KEWAJIBAN PEMILIK RUMAH PEMOTONGAN HEWAN MEMBAYAR RETRIBUSI DI KOTAPONTIANAK

Abstract

Abstrac

            Pemungutan Retribusi merupakan salah satu hasil pendapatan daerah, salah satunya adalah Retribusi Pemotongan Hewan, retribusi dilaksanakan selain merupakan sumber pendapatan daerah, retribusi merupakan kewajiban dari setiap pemilik rumah pemotongan hewan yang melaksanakan potong hewan secara rutin dan untuk di perdagangkan kembali. Meskipun Peraturan Daerah sudah menetapkan tentang retribusi pemotongan hewan tetpi masih saja ada pemilik rumah potong hewan yang tidak tahu ataupun tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran retribusi potong hewan.

            Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : “ Apakah Pemilik Rumah Pemotonmgan Hewan Telah Melaksanakan Kewajibannya Membayar Retribusi Potong Hewan Di Kota Pontianak “ yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang Pemilik Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan kewajibannya membayar retribusi potong hewan, mengungkap faktor penyebab pemilik rumah potong hewan tidak melakukan kewajibannya, akibat hokum jika pemilik pemotongan hewan tidak melaksanakan kewajibannya dan upaya Pemerintah Daerah terhadap pemilik rumah pemotongan hewan. Adapun penelitian yag digunakan adalah metode Empiris dengan pendekatan deskriptif

            Adapun hasil penelitian yang dicapai adalah Begitu banyaknya pengusaha pemotongan hewan di Kota Pontianak yang mendirikan tempat pemotongan hewan akan tetapi pemungutan retribusi belum bisa dijalankan secara efektif dikarenakan kurangnya kesadaran pengusaha pemotongan hewan untuk membayar retribusi dimana diketahui retribusi tersebut merupakan sumber pendapatan asli daerah yang di gunakan sebagai biaya dalam pembangunan selain itu belum adanya sanksi yang diberikan Dinas urusan Pangan Kota Pontianak kepada pengusaha pemotongan hewan yang tidak membayar retribusi tersebut.

Kata kunci : Retribusi, pemotongan hewan, Pendapatan Asli Daerah

Abstrak

Levy collection is one of the results of regional income, one of which is the Animal Slaughter Levy, the levy is carried out in addition to being a source of regional income, the levy is the obligation of every slaughterhouse owner who slaughters animals regularly and for re-trading. Even though Regional Regulations have stipulated animal slaughter levies, there are still slaughterhouse owners who do not know or do not carry out their obligations to pay animal slaughter levies.

The problem in this research is: "Have animal slaughterhouse owners carried out their obligations to pay animal slaughter levies in Pontianak City?" , revealing the factors that cause slaughterhouse owners not to carry out their obligations, the legal consequences if slaughterhouse owners do not carry out their obligations and the efforts of the Regional Government towards slaughterhouse owners. The research used is an empirical method with a descriptive approach

The results of the research achieved are that there are so many animal slaughtering entrepreneurs in Pontianak City who have set up animal slaughtering places, but levy collection cannot be carried out effectively due to the lack of awareness of animal slaughtering entrepreneurs to pay the levies, where it is known that these levies are a source of local income which is used as a construction costs, apart from that, there have been no sanctions given by the Pontianak City Food Affairs Service to animal slaughtering entrepreneurs who do not pay the levy.

Keywords: Retribution, animal slaughter, Regional Original Income