ANALISIS TERHADAP ALAT BUKTI VISUM DAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU PADA PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN PN NGABANG No.84/Pid.Sus/2022/PN Nba)

ONDO RICARD MARK SIANIPAR NIM. A1011191086

Abstract


Abstract

 The universal prosecution legal basis originates from the indictment message on the Ngabang District Court verdict No. 84/ Pid. Sus/2022/PNNba for the protection of children from victims of intimate violence is contained in article 81 paragraph 2, article 82 of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Article 29 paragraph 1 of the Criminal Code. pursuant to Article 81 paragraph (2) that: "The criminal requirements as defined in paragraph (1) also apply to anyone who deliberately commits deception, a series of lies, or persuades a child to have intercourse with him or with another person.” The criminal act of obscenity with violence is punishable by article 289 of the Criminal Code which stipulates "Anyone who by force or threat of violence forces a woman to have intercourse with him outside of marriage, is threatened with committing decency, with a maximum sentence of twelve years."

Ngabang District Court handed down an acquittal against the defendants. This is of course highly questioned by the community because the judge's decisiondeserves to be questioned on the basis of whether the decision was handed down, given that the defendant has committed child sexual abuse which can damage the child's future. Even though there is already a post mortem and sufficient witnesses.However, the judge handed down an acquittal on the basis that the witnesses from the victim's child were Testimonium de auditu witnesses. But for all the series of criminal acts that have occurred, the Judge does not consider that the witness Testimonium de auditu is a valid witness. The judge should be able to consider thepost mortem and the testimony of the witness testimonium de auditu which is additional evidence or evidence.

 

Keywords: Child Abuse; Acquittal; Evidence; Visum et Repertum; Witness Testimonium de auditu.

 

                                                               Abstrak

 

 

Dasar hukum penuntut universal bersumber pada pesan dakwaan pada vonisPN Ngabang Nomor. 84/ Pid. Sus/ 2022/ PN Nba terhadap proteksi anak dari korban kekerasan intim ialah tertuang dalam pasal 81 ayat( 2), pasal 82 Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Proteksi Anak serta Pasal 29 ayat( 1) KUHP. Dimana Pasal 81 ayat( 2) melaporkan:“ Syarat pidana sebagaimana diartikan dalamayat (1) berlaku pula untuk tiap orang yang dengan terencana melaksanakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataupun membujuk anak melaksanakan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain”. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam dengan pasal 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun.”.

Pengadilan Negeri Ngabang menjatuhkan vonis bebas terhadap para terdakwa. Hal ini tentunya sangat dipertanyakan masyarakat oleh karena putusan hakim tersebut layaknya patut dipertanyakan atas dasar apakah putusan tersebut dijatuhkan, mengingat bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan anak yang dapat merusak masa depan anak. Padahal sudah ada visum dan saksi-saksi yang cukup. Tetapi Hakim menjatuhkan putusan bebas atas dasar saksi-saksi dari pihak anak korban merupakan saksi Testimonium de auditu. Tetapi atas semua rangkaian tindak pidana yang telah terjadi tersebut Hakim tidak menganggap bahwa saksi Testimonium de auditu merupakan saksi yang sah. Seharusnya dapat hakim mempertimbangkan visum dan keterangan dari saksi testimonium de auditu yang menjadikan alat bukti tambahan atau alat bukti petunjuk.

 

Kata Kunci: Pencabulan; Putusan Bebas; Alat Bukti; Visum et Repertum; Saksi Testimonium de auditu.


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Arif Gosita. (2004). Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Edisi Ketiga, Bhuana Ilmu Popular, Jakarta.

Atang Ranoemihardjo. (1983). Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science) Edisi Kedua, Taristo, Bandung.

Bambang Sunggono. (1997). Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S., (1997). Ilmu Kedokteran Forensik, Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Depok.

Darwan Prinst. (1998). Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta.

Eddy O.S Hiariej. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga. Endrik Safudin. (2017). Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Setara Press, Jakarta.

Esmi, Shidarta. (2016). Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal, Penerbit Thafa Media, Jakarta.

Imam Anshori Saleh. (2014). Konsep Pengawasan Kehakiman, Setara Press, Malang.

K Wantjik Saleh. (1977). Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. (2008). Metodologi Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Laden Marpaung. (2004). Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap. (2009). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar grafika, Jakarta.

Maidin Gultom. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung.

Mardjono Reksodiputro. (1993). Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta.

Marjanne Termorshuizen. (1999). Kamus Hukum Belanda Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo. (1984). Komentar atas KUHAP: Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Miriam Budiardjo. (1982). Dasar-Dasar Ilmu Politik ,Gramedia, Jakarta. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2013). Dualisme Penelitian Hukum

Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Njowito Hamdani. (1992). Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.

Rimdan. (2012). Kekuasaan kehakiman pasca- amandemen konstitusi, Prenada Media Group, Jakarta.

Soedarso. (1992). Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Soedirjo. (1985) Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, CV. Akademik Pressindo, Jakarta.

Soedjatmiko H.M. (2001). Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran UNIBRAW, Malang.

Sudikno Mertokusumo. (1999). Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Surjit Singh&Edison Perangin-Angin. (2014). Hukum Kedokteran Kehakiman dan Visum Et Repertum, Diktat Kuliah UHN, Medan.

Yahya Harahap. (2010). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2, Sinar Grafika, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

c. Website

Dewi. (2011) Peran Visum et repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia Beserta Hambatan yang Ditimbulkannya, https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-

repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-

hambatan-yang-ditimbulkannya/, diakses pada tanggal 10 Juli 2023.

Fadhila Eka Ratnasari. (2014). https://www.fimela.com/lifestyle/read/3845713/jenis-perkosaan-yang-

perlu-anda-ketahui-ii, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University