EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATUURA PENGGUNAAN LAJUR KIRI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2011 DI KOTA PONTIANAK

AJI MURBA NIM. A1011131329

Abstract


Abstrac

 

Aturan ini ditujukan kepada seluruh pemilik dan pengemudi kendaraan bermotor tak terkecuali pemilik usaha rental mobil Pontianak. Pada kenyataannya setelah satu tahun berjalan, masih terlihat sebagian besar pengguna jalan yang belum mentaati aturan tersebut, walaupun telah disertakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yangtelah menerangkan penggunaan lajur kiri bagi pengendara sepeda motor. Alat yang dapat mengendalikan lalu lintas, khususnya untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pada sistem jalan maka marka dan rambu lalu lintas merupakan objek fisik yang dapat menyampaikan informasi (perintah, peringatan dan petunjuk) kepada pemakai jalan serta dapat mempengaruhi penggunaan jalan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dan kemudian menganalisisnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

          Maka penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa efektifitas pelaksanaan yang dilakukan instansi terkait terhadap peraturan penggunaan lajur khusus sepeda motor dalam kaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Di Kota Pontianak sudah dilakukan namun kuantitasnya cukup; bahwa faktor yang menyebabkan instansi terkait cukup dalam menjalankan tugasnya terhadap lajur khusus sepeda motor di kota Pontianak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Jo peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 di Kota Pontianak karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang mengatur terhadap lajur khusus bagi pengguna sepeda motor, dan mengingat bahwa setiap tahunnya jumlah kendaraan yang semakin meningkat sehingga volume kendaraan tidak berimbang dengan ruas jalan yang tersediakan; dan bahwa Upaya yang dilakukan oleh instansi berwenang dalam menimalisir pelanggar di Kota Pontianak adalah dengan cara teguran pada tahap sosialisasi, kemudian dengan tahap penindakan dengan tilang.

Kata Kunci :Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah

 

Abstrak

 

This rule is aimed at all owners and drivers of motorized vehicles, including Pontianak car rental business owners. In fact, after one year, it is still visible that the majority of road users have not obeyed these rules, even though they have been included with traffic signs and road markings that explain the use of the left lane for motorcyclists. Tools that can control traffic, especially to improve safety and smoothness of the road system, traffic markings and signs are physical objects that can convey information (commands, warnings and instructions) to road users and can influence road use.

In this research the author uses the Descriptive Analysis approach method, namely research carried out by describing the actual situation, and then analyzing it so that a conclusion can be drawn related to the problem being studied.

So the author draws several conclusions that the effectiveness of the implementation carried out by the relevant agencies regarding regulations for the use of special motorbike lanes in relation to Law Number 22 of 2009 in conjunction with Government Regulation Number 32 of 2011 in Pontianak City has been carried out but the quantity is sufficient; that the factor that causes the relevant agencies to be inadequate in carrying out their duties regarding special motorbike lanes in the city of Pontianak in relation to Law Number 22 of 2009 in conjunction with Government Regulation Number 32 of 2011 in the City of Pontianak is due to the lack of public awareness of the rules governing special lanes for motorbike users, and bearing in mind that every year the number of vehicles is increasing so that the volume of vehicles is not balanced with the available roads; and that the efforts made by the authorized agencies to minimize violators in Pontianak City are by means of warnings at the socialization stage, then at the enforcement stage with fines.

Keywords: Traffic, Government Regulations


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Amirudin, S.H., M,Hum dan H. Zainal Asikin,S.H.,SU. "Pen: antar Metode PenelitianHukum” . Grafgindo Persada, Jakarta, 2006

Burhan Ashshofa, S.H, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Istianto, 2011, Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif

Pelayanan Publik, Mitra wacana Media, Jakarta, hlm.107

C.F.G Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20,Alumni, Bandung, 1994

E. Utrecht, 1988, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm.30-31

Jazim Hamidi, Pembentukan Peraturan Perundan -undan: an Dalam Sorotan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, PT.Tata Nusa, Jakarta,2006

Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkemban ' an Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1980

Paulus b. adiputra, Hukum dan Etika Berlalu Lintas, makalah, ejournal.umm.ac.id, hal. 3

Purnadi Purbacaraka & Soerjono Sukanto, Sosiologi Hukum Negara, Rajawali Press,Jakarta, 1983

Soerjono Soekanto, S.H., M.A, dkk, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1988 or-Faktor n Mem n aruhi Pene akkan Hukum Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2002 Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1982

Sujanto, 1996, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, hlm. 2

Soerjono Soekanto,1998, Efektivitas Hukum daan Penerapan Sanksi (Bandung, CV. Ramadja Karya), hlm.80

Soetiksno, Mr., Filsa at Hukum Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Soetandyo Wugnjosoebroto, Hukum dan Metode-metode Kajiannya, BPHN, Jakarta,1980

Purnadi Purbacaraka & Soerjono Sukanto, Sosiologi Hukum Negara, Rajawali Press,Jakarta, 1983

Saifullah, Re eksi Sosiolo:i Hukum Refika Aditama, Bandung, 2007

Sajipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat. Angkasa, Bandung, 1986

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

Internet/Website

http://www.lensakapuas.com/dishub-gencar-sosialisasi-lajur-kiri-bagi-pengendarasepmot/P


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University