PELAKSANAAN PASAL 11 AYAT (1) a UU NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN SANGGAU
Abstract
Abstrac
The political party is one of the important pillars of a democratic order. The political party is the only organization that is eligible to participate in elections, then to deliver the public aspirations as well as occupy the position of the people's representative. Despite that fact, this is often not followed by carrying out party functions as regulated in the Political Party Law. This event happens in Sanggau Regency. Therefore, the author wants to explore do the Political Parties in Sanggau Regency have carried out the functions of political parties based on the Law on Political Parties? And what are the obstacle factors of the political parties in carrying out their function?
This study uses the political parties function theory in the constitutional law context. As the function of political parties as agents of political socialization, political recruitment, conflict manager, political communication, and political participation. This research method uses empirical methods. Data were collected by means of library studies and field studies.
The case study in Sanggau Regency shows that political parties are able to carry out their party functions well. This can be seen from the various programs on citizens, cadre, and government policies. One of the success indicators of Political Parties carries out their party functions by increasing the number of votes in Sanggau Regency.
This study also found some of the obstacles for political parties in Sanggau Regency in carrying out their functions are still considered exclusive by the community, thereby reducing public interest in participating. Besides that, the constraints of facilities and infrastructure in Sanggau Regency and the enthusiasm of the people who have not directed the party to be in harmony with the function of the party.
Keywords: Democracy, Political Parties, Political Education
Abstrak
Partai politik adalah salah satu pilar penting dalam tatanan demokrasi. Partai politik adalah satu-satunya organisasi yang berhak mengikuti pemilu, kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat maupun menduduki jabatan perwakilan rakyat. Meskipun begitu hal ini sering tidak diikuti dengan dijalankannya fungsi-fungsi partai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Hal ini terjadi di Kabupaten Sanggau. Oleh sebab itu penulis hendak menelusuri apakah Partai Politik di Kabupaten Sanggau telah menjalankan fungsi partai politik berdasarkan Undang-Undang Partai Politik? Kemudian apa saja faktor penghambat partai politik dalam menjalankan fungsinya?
Kajian ini menggunakan teori fungsi partai politik dalam konteks hukum tata negara. Sebagaimana fungsi partai politik sebagai agen sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengelola konflik, komunikasi politik, dan sebagai partisipasi politik. Metode penelitian ini mengguakan metode empiris. Pengambilan data dilakukan dengan studi Pustaka dan studi lapangan.
Studi kasus di Kabupaten Sanggau menunjukan bahwa partai politik dapat menjalankan fungsi kepartaiannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program pada masyarakat, kader, dan kebijakan pemerintah. Salah satu indikator keberhasilan Partai Politik menjalankan fungsi kepartaiannya adalah meningkatnya perolehan suara di Kabupaten Sanggau.
Studi ini juga menemukan beberapa kendala Partai Politik di Kabupaten Sanggau dalam menjalankan fungsinya yang masih dianggap ekslusif oleh masyarakat sehingga mengurangi minat masyarakat untuk ikut serta. Disamping itu kendala sarana dan prasarana di Kabupaten Sanggau dan antusias masyarakat yang belum mengarahkan partai agar selaras dengan fungsi partai tersebut.
Kata Kunci : Demokrasi, Partai Politik, Pendidikan Politik
References
DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung.
Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusatdan Daerah Menurut UUD 1945. Cet
I., U II Press. Yogyakarta.
Hardjosoemantri Koesnadi, 1972, Pengantar llmu Politik, Seruling Massa,
Jakarta.
Kartono. Kartini,2009, Pendidkan Politik Sebagai Dari Pendidikan Bagian Orang
Dewasa, Mandar Maju,Bandung
Lexy.J.Moleong,1998 Metode Penelitian Kualitatif,, PT.Remaja Rosdakarya
Bandung
Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, 1981, Metode Penelitian Survey. LP3ES,
Jakarta.
Mochtar Buchori,2005,lndonesia Mencari Demokrasi.INSISTPress,Jakarta
Miriam Budiarjo, 1978, Dasar-Dasar llmu Politik, Cetakan ketiga, PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.
____________, 2009, Dasar-Dasar llmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
Radjab. Dasril, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Ram Ian Surbakti,1992,Memahami llmu Politik,Cet. l ,PT Grasindo,Jakarta
Rusadi Kartaprawira, 2004, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar.
Sinar Algensindo, 8andung.
____________,1983, Sistem Politik Indonesia :Suatu Model Pengantar,Sinar Baru,
Jakarta
Ratnawati, 2006, Sistem Kepartaian di Era Transisi, Labolatorium Jurusan llmu
Pemerintahan - Fisipol UGM, Yogyakarta.
Soerjono Soekanto, 198 l, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta
Strong. C.F. 2004. Modern Political Constitutions (Terjemahan), SPA Teamwork.
Cet. I., Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
Suny, Ismail, 19,83, Mekanisrne Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta.
Sutrisno Hadi, 2002, Metodologi Research, Jilid I, Percetakan Andi, Yogyakarta.
Wahab A. Aziz, 1996, Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik: Model Pendidikan.,
IKIP, Bandung.
Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, 1991, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
Jakarta, h.574.
Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Refbacks
- There are currently no refbacks.
E - Journal Fatwa Law
Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University