A. 2014. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya,. Jakarta:

Sinar Grafika.

Florianus Sangsun, 2007. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Jakarta: Transmedia Pustaka.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metode Penelitian Hukum. Jakarta:

Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:

Universitas Indonesia, UI PRESS.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2013 Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.

Boedi Harsono, 2002, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan.

Good Idea, 2009 UUD 1945 & Perubahannya, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2010 Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika.

Effendy Perangin, 2005, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Jakarta:

Rajawali Pers.

Noer Fauzi, 2006 Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Yogyakarta: INSIST KPA PUSTAKA PELAJAR.

Meita Djohan Oe : “TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN TANAH”, PRANATA HUKUM, Vol 10 No 1, Januari 2015, hal 3.

Dr. J.R Raco, M.E., M.Sc. 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Hal xii

Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, Diktat Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Bachtiar Effendie, 2003, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Bandung, Alumni.

Wirjono Prodjodikoro, 2001 Hukum Perdata Tentang Hak Benda. Jakarta, PT. Intermasa,

Asis Safioedin, 2001, Beberapa Hal Tentang BW, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Rusmadi Murad, Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek, Mandar Maju Bandung. 2013, Hal 100

UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agararia/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.15 Tahun 2006, Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

INTERNET

https://www.pdfdrive.com/hukum-agraria-dan-pendaftaran-tanah-d46805652.html Di akses pada 03/10/2022 Pukul 16:43

https://data.kalbarprov.go.id/dataset/data-kependudukan-desa-tanjung-niaga-kecamatan-nanga-pinoh-kabupaten-melawi-30-juni-2020

Di akses pada 01/10/2022 Pukul 12:34

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997

Di akses pada 28/09/2022 Pukul 20:19

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161848/pp-no-18-tahun-2021

Di akses pada 01/10/2022 Pukul 13:33

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/19431/18981

Di akses pada 29/09/2022 Pukul 23:47

https://jdih.atrbpn.go.id/klaster_detail/1

Di akses pada 30/09/2022 Pukul 02:00

https://omtanah.com/2010/09/30/jenis-jenis-pelayanan-pertanahan-yang-ada-di-bpn/

Di akses pada 12/12/2022 Pukul 20:32


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University