PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT DAYAK KANAYAT’N TERHADAP KORBAN DAN SAKSI PENCABULAN DI DESA KAYUARA TIDAK DIBERIKAN HUKUM YANG ADIL

Abstract

Abstract

               Writing this thesis is entitled "Enforcement of the Dayak Kanayat'n Customary Criminal Law Against Victims and Witnesses of Obscenity in Kayuara Village Not Given a Fair Law". The legal problem in writing this thesis is that the enforcement of customary criminal law or punishment in the form of fines or customary witnesses that have been assigned to the perpetrators of the crime of obscenity is not held accountable and affirmed by customary law fairly. This study uses empirical research methods by collecting data through interviews and observation.

               In giving punishment for Enforcement of the Dayak Kanayat'n Customary Criminal Law Against Victims and Witnesses of Obscenity in Kayuara Village, the trial uses customary criminal law. It is known that the existence of customary criminal law has been regulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that "The state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, regulated in law” which means that the state recognizes the existence of customary law as well as its constitutional rights in the Indonesian legal system. However, if the application of criminal law to perpetrators of obscenity crimes is applied using Law Number 12 of 2002, the existence of customary crimes can no longer be enforced.

               The results of the research that have been found can be concluded that fines or customary sanctions are applied to perpetrators of sexual abuse from the results of deliberations and consensus between customary officials and the community, namely customary criminal law as much as 8 (eight) tails. However, when the trial took place, the perpetrator was not responsible for the punishment from the customary criminal law enforcement that had been applied. This is because one of the perpetrator's families, namely the perpetrator's father, is a traditional administrator, causing an imbalance in the enforcement of customary criminal law.

Keywords : Customary Criminal Law, Obscenity, Unfair Customary Law Enforcement

Abstrak

Penulisan Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Adat Dayak Kanayat’n Terhadap Korban Dan Saksi Pencabulan Di Desa Kayuara Tidak Diberikan Hukum Yang Adil”. Yang menjadi permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini Penegakan Hukum Pidana Adat atau Penghukuman berupa denda atau saksi adat yang telah ditetapkan kepada pelaku kejahatan pencabulan tersebut tidak di pertanggung jawabankan dan ditegaskan hukum adat dengan adil. Penelitian ini mengunakan metode penelitian empiri dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, dan observasi.

Dalam memberikan hukuman Penegakan Hukum Pidana Adat Dayak Kanayat’n Terhadap Korban dan Saksi Pencabulan Di Desa Kayuara dalam peradilannya menggunakan hukum pidana adat. Di ketahui bahwa keberadaan hukum pidana adat sudah di atur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang” yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Namun apabila dalam penerapan hukum pidana kepada pelaku kejahatan pencabulan di terapkan menggunakan undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 maka keberadaan Pidana Adat tidak lagi dapat diberlakukan.

Hasil penelitian yang telah ditemukan dapat disimpulkan bahwa denda atau sanksi adat yang diterapkan kepada pelaku kejahatan pencabulan dari hasil musyawarah dan mufakat bersama antara pengurus adat dan masyarakat yaitu hukum pidana adat sebanyak 8 (delapan) Tail. Namun pada saat peradilan berlangsung pelaku tidak mempertanggung jawabkan penghukuman dari penegakan hukum pidana adat yang sudah diterapkan. Dikarenakan salah satu dari keluarga pelaku yaitu ayah pelaku merupakan penggurus adat, sehingga menimbulkan ketidak seimbangan penegakan hukum pidana adat.

KATA KUNCI : Hukum Pidana Adat, Pencabulan, Penegakan Hukum Adat Yang Tidak Adil