ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TERHADAP PEMENANG LELANG YANG SERTIFIKAT OBJEK LELANG DIBLOKIR

RENANDA TIARA WAHIDA NIM. A1011191131

Abstract


Abstract

 

This research concerns the implementation of auctions for auction objects based on the Analysis of Judges' Legal Considerations in Decision Number 31/Pdt.G/2021/PN Ptk in order to achieve justice to the parties, especially to the auction winner. The auction winner has legal certainty over the auction item he purchased based on the minutes of the auction, and has the right to register his land rights at the Office of the National Land Agency in order to transfer the name from the previous owner to the new owner, then ownership rights are fully transferred to the auction winner. However, in fact the rights of the auction winner, namely Tuan Gow Tjan Hok Alias Fagianto, could not be obtained due to a problem that the debtor had frozen (blocked) the auction object certificate at the National Land Agency Office which became a mortgage right so that the process of transferring the name from the previous debtor to the winner The auction cannot be carried out.

            The writing of this thesis the applicable regulations relating to auctions are sometimes not able to handle cases that occur in the community therefore, the author would like to review further as a basis for thesis research with the formulation of the problem, namely, how the analysis of the legal considerations of the Pontianak District Court judges for auction winners whose auction object certificates are blocked based on Decision Number 31/PDT.G/2021/PN PTK?. This research aims to analyze the legal considerations of Pontianak District Court judges for auction winners whose auction object certificates are blocked based on Decisions in Pontianak District Court Number 31/PDT.G/2021/PN PTK. As well as to analyze the responsibilities of the head of the state wealth service office and auction if the auction winner cannot re-do the name in the Office of the National Defense Agency. The method used in writing this script uses a normative legal research method with a method of statutory approach and a case approach.

            Based on the results of this study, namely, the judge's legal consideration in the Pontianak District Court for conducting execution auctions at the State Wealth Service Office and Auction has auctioned off executed collateral goods, where in the conduct of the auction is carried out not in accordance with the procedures set out in the applicable Regulations and incurs losses to the auction winner who cannot return the name and register the land to the Agency National Defense. So that the responsibility of the Head of the Office of State Wealth Services and Auctions is to provide repressive protection ie the auction winner submits a lawsuit to the Chair of the District Court for requesting the opening of the block at the Office of the National Defense Agency (BPN).

 

Keywords: Auction, Blocking, Certificate of Ownership

 

Abstrak

Penelitian ini tentang pelaksanaan lelang terhadap objek lelang berdasarkan Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Ptk guna mewujudkan keadilan pada para pihak terutama kepada pemenang lelang. Pemenang lelang telah mempunyai kepastian hukum atas barang lelang yang dibelinya dengan berdasarkan risalah lelang, dan mempunyai hak untuk mendaftarkan hak tanahnya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam rangka balik nama dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru, kemudian hak milik beralih sepenuhnya kepada pemenang lelang. Namun nyatanya hak dari pemenang lelang yakni Tuan Gow Tjan Hok Alias Fagianto tersebut tidak bisa didapatkan dikarenakan adanya permasalahan bahwa pihak debitur telah melakukan pembekukan (pemblokiran) sertifikat objek lelang di Kantor Badan Pertanahan Nasional yang menjadi hak tanggungan sehingga proses balik nama dari debitur sebelumnya kepada pemenang lelang tersebut tidak dapat dilakukan.

Dalam penulisan skripsi ini, peraturan yang berlaku terkait dengan lelang terkadang belum mampu mengatasi kasus-kasus yang terjadi di masyarakat oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut sebagai dasar untuk penelitian skripsi dengan rumusan masalah yaitu, bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak terhadap pemenang lelang yang sertifikat objek lelangnya diblokir berdasarkan Putusan Nomor 31/PDT.G/2021/PN PTK?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak terhadap pemenang lelang yang sertifikat objek lelang diblokir berdasarkan Putusan di Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 31/PDT.G/2021/PN PTK. Serta untuk menganalisis tanggungjawab kepala kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang apabila pemenang lelang tidak dapat melaksanakan balik nama di Kantor Badan Pertahanan Nasional. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil Penelitian ini yaitu, pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Negeri Pontianak terhadap pelaksanaan lelang eksekusi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang telah melakukan pelelangan terhadap barang jaminan milik tereksekusi, dimana dalam pelaksanaan pelelangan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian terhadap pemenang lelang yang tidak dapat melakukan balik nama dan pendaftaran tanah ke Badan Pertahanan Nasional. Sehingga tanggungjawab Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah dengan memberikan perlindungan represif yaitu pemenang lelang mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pemohonan pembukaan blokir di Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN).

Kata Kunci: Lelang, Pemblokiran, Sertifikat Hak Milik

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Khadir Muhammad, 1992. Hukum Perikatan, Bandung.

Asikin Zainal, 2015, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Prenadamedia Group,

Jakarta.

Bagir Manan, 2004. Hukum Positif Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Bagir Manan, 2005. Sistim Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Budi Untung, 2000. Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta.

Burhan Ashshofa, 1996. Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta),

Jakarta.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2005. Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Kartono Muljadi, 2007. Perbuatan Melawan Hukum Dalam KUHPerdata, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2015. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Maria S.W. Sumardjono, 1997. Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, cet V, Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, 1994. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung.

Muchsin, 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Naja H.R. Daeng, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Purnama Trioria Sianturi, 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Mandar Maju, Bandung.

Rachmadi Usman, 2004. Hukum Lelang, Raja Sinar Grafindo Persada, Jakarta.

R. Subekti, 1995. Aneka Perjanjian, Aditya Bakti, Bandung.

Rochmat Soemitro, 1987. Peraturan dan Instruksi Lelang, PT. Eresco, Bandung.

Riduan Syahrini, 1998. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, cet I, Jakarta.

Salim H.S, 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salbilah, 2004. Materi Pokok Pengetahuan Lelang, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2008. Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung

Suhamoko, 2004. Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus, Kencana, cet I, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1983. Permasalahan Hukum Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, 2003. Hukum Lelang Negara di Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.

Sunarto, 2019. Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Prenadamedia Group, Edisi Ketiga, Jakarta.

Urip Santoso, 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta.

Habib Adjie, 2015. Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Bnenda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

Peraturan Menteri Keungan Nomor 4/PMK.06/2020 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 tentang petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pelelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.06/2017 Tentang Standar

Kompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang.

Jurnal

Anton Suyanto,2014. Perlawanan Dalam Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial, Jurnal Hukum dan Peradilan, vol III.

Begiyama Fahmi Zaki, 2016. Kepastian Hukum Dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Online. Fiat Justitia Journal of Law, vol X Issue II.

Depri Liber Sonata, Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Hak Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan.

Ismijati Jenie, 2009. Itikad Baik Sebagai Asas Hukum, Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Vera Ayu Riandini, 2015. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Kreditur Bank Pemerintah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Internet

Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Alumni, Palembang. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjN0NydscH8AhUgw3MBHfJ7AiEQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unpal.ac.id%2Findex.php%2Fsolusi%2Farticle%2Fview%2F365%2F312&usg=AOvVaw2QSj9_NTcCcwqfArzFJ9cX

Diakses pada tanggal, 30 Januari 2023

R. Suharto, Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Alumni, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2019. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/6315

Diakses pada tanggal, 28 Januari 2023.

Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementrian dan Keuangan Indonesia, “Lelang Eksekusi dan Lelang Non-eksekusi akan ‘berpisah jalan’?”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12784/Lelang-Eksekusi-dan-Lelang-Non-eksekusi-akan-berpisah-jalan.html

Diakses pada tanggal 2 Februari 2023.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University