PELAKSANAAN PASAL 10 HURUF A UNDANG –UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK)
Abstract
Abstract
The library is the warehouse books and knowledge in order to advance and improve the community intelligence. So as to need managed as well as it should and supported by regulations the right policy. In this case the government of Pontianak city trying to implement article 10 law no. 1 43 / 2007 on the library. Objectives of the study are in order to analyze the execution of the laws so that can optimize guidance and the development of against a library of in the Pontianak city. As for the methodology that was used is descriptive analysis in order to analyze the problems that then the infidels.The form of research is with the study literature and the field research was carried out a live interview.The implementation of the research was done in the Pontianak city.Of the study results showed that the government Pontianak city have done the implementation of the provision of the act. This is success in to provide guidance and development library. But on the other hand, by giving the full authority to local library more have optimal results including the administration of funds and human resources.
Keywords: The library; Guidance; Development of Human Resources
Abstrak
Perpustakaan merupakan gudang buku dan ilmu pengetahuan dalam rangka memajukan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat. Sehingga perlu dikelola sebagaimana mestinya dan didukung oleh peraturan kebijakan yang tepat. Dalam hal ini pemerintah kota Pontianak berupaya melaksanakan Pasal 10 UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka menganalisis pelaksanaan undang-undang tersebut sehingga dapat mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan terhadap perpustakaan di kota Pontianak. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dalam rangka menganalisa permasalahan yang kemudian ditarik kesimpulan. Bentuk penelitian adalah dengan studi literatur dan penelitian lapangan dilakukan wawancara langsung. Pelaksanaan penelitian dilakukan di kantor pemerintah kota Pontianak dan perpustakaan kota Pontianak. Dari penelitian diperoleh bahwa pemerintah kota Pontianak sudah melakukan pelaksanaan undang-undang tersebut. Hal ini merupakan keberhasilan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Namun di sisi lain, dengan memberikan wewenang penuh kepada perpustakaan setempat lebih mendapatkan hasil yang optimal termasuk pengelolaan dana dan sumber daya manusia.
Kata Kunci: Perpustakaan; pembinaan; pengembangan; sumber daya manusia.
References
DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Effendi, Lutfi. Pokok – Pokok Hukum Administrasi. Bayu media Publishing. Malang.2004.
Indroharto. Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994.
Musa’ad, Muhammad Abud. Penguatan Otonomi Daerah Di Balik Bayang-Bayang Ancaman Disintegrasi. Penerbit ITB, 2002.
NS, Sutarno. Perpustakaan dan Masyarakat, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2003.
Perpustakaan Nasional RI. Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Umum. Perpustakaan Nasional RI. Jakarta.1992.
Soeatminah, Perpustakaan, Kepustakawanan dan Pustakawan. Kanisius. Yokyakarta. 1992.
Soemitro, Ronny Hanitidjo, Metodelogi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1998.
Syafrudin, Ateng. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Jurnal Pro Jastisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung. 2000.
PERATURAN PERUNDANG – UNDANAGAN :
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tenteng Pemerintah Daerah
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Kota Pontianak
MAKALAH :
Philipus M. Hadjon. Tentang Wewenang. Makalah. Universitas Airlangga. Surabaya.
INTERNET :
www.pandidikan.blogspot.com (akses 10 Juni 2012, pukul 23.00 WIB)
Refbacks
- There are currently no refbacks.
E - Journal Fatwa Law
Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University