REALISASI LAPORAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KALIMANTAN BARAT)
Abstract
Abstract
State finances are important things to understand in understanding the realization of state financial reports. State finances can be interpreted as all financial management activities and processes carried out by the government to finance all types of activities and programs needed by the state, such as infrastructure, education, health, and defense and security. This research was conducted to analyze whether the Regional Government of West Kalimantan Province can realize that the budget report has been utilized for the community both in terms of budget and assets owned. This study uses normative legal research methods, namely legal research conducted by examining library materials and secondary materials. The approach used in this research is the statutory approach. Data sources consist of primary data and secondary data. Primary data is data obtained through field surveys. The data collected, processed and presented by other parties, were obtained from secondary sources which were complementary, including official documents, books and research results, then data collection techniques were carried out using literature, interviews and observation. The results of this research are that the reports on the realization of the regional budget and assets that have been carried out by the local government have been effective. The results of the research show that the management of regional finances and regional assets has been carried out properly and effectively. Realization of the budget in the year studied has reached the target set, while the management of regional assets has been carried out properly and in accordance with applicable regulations.
Keywords: State Finance, Reports, Realization, Budget
Abstrak
Keuangan negara adalah hal yang penting untuk dipahami dalam memahami realisasi laporan keuangan negara. Keuangan negara dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas dan proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai segala jenis kegiatan dan program yang diperlukan oleh negara, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan keamanan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat merealisasikan laporan anggaran tersebut sudah terlaksana pemanfaatannya bagi masyarakat baik dari segi anggaran serta aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dan bahan sekunder belaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan. Sumber data terdiri dari data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian, kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan, wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini yang dilakukan bahwa laporan realisasi anggaran dan aset daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sudah efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah telah dilakukan secara baik dan efektif. Realisasi anggaran pada tahun yang diteliti telah mencapai target yang ditetapkan, sementara pengelolaan aset daerah telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kata Kunci : Keuangan Negara, Laporan, Realisasi, Anggaran, Aset
References
DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
Arifin P. Soeria Atmadja. (1986). Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Jakarta: PT. Gramedia.
Christianto, Wibisono. (1998). Menelusuri Akar Krisis Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Dadang Suwanda, (2016). Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD, Bandung: Remaja Rosdakarya
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. (2020). Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Negara. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Djumara, N. (2007). Prinsip-prinsip Manajemen Aset/Barang Milik Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara.
Hansen dan Mowen (2005). Management Accounting Buku 2 Edisi 7. Jakarta : Salemba Empat.
Hendra Karianga. (2011). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: Alumni.
Ikhwan Fahrojih. (2016). Pengawasan Keuangan Negara: Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal & Eksternal Serta DPR, Malang: Intrans Publishing.
Malang Corruption Watch. (2005). Panduan Memahami Anggaran Publik, Malang: Intrans.
Marselina, Djayasinga. (2015). Membedah APBD. Yogyakarta: Graha Ilmu.
M. Yusuf. (2011). Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.
Nasution, S dan M. Thomas. (1988). Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertai dan Makalah, Bandung: Jemmars.
Otto Ekstein. (1981). Keuangan Negara, Jakarta: Bina Aksana.
Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada.
Pramono, Hariadi dan Yanuar Restianto. (2010). Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat.
Saidi, Djafar. (2011). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Windhu, Putra. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Saidi, Djafar dan Eka M Djafar. (2017). Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Siregar. (2014). Manajemen aset. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
SoerjonoSoekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Suharsimi Arikunto. (1991). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek,. Yogyakarta: Rineka Cipta.
Sulaiman, Alfin. (2011). Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum. Bandung: PT. Alumni.
W. Riawan Tjandra. (2006). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Grasindo.
JURNAL/ KARYA ILMIAH :
Al Haryono Jusup. (2014). Auditing (Pengauditan Berbasis ISA). Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.
Euler, M. S. (2016). Ekspansi kelapa sawit di kalangan petani kecil di Sumatera, Indonesia. Jurnal Ekonomi Pertanian
Febriansyah, E., Yulinda, AT, & Rosalinda, L. (2020). Pengaruh Variabilitas Persediaan, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Persediaan Terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 38-46.
I Wayan Aditya Paramarta dan Dodik Ariyanto. (2021) “Faktor Yang Mempengaruhi Laporan Keuangan Daerah Dengan Kualitas Informasi Sebagai Variabel Mediasi”, E-Jurnal Akuntansi, Vol. 31 No. 5 mei, Hlm. 1097-1109
Khoiri, A. (2019). Analisis Kebijakan Penetapan Besaran Tarif Pajak Hotel dan Restoran dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 6(1) hlm. 63-73.
Kusmala, A.R (2014). Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Tiga Perusahaan Terdaftar di BEI. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 031-046.
Mustika, I. N., & Yasa, N. K. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 3(1), 1-15.
Nia K. Winayanti. (2015). Hand-out Pengertian Keuangan Negara, FH Unpas.
Pipit Wulantika. (2006). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Aanggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Putera, T. M. (2013). Analisis penerapan akuntansi aset tetap pada CV. Kombos Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
Rika Diyah Ramadhani, Wawan Setiawan Abdillah dan Ai Siti Farida. (2022) “Perencanaan Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kota Bandung Tahun 2019-2020” Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik. Vol. 9 No. 3
Setyawati, R. (2016). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Modal dan Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Ilmu Manajemen, 4(1), 1-15.
Sriyono, E., & Ika, N. (2019). Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 7(1) hlm. 13-22.
Suciyani, W. (2013). Optimasi Pemanfaatan Aset Pemerintah sebagai Upaya Revitalisasi Kawasan Alun-Alun Kota Bandung. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Biro Penerbit Planologi Undip Volume 9 (2): Juni 2013, Hal 144 -151.
Tjandrawati, R., & Hubeis, A. V. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bireuen. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 3(2), hlm. 78-87.
Try Dachlan Nur Dabamona, (2021). Tesis:”Refocusing Strategi Penganggaran Penanganan Covid-19;Studi Kasus pada Bepelitbang Kabupaten Kepulauan Riau”Makassar: UNHAS, hlm. 29
Tumija & Ghina, S. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 9, No. 2. Hlm. 61
Yusuf Solichin, Agung Purwanto. (2014). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Banyuwangi”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 2.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Kemenkumham. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedomaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK).
INTERNET/ WEBSITE :
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kalimantan Barat, “Laporan Anggaran Pendapatan Dan Realisasinya”, https://www.bkad.kalbarprov.go.id/ (Akses: 07 Januari 2023, 14.00 WIB)
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kalimantan Barat, “Biodata/ Profil”, https://www.bkad.kalbarprov.go.id/ (Akses: 16 Maret 2023, 22.00 WIB)
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kalimantan Barat, “Visi dan Misi”, https://www.bkad.kalbarprov.go.id/ (Akses: 16 Maret 2023, 22.00 WIB)
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kalimantan Barat, “Struktur BKAD”, https://www.bkad.kalbarprov.go.id/ (Akses: 16 Maret 2023, 22.00 WIB)
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kalimantan Barat, “Tugas dan Fungsi BKAD”, https://www.bkad.kalbarprov.go.id/ (Akses: 16 Maret 2023, 22.00 WIB)
Refbacks
- There are currently no refbacks.
E - Journal Fatwa Law
Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University