ANALISIS PENGELOLAAN HUTAN ADAT MASYARAKAT DAYAK SENANGKANT DUSUN PANGA DESA SEMANGET KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012

PATRICIA YOLANDA BERSIANA TOHA NIM. A1011191245

Abstract


Abstrac

 

            Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 on the review of Law No. 41/1999 on Forestry is an important moment that will usher indigenous peoples into a new phase of the process of recognizing and protecting their rights, but also restore the function of customary forests to be managed by indigenous peoples. The decision stipulates that customary forests are no longer part of state forests but are part of forest rights. Title forests no longer only cover forests located on the land of individuals/legal entities but also those located on the territory of indigenous peoples.

            The formulation of the problem of this research is how the management of customary forests of the Dayak Senangkant community in Panga Hamlet, Semanget Village, Entikong District, Sanggau Regency before and after the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012. The purpose of this research is to analyze pre and post Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012, to analyze the management of customary forests of indigenous peoples of Dayak Senangkant Dusun Panga Semanget Village Entikong District Sanggau Regency, to analyze the legal position of customary forests in indigenous peoples of Dayak Senangkant Dusun Panga Semanget Village Entikong District Sanggau Regency in the management of customary forests. This research method is normative research with a normative juridical approach.

            The results of the research achieved are Pre-Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 the government claims that the Forestry Law has upheld the rights of indigenous peoples to customary forests. Indigenous Peoples have challenges, namely they experience problems regarding their rights to natural resource management. After the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012, it changed the perspective of customary forests from state-centric to adat-centric and wanted to rectify the deviations made by the Forestry Law in accommodating the rights of indigenous peoples. Through this decision, the position of indigenous peoples is elevated to a strong position with clear and unequivocal recognition of their rights. That the management of the customary forest of the Dayak Senangkant Indigenous Community of Panga Hamlet, Semanget Village, Entikong Sub-district is carried out from generation to generation where in the management of customary forests, areas have been divided according to designations that are used for the interests and nature such as farming, gardening, hunting and making crafts as the work of the local community in fulfilling their needs. The legal position of the customary forest of the Dayak Senangkant Indigenous Peoples of Panga Hamlet, Semanget Village, Entikong Sub-district in the management of customary forests is that Indigenous Peoples have full rights to land, territory and natural resources, including customary forests. This recognition is part of the fulfillment of human rights inherent in indigenous peoples and guaranteed by the 1945 Constitution. The Dayak Senangkant Indigenous Peoples are also protected by Sanggau District Regulation No. 1/2017 on the Recognition and Protection of Customary Law Communities.

Keywords: Customary Forest, Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012, Dayak Senangkant

 

Abstrak

 

            Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah momen penting yang akan mengantar masyarakat adat memasuki babak baru proses pengakuan dan perlindungan haknya, tetapi juga mengembalikan fungsi hutan adat untuk dikelola oleh masyarakat adat. Putusan tersebut menetapkan hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara melainkan menjadi bagian dari hutan hak. Hutan hak tidak lagi hanya mencakup hutan yang berada di atas tanah perseorangan/badan hukum tetapi juga yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat.

            Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan hutan adat masyarakat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten sanggau pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, untuk menganalisis pengelolaan hutan adat masyarakat adat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, untuk menganalisis kedudukan hukum hutan adat pada masyarakat adat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan hutan adat. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif.

            Hasil penelitian yang dicapai adalah Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 pemerintah mengklaim bahwa Undang-Undang Kehutanan telah menjunjung tinggi hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Masyarakat Adat mempunyai tantangan yakni mereka mengalami permasalahan menyangkut hak mereka atas pengelolaan sumber daya alam. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengubah cara pandang hutan adat yang semula negara sentris menjadi adat sentris dan ingin meluruskan penyimpangan yang dilakukan UU Kehutanan dalam mengakomodasi hak masyarakat adat. Melalui putusan ini, posisi masyarakat hukum adat dinaikan ke posisi yang kuat dengan pengakuan atas hak-hak secara jelas dan tegas. Bahwa pengelolaan hutan adat Masyarakat Adat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong dilakukan secara turun-temurun dimana dalam pengelolaan hutan adat telah dibagi areal sesuai peruntukan yang digunakan untuk kepentingan dan alam seperti berladang, berkebun, berburu dan membuat kerajianan sebagai perkerjaan masyarakat setempat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Bahwa kedudukan hukum hutan adat Masyarakat Adat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong dalam pengelolaan hutan adat adalah Masyarakat Adat memiliki hak penuh atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, termasuk atas hutan adat. Pengakuan ini merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi yang melekat pada masyarakat adat dan dijamin oleh UUD 1945. Masyarakat Adat Dayak Senangkant juga dilindungi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.  

Kata Kunci: Hutan Adat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Dayak Senangkant


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Jurnal

Cunduk Wasiati dan Hartanto, “Perizinan Sebagai Instrumen Pemanfaatan Hutan Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Meta Yuridis, Vol.3 No.1, 2020,

Jawahir Thontowi, “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 20, No.1, 2013.

Sugiswati, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Indonesia”, Prespektif, Vol. 17, No. 1, 2012.

Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM,”Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan”, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.

Tobroni, “Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012)”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, 2013.

Buku-Buku

A.Ridwan Halim, 1987. Hukum Adat dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia,Jakarta.

Arie Sukanti Hutagalung, 1985. Program Redistribusi Tanah Di Indonesia,Rajawali,Jakarta.

Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. Hukum Kehutanan di Indonesia. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Asplund, Knut D., Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII.

Bushar Muhammad,1981.Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Charles V. Barber, 1989. The State, the Environment and Development; the Genesis of Transformation of Social Forestry in New Order Indonesia, Doctoral Dissertation of California University Berkeley.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,2005. Metodologi Penelitian, Cet.VI ,Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hilman Hadikusuma, 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Cet. 2, Bandung: PT Mandar Maju.

Hilman Hadikusumo., 1987. “Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat”, dalam Salindeho, John, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta.

Muchsan, 1981. Hukum Administrasi Negara dan Peradilan, Administrasi Negara di Indonesia,(Jakarta: Liberty).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010. Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar.

Nico Ngani, 2000. Pekembangan Hukum Adat Indonesia,(Yogyakarta: Pustaka Yustitia)

Ronny Hanitijo Soemitro,1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: Uki Press.

Soekanto, 1996. Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari hukum adat, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Stefanus Laksanto Utomo, 2013. Budaya Hukum Masyarakat Samin, Ed. I, Cet. I, Bandung: PT Alumni.

Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D.Bandung: Alfabeta.

Supriadi. 2011. Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika

Ter Haar, 1985. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Cetakan ke-8, Bandung:

Sumur.

Widowati, Dyah Ayu Widowati dkk, 2019. Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan, cetakan kedua, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM), Yogyakarta.

Zainuddin Ali,2014. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Internet

“Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat (Suatu Kajian Filsafati dan Teoritik Tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia)”, e-book https://books.google.co.id, diakses 13 Januari 2023, jam 15.04 WIB

“YLBHI: 51 Masyarakat Adat Kena Kriminalisasi Negara”, Https://www.gatra.com/ detail/news/461040/politik/ylbhi-51-masyarakat- adat-kenakriminalisasi-negara, diakses 13 Januari 2023, jam 12.36 WIB


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University